BINJAI Sumatera Utara detikreportase.com
Proyek Jembatan Limau Sundai menuju Kelurahan Binjai Kota, Kota Madya Binjai, yang dikelola oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara, tak terlihat adanya papan plang nama proyek di lokasi pengerjaan, Jumat (20/11/2026).
Padahal, sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, setiap proyek anggaran yang menggunakan uang negara wajib transparan ke publik. Papan plang proyek wajib dipasang agar masyarakat tahu nama kegiatan, nilai kontrak, sumber dana, pelaksana, konsultan pengawas, dan masa pengerjaan.
Saat media pers Detik Reportase mengonfirmasi kepada salah satu konsultan yang berada di lokasi, yakni atas nama Aritonang, ia pun terlihat bingung dengan tidak adanya papan plang tersebut.
“Kemarin plangnya ada, tapi kok ga ada ya. Nanti coba saya tanya kepada rekanan / kontraktor yang mengerjakan proyek ini,” ucap Aritonang kepada wartawan/pers
Jawaban tersebut menimbulkan tanda tanya? besar. Bagaimana mungkin papan plang proyek yang seharusnya terpasang sejak awal pengerjaan hingga selesai, tiba-tiba hilang dan konsultan pengawas tidak mengetahuinya.
Ketiadaan papan plang proyek ini dinilai sebagai bentuk ketidaktransparanan, dan tidak menaati peraturan perundang undangan. Masyarakat tidak dapat mengetahui berapa besar anggaran yang digunakan, siapa rekanan yang mengerjakan, dan berapa lama waktu pengerjaannya.
“Masyarakat berhak tahu. Ini proyek jembatan yang vital, menghubungkan Limau Sundai ke Kelurahan Binjai Kota. Kalau tidak ada plang, masyarakat tidak tahu ini proyek siapa, anggarannya berapa, dan siapa yang bertanggung jawab kalau kualitasnya buruk,” ujar salah seorang warga inisial ‘SBR.
Media Detik Reportase meminta kepada pihak BBPJN Sumatera Utara dan rekanan / kontraktor pelaksana untuk segera memasang kembali papan plang nama proyek, sesuai aturan yang berlaku, dan menjelaskan secara terbuka kepada publik terkait proyek Jembatan Limau Sundai tersebut.
“Keterbukaan itu wajib. Jangan sampai proyek negara dikerjakan secara tertutup dan tanpa identitas. Itu melanggar UU Keterbukaan Informasi Publik,” tegas Hds wartawan Detik Reportase di lokasi.
PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) wajib memperhatikan hal – hal yang berkaitan untuk diketahui oleh publik, dan tidak dibenarkan bila mengabaikan peraturan yang dapat berlawanan dengan peraturan perundang – undangan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BBPJN Sumatera Utara dan pihak rekanan / kontraktor belum memberikan keterangan resmi terkait tidak terpasanganya papan plang nama proyek di sekitaran pengerjaan Jembatan gantung Limau Sundai tersebut. Reporter (DANI).





