NASIONAL | Aksi di Depan KPK Soroti Dugaan Lonjakan Harta Pejabat Bogor, Dari Mana Asal Kekayaan yang Dipertanyakan Massa?
Sebarkan artikel ini
Massa Aliansi Vokal Anti Tirani dan Korupsi (AVATAR) menyampaikan aspirasi di depan Gedung KPK RI terkait dugaan lonjakan harta kekayaan pejabat publik yang menjadi sorotan.
JAKARTA SELATAN|DETIKREPORTASE.COM – Aliansi Vokal Anti Tirani dan Korupsi (AVATAR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (29/5/2026).
Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.40 WIB tersebut diikuti sekitar 10 orang peserta dan dipimpin oleh Septi. Dalam kegiatan itu, massa membawa alat peraga berupa toa dan spanduk bertuliskan “Copot dan Periksa di KPK RI” sebagai bentuk desakan kepada aparat penegak hukum agar segera melakukan pemeriksaan terhadap dugaan lonjakan harta kekayaan pejabat publik Yunita Mustika Putri yang dinilai tidak wajar berdasarkan laporan LHKPN.
Massa menyampaikan bahwa transparansi harta kekayaan pejabat publik merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Mereka menilai setiap peningkatan kekayaan yang menjadi perhatian publik perlu mendapat penjelasan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam tuntutannya, AVATAR meminta KPK melakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap laporan harta kekayaan yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut.
Massa Minta Audit Aset dan Penelusuran Sumber Kekayaan
Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, massa mendesak aparat penegak hukum melakukan audit secara transparan terhadap aset, rekening, serta sumber kekayaan yang dimiliki pejabat yang menjadi objek tuntutan mereka.
Mereka juga meminta dilakukan penelusuran terhadap kemungkinan keterkaitan lonjakan kekayaan tersebut dengan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Koordinator aksi, Septi, menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui asal-usul kekayaan pejabat publik, terutama apabila terdapat peningkatan nilai kekayaan yang menjadi perhatian publik.
Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian dari tanggung jawab moral pejabat kepada masyarakat.
“Kami hadir di sini bukan untuk menghakimi seseorang, tetapi meminta agar proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan profesional. Jika memang tidak ada pelanggaran, tentu hasil pemeriksaan nantinya akan menjawab keraguan publik,” ujarnya di sela aksi.
Dalam konteks pengawasan terhadap pejabat publik dan pertanggungjawaban hukum, masyarakat juga terus mengikuti perkembangan berbagai regulasi yang mengatur kewajiban penyelenggara negara.
Pengawasan Publik Dinilai Penting untuk Menjaga Integritas Pemerintahan
Salah seorang peserta aksi menyampaikan bahwa pengawasan terhadap pejabat publik tidak boleh dipandang sebagai bentuk serangan pribadi, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas pemerintahan.
Menurutnya, di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi anggaran dan pemberantasan korupsi, seluruh pejabat publik seharusnya terbuka terhadap pemeriksaan maupun audit yang dilakukan sesuai mekanisme hukum.
Massa juga menilai ketegasan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan masyarakat akan menjadi salah satu indikator keseriusan negara dalam memberantas tindak pidana korupsi.
Mereka menegaskan bahwa gerakan yang dilakukan merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat sipil terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme.
Isu transparansi dan pengawasan terhadap penyelenggara negara juga menjadi bagian dari perhatian publik dalam berbagai kasus yang pernah mencuat di tingkat nasional.
Selain mendesak KPK melakukan pemeriksaan, massa juga meminta Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat terkait sumber kekayaan pejabat yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut.
Mereka turut meminta dilakukan pemeriksaan terhadap kebijakan maupun proyek yang berada di bawah kewenangan jabatan yang bersangkutan guna memastikan tidak adanya pelanggaran yang merugikan keuangan negara.
Massa menegaskan bahwa apabila nantinya ditemukan unsur tindak pidana korupsi, maka seluruh pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Aksi unjuk rasa berlangsung dalam situasi aman dan kondusif dengan pengawalan aparat keamanan di sekitar Gedung KPK RI. Sekitar pukul 16.00 WIB, massa membubarkan diri secara tertib setelah menyampaikan seluruh tuntutan mereka.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak terkait mengenai tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Perhatian publik terhadap transparansi pengelolaan anggaran dan tata kelola pemerintahan juga terus berkembang seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas penyelenggara negara.
