Penggeledahan dilakukan sebagai bagian penyidikan korupsi
PONTIANAK | DETIKREPORTASE.COM — Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat melakukan penggeledahan di Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak sebagai bagian dari upaya paksa dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Penggeledahan tersebut dilaksanakan pada Senin (29/12/2025) dan berlangsung selama hampir tiga jam.
Kegiatan dimulai sekitar pukul 08.30 WIB hingga 11.20 WIB di kantor yang beralamat di Jalan Khatulistiwa Nomor 149, Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Langkah hukum ini menandai keseriusan aparat penegak hukum dalam menelusuri indikasi penyimpangan anggaran di sektor pelayanan publik strategis, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran.
Dugaan penyimpangan pengadaan minyak non subsidi
Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan penyimpangan pada kegiatan pengadaan minyak non subsidi Tahun Anggaran 2020. Kasus ini diduga berkaitan dengan pengelolaan anggaran pada Distrik Navigasi yang memiliki peran penting dalam menunjang operasional keselamatan pelayaran di wilayah perairan Kalimantan Barat.
Penyidik Kejati Kalbar menilai pengungkapan kasus ini penting karena menyangkut penggunaan dana negara yang bersumber dari anggaran publik. Dugaan penyimpangan tersebut kini menjadi fokus penyelidikan guna memastikan apakah telah terjadi perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.
Dalam proses penggeledahan, tim penyidik menyasar sejumlah ruangan strategis di lingkungan Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak. Beberapa ruangan yang diperiksa antara lain ruang pimpinan, bagian keuangan, serta ruang pengadaan barang dan jasa.
Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan perkara yang tengah disidik. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dimasukkan ke dalam boks tersegel untuk dibawa ke Kantor Kejati Kalbar sebagai bahan pembuktian lebih lanjut.
Selama proses berlangsung, kegiatan penggeledahan dilakukan secara tertutup dengan pengamanan ketat. Aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) turut mendampingi guna memastikan situasi tetap kondusif. Aktivitas pelayanan perkantoran sempat mengalami gangguan sementara akibat proses penyisiran yang dilakukan penyidik.
Kejati Kalbar tegaskan komitmen penegakan hukum
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Dr. Emilwan Ridwan, membenarkan adanya penggeledahan tersebut sebagai bagian dari tahapan penyidikan. Melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kalbar, I Wayan Gedin Arianta, SH., MH, Kejati menegaskan bahwa seluruh proses hukum akan dijalankan secara profesional dan transparan.
“Apabila alat bukti dinilai telah cukup, maka penetapan tersangka akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas I Wayan Gedin Arianta dalam keterangannya kepada awak media.
Ia juga menegaskan bahwa Kejati Kalbar tidak akan ragu menindak siapa pun yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi, tanpa memandang jabatan maupun institusi.
Publik diminta menunggu hasil penyidikan
Kejati Kalbar mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Penyidikan masih terus dilakukan secara mendalam untuk mengungkap secara utuh pihak-pihak yang bertanggung jawab serta potensi kerugian negara yang ditimbulkan.
Langkah penggeledahan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terus dilakukan, termasuk di sektor-sektor yang selama ini jarang tersorot publik. Kejati Kalbar memastikan komitmennya dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan negara demi kepentingan masyarakat luas.
✍️ Tim | detikreportase.com | Pontianak – Kalimantan Barat
DETIKREPORTASE.COM : Hukum Tegas, Transparansi Publik, Lawan Korupsi
