DPRD Kalbar gelar paripurna penting
PONTIANAK | DETIKREPORTASE.COM – Harapan masyarakat Ketapang untuk memekarkan wilayahnya semakin mendekati kenyataan. DPRD Provinsi Kalimantan Barat menggelar rapat paripurna pada Rabu (17/9/2025) dengan agenda penyampaian laporan Komisi I terkait persetujuan pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Ketapang. Dalam sidang paripurna tersebut, DPRD bersama Gubernur Kalbar menetapkan keputusan resmi mendukung pembentukan Kabupaten Jelai Kendawangan Raya, Kabupaten Matan Hulu, dan Kabupaten Hulu Aik. Paripurna ditutup dengan penandatanganan persetujuan bersama, yang menandai langkah besar menuju pemekaran wilayah.
Apresiasi untuk pemprov dan DPRD
Bupati Ketapang menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Gubernur, Wakil Gubernur, pimpinan DPRD, Ketua Komisi I, dan seluruh anggota yang telah memberikan persetujuan.
“Ini adalah bukti keseriusan Pemprov dan DPRD Kalbar membantu mewujudkan aspirasi masyarakat Ketapang. Salam hormat dan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat,” ujarnya. Ia menegaskan, perjuangan belum selesai. Pemkab Ketapang akan mendukung penuh langkah Pemprov untuk membawa usulan ini ke pemerintah pusat.
“Tinggal kita berjuang bersama ke pemerintah pusat melalui Mendagri dan DPR RI. Kami akan berupaya semaksimal mungkin mendukung Gubernur Kalbar dalam mengajukan usulan ini, serta meminta dukungan dari semua pihak, termasuk anggota DPR RI khususnya dari Dapil Kalbar dan tokoh nasional asal Kalbar seperti Pak Oso,” tegasnya.
Harapan masyarakat: bukan sekadar wacana politik
Masyarakat Ketapang menyambut positif keputusan paripurna tersebut. Sejumlah tokoh masyarakat menilai pemekaran menjadi solusi nyata atas keterbatasan pelayanan publik di daerah mereka.
“Ketapang terlalu luas untuk dikelola oleh satu pemerintahan kabupaten. Banyak desa kami yang jaraknya ratusan kilometer dari ibu kota kabupaten sehingga pelayanan publik sering terlambat. Kalau ada pemekaran, akses jalan dan pelayanan kesehatan bisa lebih dekat,” kata Ahmad, tokoh masyarakat Matan Hulu. Kabupaten Ketapang sendiri memiliki luas wilayah sekitar 31.588 km² atau hampir setara dengan luas Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduknya mencapai lebih dari 600 ribu jiwa yang tersebar di 20 kecamatan. Kondisi geografis yang luas dan infrastruktur yang belum merata membuat masyarakat di daerah perbatasan merasa terpinggirkan.
Bupati menegaskan bahwa pemekaran bukan sekadar isu politik jelang Pilkada, tetapi kebutuhan mendesak.
“Dengan kondisi geografis dan sebaran infrastruktur jalan yang mencakup kewenangan kabupaten, provinsi, dan pusat, pemekaran menjadi harapan masyarakat untuk mendekatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan,” jelasnya.
Langkah selanjutnya: dorongan ke pemerintah pusat
Meski moratorium pemekaran wilayah masih berlaku, Pemkab Ketapang optimistis akan ada kebijakan khusus dari pemerintah pusat yang membuka peluang bagi daerah yang sudah siap secara administrasi.
“Apabila moratorium dibuka atau ada kebijakan khusus dari pemerintah pusat, kami berharap tiga DOB ini segera direalisasikan,” tegas Bupati. Sementara itu, DPRD Kalbar berjanji untuk terus mengawal proses pengajuan ke Kemendagri dan memperkuat lobi ke DPR RI agar aspirasi masyarakat Ketapang tidak berhenti di tingkat provinsi. Upaya ini juga akan melibatkan tokoh nasional asal Kalbar untuk memastikan suara Ketapang sampai ke meja Presiden.
Di sisi lain, Pemkab Ketapang memastikan pembangunan tetap berjalan sambil menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
“Kami tetap bekerja maksimal memanfaatkan potensi pendapatan daerah dan APBD untuk mendorong pembangunan merata serta berkeadilan di seluruh wilayah,” tutup Bupati.
Masyarakat berharap persetujuan ini tidak hanya berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan benar-benar diikuti langkah nyata dari semua pihak. “Kami ingin anak-anak kami merasakan sekolah yang layak tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Begitu pula dengan layanan kesehatan yang bisa diakses cepat,” ujar Yohana, seorang ibu rumah tangga dari Hulu Aik, dengan mata berbinar penuh harapan.
✍️ Slamet | detikreportase.com | Pontianak – Kalimantan Barat
DETIKREPORTASE.COM : Perjuangan DOB Ketapang Menuju Pemerintah Pusat
