Jeneponto Kaya Pembangkit, Tapi Rakyat Terus Dihantui Pemadaman, HMI Desak Manager ULP. PLN segera Mundur

JENEPONTO|Detikreportase.com— Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat STIE & STKIP YAPTI Jeneponto melangsungkan aksi unjuk rasa didepan Kantor ULP.PLN Jeneponto, Rabu, 4 November 2026.

Mereka secara bergantian melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemadaman listrik bergilir yang terus berlangsung selama beberapa bulan terakhir di Kabupaten Jeneponto. HMI menilai, kondisi tersebut bukan sekadar gangguan teknis biasa, melainkan persoalan serius yang mencerminkan buruknya pelayanan dan tata kelola distribusi energi listrik kepada masyarakat.

Pemadaman berkepanjangan itu dinilai telah menimbulkan keresahan publik, mengganggu aktivitas rumah tangga, melumpuhkan sebagian kegiatan ekonomi, serta memicu kerugian materiil dan imateriil, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada pasokan listrik.

Jenderal Lapangan, Fajar Saputra, secara tegas mendesak manajemen PLN Jeneponto bertanggung jawab atas dampak dan kerugian yang dialami masyarakat akibat kebijakan pemadaman bergilir yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan publik.

“Kami mendesak PLN segera menghentikan pemadaman bergilir yang berkepanjangan ini. Masyarakat tidak boleh terus-menerus dijadikan korban dari buruknya pelayanan kelistrikan. Jika tuntutan kami tidak diindahkan dalam waktu 2 x 24 jam, HMI akan kembali menggelar aksi demonstrasi dengan kekuatan massa yang lebih besar,” tegas Fajar.

Ia juga menuntut Direktur Utama PLN mengevaluasi dan mencopot pimpinan unit PLN Jeneponto apabila tidak mampu menyelesaikan persoalan pasokan listrik yang terus dikeluhkan masyarakat.

Sementara itu, orator aksi, Muh. Alim Bahri, menegaskan bahwa pemadaman listrik secara berkepanjangan tanpa penjelasan yang transparan, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan bentuk kegagalan pelayanan publik yang tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.

Menurutnya, dampak pemadaman tidak hanya dirasakan masyarakat rumah tangga, tetapi juga menghambat produktivitas ekonomi, merugikan pelaku usaha, serta berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan dan sektor-sektor vital lainnya.

Alim juga mempertanyakan kebijakan distribusi energi PLN, mengingat Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu daerah penghasil energi listrik di Sulawesi Selatan.

Ia menyebutkan, Jeneponto memiliki sejumlah pembangkit listrik berskala besar, di antaranya PLTU Jeneponto yang dikelola PT Bosowa Energi dengan konfigurasi kapasitas 2 x 125 MW, PLTU Punagaya yang dikelola PLN Nusantara Power dengan kapasitas 2 x 100 MW, serta PLTB Tolo dengan kapasitas 72 MW.

“Jeneponto memiliki infrastruktur pembangkit listrik dengan kapasitas terpasang yang besar. Namun ironisnya, masyarakat di daerah penghasil energi justru harus menghadapi pemadaman bergilir berkepanjangan. Ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai perencanaan pasokan, sistem distribusi, dan keadilan pelayanan kelistrikan,” tegas Alim.

Ia menuntut PLN memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab pemadaman, kapasitas pasokan, kondisi jaringan, serta dasar kebijakan pembagian beban listrik yang diterapkan di Jeneponto.

“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi objek kebijakan, sementara kebutuhan energi mereka justru tidak mendapatkan prioritas. PLN harus memastikan pelayanan listrik kepada masyarakat Jeneponto terpenuhi secara adil dan berkelanjutan. Jika tidak mampu menjalankan tanggung jawab tersebut, pimpinan PLN terkait sebaiknya mengevaluasi diri dan mundur dari jabatannya,” lanjutnya.

Kritik serupa disampaikan orator lainnya, Nurhidayat. Ia menilai manajemen PLN Jeneponto perlu dievaluasi secara serius karena dinilai belum mampu memberikan kepastian pelayanan kelistrikan kepada masyarakat.

Menurutnya, PLN jangan hanya berorientasi pada pelayanan pemasangan baru, penambahan daya, dan pencapaian pendapatan niaga, tetapi mengabaikan kewajiban mendasar dalam memastikan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan.

“Jangan hanya sibuk melayani pemasangan dan tambah daya meteran, sementara hak masyarakat untuk menikmati listrik secara normal justru diabaikan. Pelayanan kelistrikan bukan semata-mata urusan transaksi dan pendapatan, tetapi menyangkut tanggung jawab pelayanan publik,” kritik Nurhidayat.

Sementara itu, Yudistira menegaskan bahwa pemadaman bergilir yang terus berulang harus segera dihentikan karena dampaknya semakin luas. Ia menyoroti potensi kerugian UMKM, terganggunya aktivitas masyarakat, hingga risiko terhadap pelayanan kesehatan dan kebutuhan publik lainnya.

Ia mendesak PLN tidak berlindung di balik alasan teknis tanpa memberikan kepastian penyelesaian dan transparansi kepada masyarakat.

HMI menegaskan, persoalan listrik Jeneponto tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. PLN harus segera memberikan solusi konkret, membuka persoalan sebenarnya kepada publik, serta menjamin keandalan pasokan listrik bagi masyarakat.

Bagi HMI, listrik merupakan kebutuhan dasar yang menopang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, pemadaman berkepanjangan tanpa kepastian penyelesaian merupakan persoalan serius yang menuntut pertanggungjawaban manajemen PLN.

Sementara itu, Manager ULP.PLN Jeneponto, Bapak.Asmar, saat dikonfirmasi Detikreportase, berjanji akan segera normal.

Ia beralasan bahwa pemadaman bukan hal yang disengaja namun memang karena kondisi pembangkit yg defisit.

“Sebelumnya sy berterimakasih atas penyampaian td siana dan rekan2 HMI, pemadaman bukan hal yang disengaja namun memang karena kondisi pembangkit yg defisit, namun upaya PLN agar bisa segera normal sudah dilakukan namun memang secara bertahap, InsyaAllah bisa segera normal”, ungkap Asmar.

Ultimatum 2 x 24 jam telah disampaikan. Jika tidak ada langkah konkret, HMI memastikan perlawanan melalui aksi demonstrasi dengan massa yang lebih besar sebagai bentuk desakan agar pemenuhan layanan kebutuhan kelistrikan yang adil di Jeneponto segera terwujud.

✍️reportase:Tim|editor:Redaksi|Jeneponto|Sulawesi Selatan.