Program nasional yang diharapkan membuka lapangan kerja
MUSI RAWAS | DETIKREPORTASE.COM – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada dasarnya tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membuka lapangan pekerjaan serta menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.
Melalui kehadiran dapur-dapur MBG di berbagai daerah, pemerintah berharap masyarakat sekitar dapat terlibat langsung sebagai tenaga kerja, mulai dari pengolahan bahan makanan, distribusi, hingga pengelolaan dapur. Namun, harapan tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh warga di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK), Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.
Sejumlah warga menilai pelaksanaan program MBG di wilayah mereka belum mencerminkan semangat pemerataan dan keterbukaan sebagaimana tujuan awal program nasional tersebut.
Warga TPK keluhkan proses perekrutan karyawan
Sorotan utama datang dari proses perekrutan karyawan dapur MBG yang berlokasi di Desa Simpang Gegas, Kecamatan TPK. Menurut keterangan beberapa warga, perekrutan tenaga kerja di dapur tersebut diduga tidak dilakukan secara terbuka dan lebih didominasi oleh kalangan tertentu.
Salah seorang warga Kecamatan TPK yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa kesempatan bekerja di dapur MBG seolah hanya diperuntukkan bagi keluarga pengelola.
“Kalau bukan keluarga, tidak diterima. Kami warga sekitar hanya bisa melihat, padahal program ini katanya untuk masyarakat,” ujarnya.
Keluhan serupa juga disampaikan warga lainnya yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi resmi terkait pembukaan lowongan kerja, kriteria perekrutan, maupun mekanisme pendaftaran tenaga dapur MBG.
Manfaat ekonomi lokal dinilai belum maksimal
Warga menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan semangat program MBG yang seharusnya mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar. Dengan jumlah dapur dan aktivitas harian yang cukup besar, program ini dinilai memiliki potensi menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah signifikan.
Namun jika pengelolaan dilakukan secara tertutup, manfaat ekonomi yang diharapkan justru hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Hal ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai sejauh mana pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan dapur MBG di daerah.
“Kalau memang program ini untuk rakyat, seharusnya perekrutannya juga terbuka untuk rakyat. Jangan sampai tujuan mulia pemerintah pusat tidak sampai ke bawah,” ungkap seorang tokoh masyarakat setempat.
Warga juga menilai bahwa keterlibatan masyarakat secara luas justru dapat meningkatkan rasa memiliki, memperkuat pengawasan sosial, serta memastikan kualitas layanan program tetap terjaga.
Harapan evaluasi dan transparansi dari pihak berwenang
Masyarakat Kecamatan TPK berharap pihak pengelola dapur MBG maupun instansi berwenang segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh. Transparansi dalam perekrutan, keterbukaan informasi, serta keadilan akses kerja dinilai menjadi hal mutlak agar kepercayaan publik terhadap program MBG tetap terjaga.
Selain itu, warga juga meminta adanya mekanisme pengaduan yang jelas bagi masyarakat jika menemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program. Langkah ini dianggap penting agar tujuan program nasional tidak melenceng di tingkat pelaksanaannya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak pengelola dapur MBG di Kecamatan TPK terkait tudingan tersebut. Masyarakat pun masih menanti langkah konkret dan penjelasan terbuka demi memastikan program Makanan Bergizi Gratis benar-benar berjalan sesuai semangat keadilan dan pemerataan.
✍️ Heri | detikreportase.com | Musi Rawas – Sumatera Selatan
DETIKREPORTASE.COM : Mengawal Program Publik, Menjaga Kepentingan Rakyat
