Nelayan Sungai Jawi Protes Jatah Solar Subsidi
KETAPANG | DETIKREPORTASE.COM — Puluhan nelayan Desa Sungai Jawi, Kecamatan Matan Hilir Selatan (MHS), Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, mendatangi Kantor Desa Sungai Jawi pada Rabu, 24 Desember 2025. Kedatangan mereka bertujuan memprotes penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi yang dinilai tidak sesuai ketentuan dan merugikan nelayan kecil.
Para nelayan menilai distribusi solar subsidi yang dilakukan SPBU 64.788.06 Sungai Jawi jauh dari rekomendasi resmi pemerintah. Berdasarkan rekomendasi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), setiap nelayan berhak menerima jatah solar subsidi antara 400 hingga 600 liter per bulan. Namun realisasi di lapangan disebut hanya berkisar 60 hingga 80 liter per nelayan setiap bulan.
Kondisi tersebut dinilai menghambat aktivitas melaut dan berdampak langsung pada penghasilan nelayan. Mereka menilai pembatasan tersebut tidak rasional dan menimbulkan dugaan adanya penyelewengan distribusi BBM subsidi.
Dugaan Pengalihan Solar Subsidi Menguat
Minimnya penyaluran solar subsidi memunculkan kecurigaan kuat di kalangan nelayan. Mereka menduga jatah solar yang seharusnya diterima dialihkan kepada pihak lain dan dijual di luar ketentuan, bahkan dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 57 nelayan di Desa Sungai Jawi yang mengantongi rekomendasi BBM subsidi. Dengan kebutuhan rata-rata 500 liter per nelayan per bulan, total kebutuhan solar subsidi mencapai sekitar 28.500 liter atau setara 3,6 tangki per bulan. Angka tersebut dinilai jauh lebih kecil dibandingkan kuota pasokan SPBU yang diterima setiap bulan.
“Kalau dihitung, kebutuhan kami tidak sampai separuh dari pasokan SPBU. Kami bertanya-tanya, ke mana sisa solar itu disalurkan,” ungkap salah seorang nelayan.
Nelayan menyebut, setiap bulan mereka kehilangan sekitar 320 liter solar subsidi per orang. Akibatnya, mereka terpaksa membeli BBM non-subsidi dengan harga di atas Rp12.000 per liter demi tetap melaut.
Kades Sungai Jawi Minta SPBU Patuhi Rekomendasi
Kepala Desa Sungai Jawi, Syafi’i, menegaskan bahwa pihak SPBU harus mematuhi rekomendasi resmi pemerintah terkait penyaluran BBM subsidi bagi nelayan.
Menurutnya, kelangkaan solar subsidi tidak hanya berdampak pada nelayan, tetapi juga pada masyarakat luas. Ketika nelayan kesulitan melaut, pasokan hasil laut terganggu dan berpotensi memicu kenaikan harga ikan di pasaran.
“Kami meminta SPBU menyalurkan solar sesuai rekomendasi. Jika nelayan kesulitan BBM, dampaknya bukan hanya ke nelayan, tetapi juga ke harga hasil laut. Yang dirugikan akhirnya masyarakat luas,” tegas Syafi’i.
Ia juga meminta instansi terkait untuk melakukan pengawasan lebih ketat agar distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Pengelola SPBU Akui Pembatasan, Alasan Pasokan Berkurang
Pengelola SPBU 64.788.06 Sungai Jawi, Darmansyah, mengakui adanya pembatasan penyaluran solar subsidi kepada nelayan. Ia berdalih, pembatasan tersebut terjadi karena pasokan dari Pertamina mengalami pengurangan, dari sebelumnya 27 tangki menjadi 18 tangki per bulan.
Selain itu, Darmansyah menyebut SPBU yang dikelolanya bukan SPBUN yang khusus melayani nelayan.
“Yang pertama, adanya pengurangan alokasi. Yang kedua, ini adalah SPBU, bukan SPBUN yang pelayanannya khusus untuk nelayan,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa SPBU tersebut seharusnya melayani kebutuhan petani, meski hingga kini belum berjalan maksimal. Darmansyah menuding pihak dinas terkait tidak memberikan kejelasan mengenai pembagian alokasi BBM subsidi.
“Sementara jatah untuk nelayan tidak berkurang, tetapi pasokan dari Pertamina berkurang,” ujarnya.
Namun pernyataan tersebut dinilai tidak menjawab kegelisahan nelayan. Mereka menilai alasan pengurangan pasokan tidak sebanding dengan minimnya jatah yang diterima nelayan.
Mediasi Digelar, Audit Distribusi Diminta
Guna meredam polemik, Pemerintah Desa Sungai Jawi memfasilitasi mediasi antara nelayan dan pihak SPBU. Mediasi tersebut dihadiri perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta Babinsa setempat.
Dalam pertemuan itu, nelayan menyampaikan tuntutan agar penyaluran solar subsidi dilakukan secara transparan dan sesuai rekomendasi. Mereka juga mendesak adanya audit distribusi BBM subsidi untuk memastikan tidak terjadi penyelewengan.
Pantauan di lapangan memperlihatkan antrean kendaraan yang diduga menggunakan tangki siluman serta pembelian solar menggunakan jeriken secara bebas. Kondisi tersebut semakin mempersempit akses nelayan terhadap solar subsidi.
Berpotensi Langgar Regulasi dan Sanksi Berat
Praktik penyaluran BBM subsidi yang tidak sesuai ketentuan berpotensi melanggar Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan dan pendistribusian BBM. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa BBM subsidi wajib disalurkan tepat sasaran dan sesuai kuota.
Selain itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melarang SPBU menjual BBM subsidi kepada pihak yang tidak berhak atau di luar ketentuan. SPBU yang terbukti melakukan penyalahgunaan dapat dikenai sanksi administratif hingga pemutusan hubungan usaha oleh Pertamina.
Bahkan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan distribusi BBM subsidi, berupa hukuman penjara dan denda hingga miliaran rupiah.
Nelayan berharap mediasi ini tidak berhenti sebagai formalitas, tetapi ditindaklanjuti dengan pengawasan ketat dan audit distribusi. Mereka menuntut haknya dikembalikan agar solar subsidi benar-benar tepat sasaran dan mendukung keberlangsungan hidup nelayan kecil.
✍️ Slamet | detikreportase.com | Ketapang – Kalimantan Barat
DETIKREPORTASE.COM : Nelayan Berdaulat, Distribusi BBM Tepat Sasaran
