Sejumlah kepala desa turun gunung kawal aksi 1.500 warga tagih hak kemitraan.
PELALAWAN — DETIKREPORTASE.COM | Gelombang aksi unjuk rasa yang dimotori oleh Forum Masyarakat Tuntut Kemitraan (FMTK) di Kabupaten Pelalawan, Riau, pada Senin (5/10/2026) kian menyita perhatian publik. Pasalnya, aksi turun ke jalan yang melibatkan sekitar 1.500 warga untuk menagih hak kemitraan 20 persen dari Hak Guna Usaha (HGU) PT Serikat Putra ini turut dihadiri dan dikawal langsung oleh para kepala desa dari wilayah terdampak.
Kehadiran para kepala desa di tengah-tengah ribuan massa aksi menegaskan soliditas dukungan tingkat lokal terhadap perjuangan warga. Sejumlah nama kepala desa terpantau berada di titik-titik aksi strategis, di antaranya Rudi Suprianto (Kepala Desa Angkasa), Hendri (Kepala Desa Tambun), Syafarudin (Kepala Desa Sialang Godang), serta Darusman (Kepala Desa Lubuk Terap), bersama sejumlah kepala desa lainnya dari tiga titik lokasi aksi utama meliputi Jalan Sialang Tombonsu Desa Angkasa, Jalan Simpang Maliki Desa Sialang Godang, dan Jalan Simpang Tahu Desa Sialang Bungkuk.
Kepala Desa Suarakan Pentingnya Ruang Dialog Terbuka
Kepala Desa Angkasa, Rudi Suprianto, mengungkapkan bahwa kehadirannya bersama jajaran pemerintah desa lainnya merupakan wujud kepedulian nyata dalam melihat langsung dinamika serta aspirasi yang disampaikan warganya di lapangan.
“Kami sebagai pemerintah desa tentu melihat langsung aspirasi masyarakat di lapangan. Yang kami harapkan, persoalan kemitraan 20 persen ini dapat dibahas secara terbuka dan diselesaikan melalui jalur yang baik. Masyarakat sudah menyampaikan aspirasinya secara damai, sehingga kami berharap ada ruang dialog dan kejelasan,” ujar Rudi di sela-sela aksi.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Desa Tambun, Hendri, menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah tercapainya titik temu yang adil bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah terdampak. Menurutnya, polemik berkepanjangan terkait tuntutan kemitraan dan tindak lanjut kesepakatan masa lalu harus segera disikapi dengan itikad baik dari berbagai pihak.
“Kami berharap tuntutan masyarakat terkait kemitraan 20 persen dapat mendapat perhatian dan difasilitasi pemerintah. Yang paling penting bagi kami adalah persoalan ini bisa dibicarakan bersama secara terbuka, sehingga ada kejelasan dan solusi yang dapat diterima semua pihak,” tutur Hendri.
Menanti Hasil Mediasi Resmi di Kantor Bupati Pelalawan
Kehadiran unsur pemerintah desa di garis depan aksi demonstrasi ini memberikan energi tambahan bagi massa yang menuntut kejelasan atas hak-hak mereka yang telah tertunda sejak kesepakatan pertama digulirkan bertahun-tahun silam.
Kini, seluruh mata tertuju pada agenda lanjutan yang telah dijadwalkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Pada Selasa, 6 Oktober 2026, pihak Pemkab Pelalawan direncanakan bakal memfasilitasi ruang mediasi resmi di Kantor Bupati Pelalawan dengan menghadirkan perwakilan masyarakat dan unsur terkait. Pertemuan krusial ini diharapkan mampu menjadi jembatan penyelesaian yang adil dan konkrit atas tuntutan kemitraan 20 persen PT Serikat Putra.
✍ Reportase : Redaksi | Editor : Redaksi | Pelalawan – Riau.
DETIKREPORTASE.COM — Mengawal Informasi, Menyuarakan Kepentingan Publik.
