Mediasi Kemitraan 20 Persen PT Serikat Putra dan Forum Masyarakat Masuk Babak Baru, Bagaimana Kelanjutannya?
Sebarkan artikel ini
Bupati Pelalawan H. Zukri memimpin langsung jalannya mediasi sengketa lahan, tuntutan kemitraan 20 persen, serta atensi khusus fasilitas pemakaman warga bersama PT Serikat Putra di Kantor Bupati Pelalawan, Selasa (6/10/2026).
Bupati Zukri pimpin mediasi sengketa PT Serikat Putra dengan Forum Masyarakat
PELALAWAN — DETIKREPORTASE.COM | Babak baru penyelesaian konflik agraria dan tuntutan kemitraan 20 persen antara masyarakat dengan PT Serikat Putra resmi dimulai. Pemerintah Kabupaten Pelalawan sukses memfasilitasi agenda mediasi strategis bersama forum masyarakat di Kantor Bupati Pelalawan pada Selasa (6/10/2026).
Pertemuan penting ini dipimpin langsung oleh Bupati Pelalawan, H. Zukri, serta dihadiri oleh perwakilan manajemen PT Serikat Putra, pengurus forum masyarakat, para kepala desa dari wilayah terdampak, dan unsur pemangku kepentingan terkait lainnya.
Tiga Poin Utama Hasil Mediasi Pemkab Pelalawan
Dari hasil perundingan yang berlangsung intensif tersebut, disepakati tiga poin krusial yang menjadi landasan tindak lanjut penyelesaian masalah:
Pengecekan Lahan 124 Hektare: Pemkab Pelalawan bersama Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), perwakilan masyarakat, dan perusahaan akan turun langsung melakukan verifikasi lapangan terhadap lahan seluas 124 hektare yang diindikasikan berada di luar Hak Guna Usaha (HGU).
Pencocokan Data Ganti Rugi: Tim GTRA ditugaskan untuk menguji dan mencocokkan data historis ganti rugi lahan yang diserahkan forum masyarakat dengan dokumen resmi perusahaan guna mewujudkan transparansi.
Surat Pernyataan Komitmen 20 Persen: Perusahaan didesak menyerahkan surat pernyataan resmi kesanggupan memenuhi tuntutan kemitraan 20 persen. Bupati H. Zukri menegaskan agar surat tersebut diantar langsung oleh direktur perusahaan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Perumusan 20 Persen.
“Untuk yang 20 persen, surat pernyataannya diharapkan direkturnya langsung yang mengantarkan ke pemerintah. Kemudian pemerintah akan membentuk tim perumusan 20 persen. Nanti kita akan duduk lagi dengan desa-desa, termasuk dengan forum,” jelas Bupati H. Zukri dalam pemaparan hasil mediasi.
Selain ketiga poin utama tersebut, dalam rangkaian mediasi ini pemerintah juga memberikan atensi khusus terhadap persoalan pemakaman masyarakat yang berada di dalam area perusahaan agar mendapat penyelesaian yang adil dan menyeluruh demi menjaga kepentingan sosial warga.
Massa Masih Bertahan Sambil Menunggu Hasil Konsolidasi Malam
Kendati hasil mediasi telah memaparkan titik terang, gelombang massa aksi di lapangan terpantau masih bertahan hingga sore hari. Ratusan warga dari desa-desa terdampak tetap siaga di tiga titik utama—yakni Jalan Sialang Tombonsu Desa Angkasa, Jalan Simpang Maliki Desa Sialang Godang, dan Jalan Simpang Tahu Desa Sialang Bungkuk—di bawah pengamanan kondusif aparat keamanan.
Koordinator Umum Aksi, Khusni Mubarak, menyatakan bahwa keputusan resmi mengenai kelanjutan aksi unjuk rasa baru akan ditentukan setelah digelarnya rapat koordinasi internal forum bersama peserta aksi pada malam hari.
“Kami masih menunggu rapat koordinasi forum bersama peserta aksi malam nanti. Hasil pertemuan dengan pemerintah akan kami bahas bersama untuk menentukan langkah selanjutnya, apakah aksi dilanjutkan atau berhenti,” ungkap Khusni.
Kini, seluruh mata masyarakat tertuju pada realisasi nyata dari komitmen hasil mediasi, sementara nasib aksi di lapangan sepenuhnya bergantung pada hasil konsolidasi malam ini.
