Diamnya Kelurahan dan Kecamatan Picu Perpecahan Warga
CILACAP | DETIKREPORTASE.COM – Keresahan mendalam yang melanda warga lingkungan RT 01/RW 04, Kelurahan Kebonbaru, Kabupaten Cilacap, tak kunjung menemui titik terang. Laporan resmi terkait polemik pencopotan oknum ketua RT yang telah diajukan sejak bulan April 2026 hingga kini seolah menguap tanpa kejelasan. Ketidaktegasan pihak Kelurahan maupun Kecamatan membuat suasana sosial kian memanas, warga terbelah menjadi kubu pro dan kontra, serta mengancam runtuhnya kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintahan tingkat dasar, Jumat (7/8/2026).
Di kediamannya yang berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono, Kebonbaru, seorang warga berinisial (Y) meluapkan kekesalan sekaligus kekecewaannya kepada awak media. Sebagai salah satu korban terdampak dari gejolak sosial ini, ia menilai penanganan masalah di wilayahnya berjalan sangat lamban.
”Sebenarnya masalah ini sederhana, seharusnya selesai di tingkat RW atau Kelurahan. Namun laporan kami sejak April lalu, yang sudah disampaikan secara berjenjang hingga ke Kecamatan, seolah ditelan bumi. Sampai hari ini, tak ada tanggapan, tak ada jawaban, tak ada solusi,” tegas (Y) dengan nada tinggi penuh kekecewaan.
Janji Manis Palsu dan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang
Akar permasalahan ini bermula dari akumulasi keluhan warga atas kinerja, sikap, dan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum Ketua RT 01. Dampaknya dirasakan luas hingga memecah belah kerukunan warga, termasuk mereka yang sedang merantau bekerja di luar daerah maupun luar negeri. Tanpa adanya langkah mediasi konkret dari aparat berwenang, ketegangan di tengah masyarakat kian membara.
Kekecewaan warga semakin memuncak tatkala sederet janji muluk dari oknum tersebut terbukti palsu. Berdasarkan kesaksian warga, oknum RT sempat menjanjikan program bedah rumah yang mengatasnamakan partai politik tertentu, serta pengurusan sertifikat tanah gratis. Namun, hingga detik ini, tak satu pun janji tersebut terealisasi.
”Oknum RT itu mengaku ada program bedah rumah mengatasnamakan Partai Gerindra, juga menjanjikan pembuatan sertifikat tanah. Tapi sampai sekarang, tak satu pun terbukti nyata. Semua hanya janji kosong yang memanfaatkan kepercayaan warga,” ungkap salah satu warga setempat.
Ancam Bawa Kasus ke Pj Gubernur dan Pemerintah Pusat
Sudah empat bulan berlalu sejak laporan tertulis dilayangkan ke tingkat RW, Kelurahan, hingga Kecamatan. Ironisnya, hingga kini belum ada satupun pihak berwenang yang memanggil warga, menggelar forum musyawarah, ataupun melakukan mediasi. Warga menilai sikap bungkam aparat penegak aturan ini sebagai bentuk pembiaran terhadap potensi konflik sosial di masyarakat.
Kendati warga masih berupaya menahan diri demi menghindari gesekan fisik di lapangan, kesabaran kolektif tersebut kini berada di ambang batas. (Y) secara tegas memberikan peringatan keras kepada pihak Kelurahan dan Kecamatan agar segera mengambil tindakan nyata.
”Kami menuntut keadilan dan ketegasan. Panggil kedua belah pihak, selesaikan dengan jujur. Jangan biarkan persoalan kecil menjadi bencana besar karena kelalaian dan ketidaktegasan aparat setempat,” tandasnya.
Apabila dalam waktu dekat tidak kunjung ada iktikad baik maupun panggilan untuk musyawarah yang transparan, warga mengancam akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi—mulai dari Pj Gubernur Jawa Tengah hingga langsung ke Pemerintah Pusat.
Hingga berita ini diturunkan, tim awak media masih terus berupaya meminta konfirmasi resmi kepada pihak oknum Ketua RT 01, Kantor Kelurahan Kebonbaru, serta pihak Kecamatan Cilacap. Sesuai dengan kode etik jurnalistik dan prinsip keberimbangan berita (cover both sides), ruang hak jawab dan klarifikasi selebar-lebarnya tetap dibuka bagi pihak-pihak terkait guna memberikan tanggapan atau penjelasan resmi atas persoalan yang tengah berkembang di lingkungan warga Kebonbaru.
✍️ Reporter : Tim Investigasi | Editor : Redaksi | detikreportase.com | Cilacap – Jawa Tengah
DETIKREPORTASE.COM : “Suarakan Fakta, Tegakkan Keadilan.”
