Kabut Asap Sumsel Memanas, Mahasiswa Soroti Dana Rp100 Miliar dan Desak Herman Deru Bertindak
Sebarkan artikel ini
Gelombang aksi mahasiswa mendatangi Kantor Gubernur Sumsel menuntut penanganan serius kabut asap, transparansi dana Rp100 miliar, dan perlindungan kesehatan warga.
Mahasiswa Sumsel demo desak evaluasi karhutla dan transparansi anggaran.
PALEMBANG — DETIKREPORTASE.COM | Persoalan kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatera Selatan kembali memicu gelombang aksi unjuk rasa dari berbagai elemen mahasiswa. Dalam dua hari berturut-turut, yaitu pada 5 dan 6 Oktober 2026, ratusan mahasiswa mendatangi Kantor Gubernur Sumsel di Palembang untuk menyuarakan tuntutan terkait penanganan karhutla, jaminan kesehatan publik, transparansi anggaran, hingga perlindungan bagi dunia pendidikan.
Puncak aksi terjadi pada Selasa (6/10/2026), di mana aliansi gabungan mahasiswa dari 15 perguruan tinggi mendesak Pemerintah Provinsi Sumsel agar segera mengambil langkah darurat yang jauh lebih konkret menyusul belum meredanya pekat kabut asap yang menyelimuti daerah tersebut.
Herman Deru Sampaikan Permohonan Maaf dan Sayembara Rp10 Juta
Sehari sebelumnya, Senin (5/10/2026), Gubernur Sumsel Herman Deru sempat menemui langsung massa mahasiswa di halaman kantor gubernur. Di hadapan para pengunjuk rasa, Herman Deru secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas karena kabut asap dampak karhutla belum sepenuhnya teratasi.
Ia menjelaskan bahwa persoalan karhutla di Sumsel dipicu oleh faktor alam serta ulah manusia (human error). Sebagai langkah penegakan hukum, Herman Deru menyebut pihak kepolisian telah memproses pihak-pihak yang terbukti sengaja membakar lahan. Bahkan, ia meluncurkan sayembara dengan menawarkan imbalan uang tunai senilai Rp10 juta bagi siapa saja yang berhasil memberikan informasi akurat mengenai pelaku pembakaran hutan.
“Saya bilang tadi, siapa yang bisa menemukan dengan konkret, akurat siapa pelakunya, dari aku Rp10 juta,” ujar Herman Deru.
Mahasiswa Pertanyakan Efektivitas Penanganan dan Soroti Dana Rp100 Miliar
Kendati pemerintah telah berupaya melakukan pemadaman darat dan udara, aksi kembali berlanjut pada keesokan harinya karena massa menilai kondisi di lapangan belum menunjukkan perubahan signifikan. Koordinator aksi dari Universitas Indo Global Mandiri (UIGM), Johan, menyatakan kekecewaannya lantaran Gubernur Herman Deru sedang tidak berada di tempat saat aksi gelombang kedua berlangsung.
Dalam tuntutannya, mahasiswa menyoroti transparansi penggunaan dana bantuan penanganan karhutla, termasuk alokasi Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp100 miliar. Mereka mendesak pemerintah membuka rincian alokasi dan realisasi anggaran tersebut, termasuk pemanfaatan fasilitas pendukung seperti kendaraan operasional dan sumur bor.
“Kalau dilihat dari media sosial Bapak Herman Deru, sebenarnya sudah banyak upaya yang dilakukan.Namun, kondisi yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa upaya-upaya tersebut masih perlu dimaksimalkan,” tegas Johan.
Selain anggaran, mahasiswa menuntut penyediaan posko kesehatan darurat lengkap dengan obat-obatan dan masker gratis bagi warga terdampak, serta jaminan perlindungan bagi para peserta didik dan tenaga pendidik dari ancaman ISPA akibat buruknya kualitas udara.
Situasi Memanas, Aksi Simbolik Tabur Garam, dan Tanggapan Pemprov Sumsel
Aksi unjuk rasa pada 6 Oktober sempat diwarnai ketegangan dan aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat pengamanan. Sebagai bentuk protes simbolik, sebagian mahasiswa juga melakukan aksi menaburkan garam di halaman Kantor Gubernur Sumsel sebagai bentuk pengharapan agar segera turun hujan buatan yang dapat memadamkan titik api.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Sumsel, Apriyadi Mahmud, kemudian hadir menemui massa untuk menerima tujuh poin tuntutan mahasiswa. Ia menjelaskan bahwa tim gabungan masih terus berjibaku melakukan pemadaman di sejumlah wilayah rawan seperti OKI, Kayuagung, Muara Enim, Banyuasin, dan Musi Banyuasin, meski terkendala sulitnya sumber air dan akses lokasi.
Pada Rabu (7/10/2026), Gubernur Herman Deru kembali memimpin rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Kantor BPBD Sumsel guna mengevaluasi langkah penanganan darurat. Kini, publik dan mahasiswa terus menanti tindak lanjut nyata dari pemerintah daerah dalam menuntaskan krisis ekologis dan kesehatan tersebut.
✍ Reportase : Tim | Editor : Redaksi | Palembang – Sumatera Selatan.
