Penandatanganan keputusan bersama
JAKARTA | DETIKREPORTASE.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmennya mendukung penuh kebijakan perizinan tenaga medis dan kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN). Hal tersebut disampaikan saat menghadiri acara penandatanganan Surat Keputusan Bersama tentang penyelenggaraan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan di kabupaten/kota melalui MPPDN. Acara berlangsung di Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Turut hadir dalam kegiatan itu sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.
Inovasi MPP sebagai layanan publik modern
Dalam sambutannya, Mendagri menjelaskan bahwa Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan inovasi pelayanan publik hasil kolaborasi antara Kemendagri dan KemenPAN-RB yang telah berjalan sejak lama. Konsep ini terinspirasi dari sistem pelayanan publik di Georgia, dengan tujuan menghadirkan layanan satu atap (one roof system). “Masih kami dorong terus daerah-daerah lain. Yang terbaik salah satunya ada di Badung dan Gianyar. Kalau kita lihat, Banyuwangi juga bagus,” kata Mendagri.
Ia mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Badung dan Gianyar yang mampu mengemas MPP tidak sekadar seperti perkantoran formal, tetapi lebih santai, ramah, dan diminati masyarakat. Selain itu, pelayanan prima yang diberikan para petugas menjadi daya tarik tersendiri.
MPP dorong transparansi dan cegah korupsi
Mendagri menekankan bahwa keberadaan MPP membawa dampak besar dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik. Dengan sistem berbasis CCTV, digitalisasi, serta pembayaran resmi melalui outlet bank, potensi penyimpangan dapat ditekan. “Karena semuanya CCTV, transparan, bayarnya pun hanya di outletnya bank yang sudah ada. Nah, ini yang akan di-riding oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka perizinan ini,” jelasnya.
Menurutnya, pelayanan publik yang cepat, efektif, dan bersih dari praktik korupsi akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Dukungan penuh untuk daerah
Lebih jauh, Mendagri mengingatkan bahwa tantangan pengembangan MPP masih cukup besar, terutama terkait ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Oleh karena itu, ia meminta dukungan Kementerian Kesehatan agar memperkuat kapasitas MPP di daerah dengan fiskal terbatas melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK). “Terima kasih banyak. Kami siap, Kemendagri mendukung sepenuhnya perizinan tenaga medis dan kesehatan, menggunakan Mal Pelayanan Publik yang bukan hanya fisik, tapi juga digital,” tandas Tito.
Usai sambutan, dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama oleh Mendagri, Menteri PAN-RB, Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, serta Kepala BSSN, yang disaksikan langsung oleh Luhut Binsar Pandjaitan.
✍️ Tim Redaksi | detikreportase.com | Jakarta
DETIKREPORTASE.COM : Fakta Dulu, Baru Bicara
