Solar dan Pertalite Langka di Boltara, Warga Soroti Dugaan Penyelewengan BBM Subsidi ke Lokasi PETI
Sebarkan artikel ini
Masyarakat keluhkan antrean panjang dan duga BBM subsidi dipasok untuk operasional tambang ilegal.
BOLTARA — DETIKREPORTASE.COM | Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dan Pertalite di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Sulawesi Utara, kembali memicu keluhan keras dari masyarakat setempat. Antrean panjang yang mengular di sejumlah SPBU hingga habisnya pasokan dalam waktu singkat membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan transportasi serta mata pencaharian harian.
Di tengah situasi krisis BBM tersebut, muncul dugaan kuat mengenai adanya praktik penyelewengan distribusi BBM bersubsidi oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Warga menuding sebagian alokasi BBM yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu justru diselundupkan untuk menyuplai operasional Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Boltara dan sekitarnya.
Keluhan mendalam disampaikan salah seorang warga Bohabak pada Minggu (11/11/2026). Ia menumpahkan kekecewaannya atas ketimpangan distribusi yang terjadi di lapangan.
“Kami masyarakat kecil susah mendapatkan BBM, harus antre berjam-jam, kadang pulang dengan tangan kosong. Tapi anehnya, di tambang ilegal BBM seolah tidak pernah habis. Ini ada yang tidak beres,” ungkapnya.
Warga mencurigai modus operandi yang digunakan oknum pelangsir meliputi penggunaan armada kendaraan bermotor dengan tangki yang telah dimodifikasi (tangki rakitan), hingga aksi gonta-ganti plat nomor dan kendaraan secara berulang untuk mengeruk BBM subsidi di SPBU.
Desak Polsek Bolangitang dan Polres Boltara Usut Tuntas Mafia BBM
Pengalihan pasokan BBM bersubsidi ke sektor tambang ilegal jelas memberikan dampak sistemik yang merugikan publik. Selain memicu kelangkaan mendalam dan antrean mengular, kondisi ini memicu melonjaknya harga eceran BBM di tingkat masyarakat bawah.
Menanggapi ketidakadilan tersebut, warga mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polsek Bolangitang dan Polres Bolaang Mongondow Utara, untuk segera turun ke lapangan melakukan penyelidikan mendalam terhadap indikasi penimbunan, perkeliruan distribusi, serta keterlibatan jaringan mafia BBM subsidi.
“Kami minta polisi tidak tutup mata. Tangkap penimbun BBM dan usut sampai ke jaringan mafia-nya. Jangan sampai masyarakat kecil yang selalu jadi korban,” tegas warga setempat.
Secara hukum, praktik penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi merupakan tindak pidana serius sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja. Ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar menanti para pelaku penyelewengan.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi DetikReportase.com masih berupaya meminta konfirmasi resmi dari Polres Boltara, pihak pengelola SPBU, serta Pertamina setempat, sekaligus membuka ruang hak jawab dan klarifikasi secara proporsional.
✍ Reportase : Tim Redaksi | Editor : Redaksi | Boltara — Sulawesi Utara.
DETIKREPORTASE.COM — Mengawal Distribusi Energi Rakyat, Menuntut Transparansi dan Penegakan Hukum Tegas.
