Potret Pendidikan di Sikka: PAUD Ikan Kombong Bertahan dalam Keterbatasan, Sejauh Mana Negara Hadir?
Sebarkan artikel ini
Anak-anak dan pendidik PAUD Ikan Kombong, Kelurahan Kota Uneng, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Meski berada di lingkungan pesisir dengan fasilitas terbatas, PAUD ini mencatat berbagai prestasi akademik dan non-akademik serta menjadi teladan pendidikan toleransi lintas agama.
PAUD di Kampung Nelayan yang Menyatukan Iman dan Harapan
MAUMERE | DETIKREPORTASE.COM — Di sudut pesisir Kampung Nelayan Buton, Kelurahan Kota Uneng, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, berdiri sebuah PAUD kecil yang mengajarkan lebih dari sekadar membaca dan berhitung. PAUD Ikan Kombong, yang berdiri sejak 2016, menjadi ruang tempat toleransi, kemanusiaan, dan harapan generasi masa depan Indonesia dirawat dalam kondisi yang jauh dari kata ideal.
PAUD ini beralamat di Jalan Kombong, Kecamatan Alok, dan pada awalnya hanya menumpang di gedung TPA Al-Mu’minin. Pagi hari dipakai anak-anak PAUD, sore hari dipakai pengajian. Di tempat sederhana itulah, nilai kebersamaan lintas iman tumbuh tanpa seremoni.
Yang membuat PAUD ini istimewa adalah sosok pemimpinnya. Lusia Pelinta Lewar, yang akrab disapa Inta, seorang Katolik, memimpin lembaga yang mayoritas muridnya beragama Islam. Sebuah gambaran nyata toleransi yang hidup di akar masyarakat.
“Awalnya saya menolak. Tapi warga sangat ikhlas dan percaya, itu yang membuat saya bertahan,” ujar Inta.
Selama sembilan tahun memimpin, Inta bersama guru pendamping Yulita Monika Yuvanti dan Rini Fatmawati Sirajudin berhasil menjaga kualitas pendidikan di tengah keterbatasan. Saat ini terdapat 20 anak, terdiri dari 16 Muslim dan 4 Katolik. PAUD ini telah terakreditasi C dan mencatat prestasi akademik dan non-akademik yang bersaing dengan PAUD lain di Sikka.
Namun di balik capaian itu, kondisi sarana prasarana masih sangat terbatas.
“Kami belum punya laptop. APE dalam dan luar juga kurang. Yang ada hanya ayunan, jungkat-jungkit, dan tangga pelangi,” kata Inta, alumni SMAK Sint Gabriel Maumere.
Bantuan terakhir datang dari PT Pelni berupa meja, kursi, lemari, kipas angin, dan alat tulis. Sementara dari Pemerintah Kabupaten Sikka, hingga kini belum ada dukungan signifikan yang benar-benar memperkuat kapasitas lembaga.
Hak Anak dan Tanggung Jawab Negara dalam KUHP Baru
Dalam kerangka negara hukum, pendidikan anak usia dini bukanlah urusan sukarela. Ia merupakan hak dasar anak dan kewajiban negara. Dengan berlakunya KUHP Baru sejak 2026, tanggung jawab pejabat publik dalam memastikan pelayanan dasar — termasuk pendidikan — memiliki konsekuensi hukum yang lebih tegas.
Artinya, kelalaian struktural terhadap layanan publik, jika berdampak sistemik dan merugikan masyarakat, tidak lagi dapat dianggap sebagai hal biasa.
Untuk memahami bagaimana hukum pidana Indonesia menempatkan tanggung jawab negara terhadap warganya,
Kondisi PAUD Ikan Kombong memperlihatkan adanya jarak antara kewajiban hukum negara dan realitas layanan pendidikan yang diterima anak-anak di wilayah pesisir.
Teknologi, AI, dan Risiko Ketertinggalan Anak Daerah
Di era digital, kualitas pendidikan anak tidak lagi hanya ditentukan oleh ruang kelas, tetapi juga oleh akses teknologi dan sistem pembelajaran modern. Tanpa laptop, perangkat digital, dan alat belajar yang memadai, anak-anak di daerah pesisir berisiko tertinggal jauh dari anak-anak di kota besar.
Di tingkat nasional, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) mulai diarahkan untuk memperbaiki kualitas pendidikan, pemetaan kemampuan siswa, dan pemerataan layanan.
Untuk memahami bagaimana AI mulai membentuk masa depan pendidikan Indonesia,
Jika PAUD seperti Ikan Kombong terus tertinggal dari akses teknologi dasar, maka ketimpangan pendidikan akan semakin melebar sejak usia paling dini.
Negara Tidak Boleh Absen dari Masa Depan Anak Bangsa
PAUD Ikan Kombong bukan sekadar lembaga kecil di pesisir Sikka. Ia adalah cermin wajah Indonesia: anak-anak miskin, guru yang mengabdi dengan hati, toleransi yang hidup tanpa konflik, namun negara yang belum sepenuhnya hadir.
Ketika guru-guru bertahan dengan honor minim, ketika fasilitas belajar jauh dari standar, dan ketika masa depan anak-anak nelayan bergantung pada sumbangan dan keikhlasan, maka pertanyaan yang muncul bukan lagi soal niat baik, melainkan soal tanggung jawab negara.
Jika Indonesia sungguh ingin mewujudkan Generasi Emas 2045, maka investasi pertama dan terpenting harus dimulai dari ruang-ruang kecil seperti PAUD Ikan Kombong. Negara tidak boleh menunggu anak-anak ini gagal dulu baru bertindak. Karena masa depan bangsa sedang dibentuk hari ini — di ruang kelas sederhana, di tepi laut, di tengah keterbatasan.
✍️ Yuven Fernandez | detikreportase.com | Sikka – Nusa Tenggara Timur
DETIKREPORTASE.COM : Mengawal Masa Depan Anak Bangsa
