Breaking News
Jembatan Merah Putih Diresmikan, Akses Warga Dusun V Cinta Rakyat Kini Makin Terhubung Jembatan Merah Putih Diresmikan, Akses Warga Dusun V Cinta Rakyat Kini Makin Terhubung
Tak terima Keluarga Winarsih Laporkan Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak ke Polres Jember Tak terima Keluarga Winarsih Laporkan Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak ke Polres Jember
Tak terima Keluarga Winarsih Laporkan Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak ke Polres Jember Jember,detikrepotase.com 20/10/2026 — Keluarga Ibu Winarsih mendatangi Mapolres Jember untuk melaporkan adanya tindakan pemutusan sepihak oleh pemilik lahan, padahal kedua belah pihak sebelumnya telah terikat perjanjian yang telah ditandatangani selama kurang lebih 10 tahun lamanya. Demi ketransparan dan kejelasan permasalahan, Ayu Lisa Biani, anak dari Ibu Winarsih, secara sigap dan kooperatif mendatangi Unit Pidum Polres Jember untuk menyampaikan laporan resmi terkait tuduhan dan tindakan sepihak oleh pemilik lahan Atau yang menyewakan keluarga Winarsih mendatangi unit Pidum polres terkait penindak lanjutan laporan nya anak dari ibu Winarsih untuk melakukan BAp untuk masalah pemutusan sepihak menyampaikan harapannya agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di kemudian hari ucapnya “Kami berharap tindakan serta tuduhan sepihak seperti ini tidak lagi terjadi ke depannya. Segala sesuatu harus diselesaikan berdasarkan perjanjian dan hukum yang berlaku,” tegas dari keluarga Winarsih. Saat ini laporan telah diterima oleh pihak Unit Pidum Polres Jember dan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.   ⚖️ DASAR HUKUM & PASAL TERKAIT TINDAKAN SEPIHAK Berikut pasal yang menjadi dasar hukum terkait tindakan atau pemutusan perjanjian secara sepihak: KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Pasal 1338 KUHPerdata Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat dibatalkan, kecuali atas dasar kesepakatan bersama atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 1234 KUHPerdata Penghapusan perikatan dapat terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan sepihak pada prinsipnya tidak sah, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Pasal 1320 KUHPerdata Syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, suatu hal yang tertentu, dan suatu sebab yang halal. Pasal 1365 KUHPerdata — Perbuatan Melawan Hukum Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Prinsip bahwa perjanjian harus ditaati dengan itikad baik, dan perubahan atau pengakhiran perjanjian harus berdasarkan kesepakatan bersama. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (jika berlaku) Prinsip perjanjian tidak dapat diubah secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.   Inti Hukumnya: Suatu perjanjian yang sah tidak dapat diakhiri atau diputus secara sepihak oleh salah satu pihak saja tanpa persetujuan pihak lain, kecuali ada alasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam undang-undang. Melakukan pemutusan sepihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berkewajiban mengganti kerugian yang timbul kepada keluarga ibu winarsih.pungkasnya Sholeh team   Tak terima Keluarga Winarsih Laporkan Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak ke Polres Jember Jember,detikrepotase.com 20/10/2026 — Keluarga Ibu Winarsih mendatangi Mapolres Jember untuk melaporkan adanya tindakan pemutusan sepihak oleh pemilik lahan, padahal kedua belah pihak sebelumnya telah terikat perjanjian yang telah ditandatangani selama kurang lebih 10 tahun lamanya. Demi ketransparan dan kejelasan permasalahan, Ayu Lisa Biani, anak dari Ibu Winarsih, secara sigap dan kooperatif mendatangi Unit Pidum Polres Jember untuk menyampaikan laporan resmi terkait tuduhan dan tindakan sepihak oleh pemilik lahan Atau yang menyewakan keluarga Winarsih mendatangi unit Pidum polres terkait penindak lanjutan laporan nya anak dari ibu Winarsih untuk melakukan BAp untuk masalah pemutusan sepihak menyampaikan harapannya agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di kemudian hari ucapnya “Kami berharap tindakan serta tuduhan sepihak seperti ini tidak lagi terjadi ke depannya. Segala sesuatu harus diselesaikan berdasarkan perjanjian dan hukum yang berlaku,” tegas dari keluarga Winarsih. Saat ini laporan telah diterima oleh pihak Unit Pidum Polres Jember dan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.   ⚖️ DASAR HUKUM & PASAL TERKAIT TINDAKAN SEPIHAK Berikut pasal yang menjadi dasar hukum terkait tindakan atau pemutusan perjanjian secara sepihak: KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Pasal 1338 KUHPerdata Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat dibatalkan, kecuali atas dasar kesepakatan bersama atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 1234 KUHPerdata Penghapusan perikatan dapat terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan sepihak pada prinsipnya tidak sah, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Pasal 1320 KUHPerdata Syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, suatu hal yang tertentu, dan suatu sebab yang halal. Pasal 1365 KUHPerdata — Perbuatan Melawan Hukum Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Prinsip bahwa perjanjian harus ditaati dengan itikad baik, dan perubahan atau pengakhiran perjanjian harus berdasarkan kesepakatan bersama. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (jika berlaku) Prinsip perjanjian tidak dapat diubah secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.   Inti Hukumnya: Suatu perjanjian yang sah tidak dapat diakhiri atau diputus secara sepihak oleh salah satu pihak saja tanpa persetujuan pihak lain, kecuali ada alasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam undang-undang. Melakukan pemutusan sepihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berkewajiban mengganti kerugian yang timbul kepada keluarga ibu winarsih.pungkasnya Sholeh team  
Penguatan ke seluruh tamping warga binaan dan Tekankan Kebersihan Blok Hunian Lapas. Penguatan ke seluruh tamping warga binaan dan Tekankan Kebersihan Blok Hunian Lapas.
Warga Slarang Terima 1.000 Sertipikat Tanah, BPN Cilacap Siapkan Penyaluran Tahap Berikutnya* Warga Slarang Terima 1.000 Sertipikat Tanah, BPN Cilacap Siapkan Penyaluran Tahap Berikutnya*
Jembatan Merah Putih Diresmikan, Akses Warga Dusun V Cinta Rakyat Kini Makin Terhubung
Sumatra Utara

Jembatan Merah Putih Diresmikan, Akses Warga Dusun V Cinta Rakyat Kini Makin Terhubung

Tak terima Keluarga Winarsih Laporkan Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak ke Polres Jember
Jawa Barat

Tak terima Keluarga Winarsih Laporkan Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak ke Polres Jember

Tak terima Keluarga Winarsih Laporkan Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak ke Polres Jember Jember,detikrepotase.com 20/10/2026 — Keluarga Ibu Winarsih mendatangi Mapolres Jember untuk melaporkan adanya tindakan pemutusan sepihak oleh pemilik lahan, padahal kedua belah pihak sebelumnya telah terikat perjanjian yang telah ditandatangani selama kurang lebih 10 tahun lamanya. Demi ketransparan dan kejelasan permasalahan, Ayu Lisa Biani, anak dari Ibu Winarsih, secara sigap dan kooperatif mendatangi Unit Pidum Polres Jember untuk menyampaikan laporan resmi terkait tuduhan dan tindakan sepihak oleh pemilik lahan Atau yang menyewakan keluarga Winarsih mendatangi unit Pidum polres terkait penindak lanjutan laporan nya anak dari ibu Winarsih untuk melakukan BAp untuk masalah pemutusan sepihak menyampaikan harapannya agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di kemudian hari ucapnya “Kami berharap tindakan serta tuduhan sepihak seperti ini tidak lagi terjadi ke depannya. Segala sesuatu harus diselesaikan berdasarkan perjanjian dan hukum yang berlaku,” tegas dari keluarga Winarsih. Saat ini laporan telah diterima oleh pihak Unit Pidum Polres Jember dan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.   ⚖️ DASAR HUKUM & PASAL TERKAIT TINDAKAN SEPIHAK Berikut pasal yang menjadi dasar hukum terkait tindakan atau pemutusan perjanjian secara sepihak: KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Pasal 1338 KUHPerdata Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat dibatalkan, kecuali atas dasar kesepakatan bersama atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 1234 KUHPerdata Penghapusan perikatan dapat terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan sepihak pada prinsipnya tidak sah, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Pasal 1320 KUHPerdata Syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, suatu hal yang tertentu, dan suatu sebab yang halal. Pasal 1365 KUHPerdata — Perbuatan Melawan Hukum Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Prinsip bahwa perjanjian harus ditaati dengan itikad baik, dan perubahan atau pengakhiran perjanjian harus berdasarkan kesepakatan bersama. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (jika berlaku) Prinsip perjanjian tidak dapat diubah secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.   Inti Hukumnya: Suatu perjanjian yang sah tidak dapat diakhiri atau diputus secara sepihak oleh salah satu pihak saja tanpa persetujuan pihak lain, kecuali ada alasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam undang-undang. Melakukan pemutusan sepihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berkewajiban mengganti kerugian yang timbul kepada keluarga ibu winarsih.pungkasnya Sholeh team  
Jawa Barat

Tak terima Keluarga Winarsih Laporkan Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak ke Polres Jember Jember,detikrepotase.com 20/10/2026 — Keluarga Ibu Winarsih mendatangi Mapolres Jember untuk melaporkan adanya tindakan pemutusan sepihak oleh pemilik lahan, padahal kedua belah pihak sebelumnya telah terikat perjanjian yang telah ditandatangani selama kurang lebih 10 tahun lamanya. Demi ketransparan dan kejelasan permasalahan, Ayu Lisa Biani, anak dari Ibu Winarsih, secara sigap dan kooperatif mendatangi Unit Pidum Polres Jember untuk menyampaikan laporan resmi terkait tuduhan dan tindakan sepihak oleh pemilik lahan Atau yang menyewakan keluarga Winarsih mendatangi unit Pidum polres terkait penindak lanjutan laporan nya anak dari ibu Winarsih untuk melakukan BAp untuk masalah pemutusan sepihak menyampaikan harapannya agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di kemudian hari ucapnya “Kami berharap tindakan serta tuduhan sepihak seperti ini tidak lagi terjadi ke depannya. Segala sesuatu harus diselesaikan berdasarkan perjanjian dan hukum yang berlaku,” tegas dari keluarga Winarsih. Saat ini laporan telah diterima oleh pihak Unit Pidum Polres Jember dan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.   ⚖️ DASAR HUKUM & PASAL TERKAIT TINDAKAN SEPIHAK Berikut pasal yang menjadi dasar hukum terkait tindakan atau pemutusan perjanjian secara sepihak: KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Pasal 1338 KUHPerdata Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat dibatalkan, kecuali atas dasar kesepakatan bersama atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 1234 KUHPerdata Penghapusan perikatan dapat terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan sepihak pada prinsipnya tidak sah, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Pasal 1320 KUHPerdata Syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, suatu hal yang tertentu, dan suatu sebab yang halal. Pasal 1365 KUHPerdata — Perbuatan Melawan Hukum Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Prinsip bahwa perjanjian harus ditaati dengan itikad baik, dan perubahan atau pengakhiran perjanjian harus berdasarkan kesepakatan bersama. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (jika berlaku) Prinsip perjanjian tidak dapat diubah secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.   Inti Hukumnya: Suatu perjanjian yang sah tidak dapat diakhiri atau diputus secara sepihak oleh salah satu pihak saja tanpa persetujuan pihak lain, kecuali ada alasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam undang-undang. Melakukan pemutusan sepihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berkewajiban mengganti kerugian yang timbul kepada keluarga ibu winarsih.pungkasnya Sholeh team  

Penguatan ke seluruh tamping warga binaan dan Tekankan Kebersihan Blok Hunian Lapas.
Jawa Tengah

Penguatan ke seluruh tamping warga binaan dan Tekankan Kebersihan Blok Hunian Lapas.

Jembatan Merah Putih Diresmikan, Akses Warga Dusun V Cinta Rakyat Kini Makin Terhubung
Jembatan Merah Putih Diresmikan, Akses Warga Dusun V Cinta Rakyat Kini Makin Terhubung
Tak terima Keluarga Winarsih Laporkan Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak ke Polres Jember
Tak terima Keluarga Winarsih Laporkan Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak ke Polres Jember
Tak terima Keluarga Winarsih Laporkan Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak ke Polres Jember Jember,detikrepotase.com 20/10/2026 — Keluarga Ibu Winarsih mendatangi Mapolres Jember untuk melaporkan adanya tindakan pemutusan sepihak oleh pemilik lahan, padahal kedua belah pihak sebelumnya telah terikat perjanjian yang telah ditandatangani selama kurang lebih 10 tahun lamanya. Demi ketransparan dan kejelasan permasalahan, Ayu Lisa Biani, anak dari Ibu Winarsih, secara sigap dan kooperatif mendatangi Unit Pidum Polres Jember untuk menyampaikan laporan resmi terkait tuduhan dan tindakan sepihak oleh pemilik lahan Atau yang menyewakan keluarga Winarsih mendatangi unit Pidum polres terkait penindak lanjutan laporan nya anak dari ibu Winarsih untuk melakukan BAp untuk masalah pemutusan sepihak menyampaikan harapannya agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di kemudian hari ucapnya “Kami berharap tindakan serta tuduhan sepihak seperti ini tidak lagi terjadi ke depannya. Segala sesuatu harus diselesaikan berdasarkan perjanjian dan hukum yang berlaku,” tegas dari keluarga Winarsih. Saat ini laporan telah diterima oleh pihak Unit Pidum Polres Jember dan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.   ⚖️ DASAR HUKUM & PASAL TERKAIT TINDAKAN SEPIHAK Berikut pasal yang menjadi dasar hukum terkait tindakan atau pemutusan perjanjian secara sepihak: KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Pasal 1338 KUHPerdata Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat dibatalkan, kecuali atas dasar kesepakatan bersama atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 1234 KUHPerdata Penghapusan perikatan dapat terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan sepihak pada prinsipnya tidak sah, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Pasal 1320 KUHPerdata Syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, suatu hal yang tertentu, dan suatu sebab yang halal. Pasal 1365 KUHPerdata — Perbuatan Melawan Hukum Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Prinsip bahwa perjanjian harus ditaati dengan itikad baik, dan perubahan atau pengakhiran perjanjian harus berdasarkan kesepakatan bersama. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (jika berlaku) Prinsip perjanjian tidak dapat diubah secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.   Inti Hukumnya: Suatu perjanjian yang sah tidak dapat diakhiri atau diputus secara sepihak oleh salah satu pihak saja tanpa persetujuan pihak lain, kecuali ada alasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam undang-undang. Melakukan pemutusan sepihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berkewajiban mengganti kerugian yang timbul kepada keluarga ibu winarsih.pungkasnya Sholeh team  
Tak terima Keluarga Winarsih Laporkan Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak ke Polres Jember Jember,detikrepotase.com 20/10/2026 — Keluarga Ibu Winarsih mendatangi Mapolres Jember untuk melaporkan adanya tindakan pemutusan sepihak oleh pemilik lahan, padahal kedua belah pihak sebelumnya telah terikat perjanjian yang telah ditandatangani selama kurang lebih 10 tahun lamanya. Demi ketransparan dan kejelasan permasalahan, Ayu Lisa Biani, anak dari Ibu Winarsih, secara sigap dan kooperatif mendatangi Unit Pidum Polres Jember untuk menyampaikan laporan resmi terkait tuduhan dan tindakan sepihak oleh pemilik lahan Atau yang menyewakan keluarga Winarsih mendatangi unit Pidum polres terkait penindak lanjutan laporan nya anak dari ibu Winarsih untuk melakukan BAp untuk masalah pemutusan sepihak menyampaikan harapannya agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di kemudian hari ucapnya “Kami berharap tindakan serta tuduhan sepihak seperti ini tidak lagi terjadi ke depannya. Segala sesuatu harus diselesaikan berdasarkan perjanjian dan hukum yang berlaku,” tegas dari keluarga Winarsih. Saat ini laporan telah diterima oleh pihak Unit Pidum Polres Jember dan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.   ⚖️ DASAR HUKUM & PASAL TERKAIT TINDAKAN SEPIHAK Berikut pasal yang menjadi dasar hukum terkait tindakan atau pemutusan perjanjian secara sepihak: KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Pasal 1338 KUHPerdata Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat dibatalkan, kecuali atas dasar kesepakatan bersama atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 1234 KUHPerdata Penghapusan perikatan dapat terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan sepihak pada prinsipnya tidak sah, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Pasal 1320 KUHPerdata Syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, suatu hal yang tertentu, dan suatu sebab yang halal. Pasal 1365 KUHPerdata — Perbuatan Melawan Hukum Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Prinsip bahwa perjanjian harus ditaati dengan itikad baik, dan perubahan atau pengakhiran perjanjian harus berdasarkan kesepakatan bersama. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (jika berlaku) Prinsip perjanjian tidak dapat diubah secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.   Inti Hukumnya: Suatu perjanjian yang sah tidak dapat diakhiri atau diputus secara sepihak oleh salah satu pihak saja tanpa persetujuan pihak lain, kecuali ada alasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam undang-undang. Melakukan pemutusan sepihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berkewajiban mengganti kerugian yang timbul kepada keluarga ibu winarsih.pungkasnya Sholeh team  
Penguatan ke seluruh tamping warga binaan dan Tekankan Kebersihan Blok Hunian Lapas.
Penguatan ke seluruh tamping warga binaan dan Tekankan Kebersihan Blok Hunian Lapas.

Berita Terbaru

Tak terima Keluarga Winarsih Laporkan Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak ke Polres Jember Jember,detikrepotase.com 20/10/2026 — Keluarga Ibu Winarsih mendatangi Mapolres Jember untuk melaporkan adanya tindakan pemutusan sepihak oleh pemilik lahan, padahal kedua belah pihak sebelumnya telah terikat perjanjian yang telah ditandatangani selama kurang lebih 10 tahun lamanya. Demi ketransparan dan kejelasan permasalahan, Ayu Lisa Biani, anak dari Ibu Winarsih, secara sigap dan kooperatif mendatangi Unit Pidum Polres Jember untuk menyampaikan laporan resmi terkait tuduhan dan tindakan sepihak oleh pemilik lahan Atau yang menyewakan keluarga Winarsih mendatangi unit Pidum polres terkait penindak lanjutan laporan nya anak dari ibu Winarsih untuk melakukan BAp untuk masalah pemutusan sepihak menyampaikan harapannya agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di kemudian hari ucapnya “Kami berharap tindakan serta tuduhan sepihak seperti ini tidak lagi terjadi ke depannya. Segala sesuatu harus diselesaikan berdasarkan perjanjian dan hukum yang berlaku,” tegas dari keluarga Winarsih. Saat ini laporan telah diterima oleh pihak Unit Pidum Polres Jember dan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.   ⚖️ DASAR HUKUM & PASAL TERKAIT TINDAKAN SEPIHAK Berikut pasal yang menjadi dasar hukum terkait tindakan atau pemutusan perjanjian secara sepihak: KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Pasal 1338 KUHPerdata Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat dibatalkan, kecuali atas dasar kesepakatan bersama atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 1234 KUHPerdata Penghapusan perikatan dapat terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan sepihak pada prinsipnya tidak sah, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Pasal 1320 KUHPerdata Syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, suatu hal yang tertentu, dan suatu sebab yang halal. Pasal 1365 KUHPerdata — Perbuatan Melawan Hukum Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Prinsip bahwa perjanjian harus ditaati dengan itikad baik, dan perubahan atau pengakhiran perjanjian harus berdasarkan kesepakatan bersama. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (jika berlaku) Prinsip perjanjian tidak dapat diubah secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.   Inti Hukumnya: Suatu perjanjian yang sah tidak dapat diakhiri atau diputus secara sepihak oleh salah satu pihak saja tanpa persetujuan pihak lain, kecuali ada alasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam undang-undang. Melakukan pemutusan sepihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berkewajiban mengganti kerugian yang timbul kepada keluarga ibu winarsih.pungkasnya Sholeh team  

Tak terima Keluarga Winarsih Laporkan Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak ke Polres Jember Jember,detikrepotase.com 20/10/2026 — Keluarga Ibu Winarsih mendatangi Mapolres Jember untuk melaporkan adanya tindakan pemutusan sepihak oleh pemilik lahan, padahal kedua belah pihak sebelumnya telah terikat perjanjian yang telah ditandatangani selama kurang lebih 10 tahun lamanya. Demi ketransparan dan kejelasan permasalahan, Ayu Lisa Biani, anak dari Ibu Winarsih, secara sigap dan kooperatif mendatangi Unit Pidum Polres Jember untuk menyampaikan laporan resmi terkait tuduhan dan tindakan sepihak oleh pemilik lahan Atau yang menyewakan keluarga Winarsih mendatangi unit Pidum polres terkait penindak lanjutan laporan nya anak dari ibu Winarsih untuk melakukan BAp untuk masalah pemutusan sepihak menyampaikan harapannya agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di kemudian hari ucapnya “Kami berharap tindakan serta tuduhan sepihak seperti ini tidak lagi terjadi ke depannya. Segala sesuatu harus diselesaikan berdasarkan perjanjian dan hukum yang berlaku,” tegas dari keluarga Winarsih. Saat ini laporan telah diterima oleh pihak Unit Pidum Polres Jember dan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.   ⚖️ DASAR HUKUM & PASAL TERKAIT TINDAKAN SEPIHAK Berikut pasal yang menjadi dasar hukum terkait tindakan atau pemutusan perjanjian secara sepihak: KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Pasal 1338 KUHPerdata Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat dibatalkan, kecuali atas dasar kesepakatan bersama atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 1234 KUHPerdata Penghapusan perikatan dapat terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan sepihak pada prinsipnya tidak sah, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Pasal 1320 KUHPerdata Syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, suatu hal yang tertentu, dan suatu sebab yang halal. Pasal 1365 KUHPerdata — Perbuatan Melawan Hukum Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Prinsip bahwa perjanjian harus ditaati dengan itikad baik, dan perubahan atau pengakhiran perjanjian harus berdasarkan kesepakatan bersama. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (jika berlaku) Prinsip perjanjian tidak dapat diubah secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.   Inti Hukumnya: Suatu perjanjian yang sah tidak dapat diakhiri atau diputus secara sepihak oleh salah satu pihak saja tanpa persetujuan pihak lain, kecuali ada alasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam undang-undang. Melakukan pemutusan sepihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berkewajiban mengganti kerugian yang timbul kepada keluarga ibu winarsih.pungkasnya Sholeh team  

Jawa Barat
Admin 2

Jember,detikrepotase.com 20/10/2026 — Keluarga Ibu Winarsih mendatangi Mapolres Jember untuk melaporkan adanya tindakan pemutusan sepihak…

detikreportase.com

Sahabat UMKM, Teknologi, sosial dan budaya

H.M. Bakri Hadiri Bakti Sosial di Sorek Satu, Pembagian Sembako Jadi Momentum Perkuat Kepedulian RIAU
H.M. Bakri Hadiri Bakti Sosial di Sorek Satu, Pembagian Sembako Jadi Momentum Perkuat Kepedulian
Bank Syariah Annisa Mukti Berikan Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah kepada Anggota Dasa Ekonomi & UMKM
Bank Syariah Annisa Mukti Berikan Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah kepada Anggota Dasa
Anggun dan Berwibawa, Busana Melayu Wakil Bupati Husni Tamrin Bersama Istri Curi Perhatian di Kirab Budaya Helat Pelalawan ke-27 Budaya
Anggun dan Berwibawa, Busana Melayu Wakil Bupati Husni Tamrin Bersama Istri Curi Perhatian di Kirab Budaya Helat Pelalawan ke-27
Dari Ombak Bono, Pohon Sialang hingga Tuai Padi, Aksi Iwan Sialang Bungkuk Lestarikan Budaya Riau Ekonomi & UMKM
Dari Ombak Bono, Pohon Sialang hingga Tuai Padi, Aksi Iwan Sialang Bungkuk Lestarikan Budaya Riau
Perpres Ojol Resmi Terbit, Apa Dampaknya bagi Driver dan Penumpang? Ekonomi & UMKM
Perpres Ojol Resmi Terbit, Apa Dampaknya bagi Driver dan Penumpang?
Sella Pitaloka, Ketua Dekranasda Pelalawan, Dorong Ibu-Ibu Sorek Satu Kembangkan Kue Kering, Apa Pesan Pentingnya? Ekonomi & UMKM
Sella Pitaloka, Ketua Dekranasda Pelalawan, Dorong Ibu-Ibu Sorek Satu Kembangkan Kue Kering, Apa Pesan Pentingnya?
Wujud Syukur Warga Tegal Besar Kedungpiring Gelar Karnaval Budaya Budaya
Wujud Syukur Warga Tegal Besar Kedungpiring Gelar Karnaval Budaya
PLN Peduli Salurkan Peralatan Destana ke Sumbersawit Magetan, Perempuan Dilatih Hadapi Bencana Jawa Timur
PLN Peduli Salurkan Peralatan Destana ke Sumbersawit Magetan, Perempuan Dilatih Hadapi Bencana

Nasional, Hukum dan Ekonomi

Tong Biru Berisi Rp934 Juta Jadi Sorotan. Fakta Baru OTT Bupati Klaten Terungkap? KPK
Tong Biru Berisi Rp934 Juta Jadi Sorotan. Fakta Baru OTT Bupati Klaten Terungkap?
BSU Rp900 Ribu kuartal IV 2026: Siapa yang Berpeluang Menerima dan Bagaimana Cara Mengeceknya? Ekonomi
BSU Rp900 Ribu kuartal IV 2026: Siapa yang Berpeluang Menerima dan Bagaimana Cara Mengeceknya?
Perpres Ojol Resmi Terbit, Apa Dampaknya bagi Driver dan Penumpang? Ekonomi & UMKM
Perpres Ojol Resmi Terbit, Apa Dampaknya bagi Driver dan Penumpang?
Purbaya Sempat Kecewa Dicopot Prabowo, Kini Muncul Saat Sarapan di Bandung Nasional
Purbaya Sempat Kecewa Dicopot Prabowo, Kini Muncul Saat Sarapan di Bandung
Ijazah Gibran Diputus MK, Refly Harun Soroti Pertimbangan, Kubu Pendukung Bicara: Apa yang Diputus? Berita
Ijazah Gibran Diputus MK, Refly Harun Soroti Pertimbangan, Kubu Pendukung Bicara: Apa yang Diputus?
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto Turun Temui Buruh, KAKI Jatim: Apa Dampaknya? Berita
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto Turun Temui Buruh, KAKI Jatim: Apa Dampaknya?
Suyudi Ario Seto Resmi Disetujui Jadi Kapolri, Janji Akhiri “No Viral No Justice” Nasional
Suyudi Ario Seto Resmi Disetujui Jadi Kapolri, Janji Akhiri “No Viral No Justice”
Rahmat Erwin Pecahkan 2 Rekor Dunia di Asian Games 2026, Begini Ucapan Selamat Presiden Prabowo Nasional
Rahmat Erwin Pecahkan 2 Rekor Dunia di Asian Games 2026, Begini Ucapan Selamat Presiden Prabowo

Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan

Pemkab Madiun Optimalkan Lima Hari Sekolah. Mampukah Tuntaskan Ribuan Anak Putus Sekolah? Jawa Timur
Pemkab Madiun Optimalkan Lima Hari Sekolah. Mampukah Tuntaskan Ribuan Anak Putus Sekolah?
Bunda PAUD Pelalawan Buka Lomba Art & Craft, Sella Pitaloka Soroti Masa Emas Anak Pendidikan
Bunda PAUD Pelalawan Buka Lomba Art & Craft, Sella Pitaloka Soroti Masa Emas Anak
Bukan di Kampus, Kalla Institute Sambut Mahasiswa Baru di Bioskop XXI, Ini Alasannya Pendidikan
Bukan di Kampus, Kalla Institute Sambut Mahasiswa Baru di Bioskop XXI, Ini Alasannya
750 Pelajar SMK YPP Purworejo Dapat Pesan Kapolres: Waspada Penipuan Online dan Berani Melapor Jawa Tengah
750 Pelajar SMK YPP Purworejo Dapat Pesan Kapolres: Waspada Penipuan Online dan Berani Melapor
Revitalisasi Sekolah Bukan Sekadar Bangunan Baru, Semangat dan Prestasi Anak Jadi Harapan Jawa Timur
Revitalisasi Sekolah Bukan Sekadar Bangunan Baru, Semangat dan Prestasi Anak Jadi Harapan
Bukan Sekadar Lomba, BKSN di SD Pius Cilacap Gabungkan Pembinaan Rohani dan Kreativitas Siswa Jawa Tengah
Bukan Sekadar Lomba, BKSN di SD Pius Cilacap Gabungkan Pembinaan Rohani dan Kreativitas Siswa
31 Mahasiswa Pelalawan Terima Beasiswa Baznas, 8 Bersiap Kuliah ke Al-Azhar Kairo Pendidikan
31 Mahasiswa Pelalawan Terima Beasiswa Baznas, 8 Bersiap Kuliah ke Al-Azhar Kairo
943 Siswa dari 5 SMP Islam Adu Bakat, Porseni FKSMPIK Cilacap Cari Bibit Berprestasi Jawa Tengah
943 Siswa dari 5 SMP Islam Adu Bakat, Porseni FKSMPIK Cilacap Cari Bibit Berprestasi

Teknologi dan kesehatan

Bukan Cuma Soal Obat, Perhatian Tenaga Kesehatan Ini Bikin Pasien Merasa Lebih Kuat Jawa Tengah
Bukan Cuma Soal Obat, Perhatian Tenaga Kesehatan Ini Bikin Pasien Merasa Lebih Kuat
Program I-SEE Masuk Tahun Ketiga, Pemkab Madiun Siapkan Layanan Kesehatan Mata Tetap Berjalan Jawa Timur
Program I-SEE Masuk Tahun Ketiga, Pemkab Madiun Siapkan Layanan Kesehatan Mata Tetap Berjalan
Influenza A Naik di Indonesia, Anak Usia 0–4 Tahun Jadi Perhatian Kemenkes Kesehatan
Influenza A Naik di Indonesia, Anak Usia 0–4 Tahun Jadi Perhatian Kemenkes
Facebook Monetisasi 2026: Reels hingga Konten Teks Bisa Menghasilkan, Ini Dampaknya bagi Kreator Nasional
Facebook Monetisasi 2026: Reels hingga Konten Teks Bisa Menghasilkan, Ini Dampaknya bagi Kreator
Penahanan Jefri Taha Disorot, AKPERSI Minta Kronologi Pasien dan Proses Hukum Dibuka Gorontalo
Penahanan Jefri Taha Disorot, AKPERSI Minta Kronologi Pasien dan Proses Hukum Dibuka
Kenapa Reels Facebook Tidak Banyak Ditonton? Ini Beberapa Hal yang Perlu Dicek Nasional
Kenapa Reels Facebook Tidak Banyak Ditonton? Ini Beberapa Hal yang Perlu Dicek
Dugaan Malapraktik Medis Bisa Berujung Pidana, Ini Hak Pasien yang Perlu Diketahui Jawa Timur
Dugaan Malapraktik Medis Bisa Berujung Pidana, Ini Hak Pasien yang Perlu Diketahui
Ratusan Anak Terdampak Kabut Asap Diperiksa Gratis, Komnas PA Gandeng Baznas dan RSUD Selasih Kesehatan
Ratusan Anak Terdampak Kabut Asap Diperiksa Gratis, Komnas PA Gandeng Baznas dan RSUD Selasih
Example 728x250Example 728x250