Ombudsman RI kawal disposisi permohonan kemitraan operasional perkebunan demi kesejahteraan anggota di Pelalawan.
PELALAWAN — DETIKREPORTASE.COM | Koperasi Produsen Usaha Damai Kabupaten Pelalawan terus memperjuangkan kesempatan strategis untuk terlibat dalam Kerja Sama Operasional (KSO) bersama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero). Di tengah dinamika pengelolaan lahan perkebunan pascapenertiban Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), pihak koperasi berharap aspirasi masyarakat tempatan mendapat ruang dalam penyusunan pola kemitraan.
Perkembangan terbaru pada Senin (16/11/2026) menunjukkan sinyal positif dari sisi administrasi. Melalui komunikasi bersama Kuasa Khusus KUD Usaha Damai, Ismail, pihak Ombudsman Republik Indonesia mengonfirmasi bahwa surat permohonan KSO tersebut tengah berproses untuk segera didisposisikan kepada Unit Kemitraan PT Agrinas Palma Nusantara.
Kabar tersebut disambut optimis oleh jajaran pengurus koperasi. Bagi KUD Usaha Damai, keterlibatan dalam KSO bukan sekadar mengejar proyek operasional kebun, melainkan jembatan untuk membangun ekosistem usaha bersama, menyerap tenaga kerja lokal, serta menghadirkan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar.
“Kami berharap KUD Usaha Damai dapat dilibatkan dalam kerja sama operasional bersama Agrinas. Tujuan kami adalah membangun kegiatan usaha koperasi, membuka kesempatan kerja, serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan anggota,” ujar Ismail.
Riwayat Dokumen 1999 dan Peluang MoU Kementerian Koperasi
Perjuangan KUD Usaha Damai berakar kuat pada riwayat dokumen penyerahan lahan seluas kurang lebih 4.400 hektare pada tahun 1999. Koperasi mengantongi dasar historis berupa SK Pemerintah Daerah Tingkat II Kampar Nomor 525/TP/IX/99/2128 tertanggal 28 September 1999, serta surat PT Mekarsari Alam Lestari Nomor 427/Pers-PKU/XI/1999 terkait peruntukan lahan bagi koperasi.
Meski status objek lahan masih memerlukan verifikasi hukum lanjutan menyangkut riwayat HGU dan penertiban kawasan hutan, KUD berharap rekam jejak dokumen tersebut menjadi pertimbangan objektif dalam penataan kemitraan.
Optimisme koperasi juga bertumpu pada Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi RI dan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) yang diteken pada 2 Juli 2026 di Jakarta. Kesepahaman nasional tersebut memang dirancang untuk memberdayakan koperasi daerah sebagai mitra strategis—mulai dari pemeliharaan tanaman, pemanenan, hingga pengangkutan hasil produksi perkebunan.
Hormati Proses Hukum dan Nantikan Keputusan Resmi
Di tengah upaya menjalin kemitraan, Ismail menegaskan bahwa KUD Usaha Damai tetap menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang bergulir di pengadilan terkait sengketa lahan. Pengajuan KSO murni merupakan langkah membuka partisipasi ekonomi masyarakat tanpa bermaksud mengintervensi proses peradilan.
“Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Koperasi tidak ingin mengganggu proses tersebut. Namun, kami berharap aspirasi dan permohonan KSO ini tetap dapat dipertimbangkan melalui mekanisme yang berlaku, dengan tetap memperhatikan status hukum lahan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, perkembangan permohonan masih berada pada tahap pendisposisian administrasi. KUD Usaha Damai menantikan jawaban resmi serta petunjuk teknis dari PT Agrinas Palma Nusantara agar koperasi daerah dapat segera berkontribusi nyata dalam menggerakkan roda ekonomi Kabupaten Pelalawan.
✍ Reportase : Tim Redaksi | Editor : Redaksi | Pelalawan — Riau.
DETIKREPORTASE.COM — Mengawal Kemitraan Ekonomi Rakyat, Mendorong Transparansi dan Kesejahteraan Koperasi Daerah.





