Perjuangkan Kepastian Hukum Tanah Leluhur Puluhan Tahun, Koperasi Usaha Damai Kerumutan Surati Sekkab RI dan DPR RI
Sebarkan artikel ini
Kuasa Khusus Koperasi Produsen Usaha Damai Ismail memperjuangkan kepastian hukum atas 4.400 hektare lahan masyarakat di Kerumutan, Pelalawan, yang terimbas perkara hukum pihak lain
Menanti kejelasan status lahan 4.400 hektare yang dikelola sejak 1997.
PELALAWAN — DETIKREPORTASE.COM | Di tengah hiruk-pikuk pembangunan di Provinsi Riau, ada satu kisah kesabaran yang berlangsung lebih dari seperempat abad. Di wilayah Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Produsen Usaha Damai terus memperjuangkan kepastian hukum atas tanah yang telah mereka kelola dan tempati secara turun-temurun.
Koperasi Produsen Usaha Damai telah berdiri secara resmi sejak 10 Maret 1995. Melalui bimbingan Ninik Mamak, sejak tahun 1997 masyarakat menguasai dan mengelola lahan tersebut secara damai dan terbuka. Legalitas penguasaan masyarakat diperkuat melalui dokumen Peta Wilayah Tahun 1999 yang diterbitkan bersama oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dan Dinas Perkebunan seluas 11.500 hektare.
Dari total wilayah tersebut, lahan seluas kurang lebih 4.400 hektare kemudian diserahkan secara resmi oleh PT Mekar Sari Alam Lestari kepada Koperasi Produsen Usaha Damai atas permintaan Pemerintah Daerah demi kesejahteraan warga Kerumutan.
Terimbas Perkara Hukum Pihak Lain dan Langkah Diplomasi Ke Pusat
Harapan masyarakat untuk mengelola lahan secara tenang mendadak terusik. Seiring berjalannya waktu, lahan 4.400 hektare yang telah diserahkan dan dikelola warga justru terseret ke dalam persoalan hukum yang melibatkan pihak lain, meskipun masyarakat sama sekali bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut.
Kuasa Khusus Koperasi Produsen Usaha Damai, Ismail, menegaskan bahwa ketidakjelasan status ini berdampak langsung pada rasa aman dan akses ekonomi warga yang telah menempati wilayah Kerumutan selama puluhan tahun.
“Kami tidak memiliki keterkaitan hukum dengan perkara tersebut. Tanah kami bukan barang yang diperdebatkan di pengadilan itu. Kami hanya masyarakat kecil yang sudah tinggal di Kerumutan sejak lama. Namun dampak yang kami rasakan paling nyata. Kami hanya ingin tahu: tanah kami ini statusnya bagaimana? Apakah benar-benar termasuk dalam perkara pihak lain, atau justru di luarnya?” ujar Ismail.
Guna mencari keadilan, pihak koperasi telah menempuh serangkaian langkah resmi, mulai dari berkirim surat klarifikasi ke pihak perusahaan, berkoordinasi dengan Pemkab Pelalawan, menyurat ke Kejaksaan Agung RI, hingga melayangkan pengaduan ke Ombudsman RI. Terbaru pada November 2026, Koperasi Usaha Damai resmi menyampaikan permohonan perlindungan hukum kepada Sekretaris Kabinet (Sekkab) RI dan Komisi IV DPR RI di Jakarta.
Menanti Kehadiran Negara dan Penegakan Hak Dasar
Masyarakat memohon agar instansi berwenang berkenan melakukan pencocokan dokumen secara objektif, memfasilitasi dialog antar-pihak, serta memastikan warga beritikad baik tidak menjadi korban dalam sengketa pihak luar. Ismail menyatakan kesiapannya untuk hadir kapan saja membawa seluruh dokumen asli dan peta wilayah untuk diperiksa secara transparan.
“Keadilan itu bukan hadiah yang harus diminta dengan merendahkan diri berlebihan, melainkan hak yang harus dijamin oleh negara untuk setiap warganya tanpa terkecuali,” tegas Ismail menaruh harapan besar pada jajaran pemangku kebijakan.
Negara tidak boleh tinggal diam ketika keringat dan kehidupan warga kecil dipertaruhkan di atas tanah leluhur mereka sendiri. Kepastian hukum bukanlah sebuah kenikmatan istimewa yang harus ditawar, melainkan hak konstitusional yang wajib dijamin kehadirannya oleh negara. Melalui langkah pengaduan resmi ke Sekretaris Kabinet dan Komisi IV DPR RI ini, masyarakat Kerumutan menaruh asa yang besar agar para pemangku kebijakan di tingkat pusat segera turun tangan menguji dokumen secara objektif, meluruskan kekeliruan administratif, dan membebaskan warga dari ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Sebab di ujung perjalanan panjang ini, keadilan sejati hanya akan terwujud apabila hukum benar-benar berpihak pada kebenaran dan melindungi mereka yang beritikad baik.
