Masyarakat pesisir Pelalawan mendesak percepatan pembangunan jalan strategis demi kelancaran distribusi ekonomi dan wisata.
PELALAWAN — DETIKREPORTASE.COM | Lambannya penanganan pembangunan Jalan Lintas Bono kembali menuai sorotan tajam dari elemen masyarakat pesisir Kabupaten Pelalawan. Tokoh Muda Kuala Kampar sekaligus Ketua Aliansi Pemuda Kubangan Pelalawan, Muhammad Ali, secara tegas mengkritik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam merespons kebutuhan infrastruktur vital penghubung wilayah pesisir menuju pusat pemerintahan kabupaten di Pangkalan Kerinci.
Aktivis kelahiran Desa Sungai Mas tersebut mengaku kecewa atas lambannya respons pemerintah provinsi. Menurutnya, Jalan Lintas Bono bukan sekadar proyek fisik penghubung antarkawasan, melainkan urat nadi kehidupan masyarakat di wilayah pesisir Pelalawan, khususnya Kecamatan Teluk Meranti dan Kuala Kampar.
“Jalan Lintas Bono memiliki arti penting bagi masyarakat yang bermukim di sepanjang jalur tersebut, khususnya masyarakat Kecamatan Teluk Meranti dan kawasan sekitarnya. Jalan ini menjadi akses utama untuk menunjang mobilitas warga, mendistribusikan hasil perkebunan dan pertanian, memperlancar aktivitas perdagangan, serta menghubungkan masyarakat dengan pusat-pusat pelayanan pemerintahan,” kata Muhammad Ali, Selasa (17/11/2026).
Ia mempertanyakan mengapa aspirasi masyarakat terkesan lamban direspons, padahal kondisi kerusakan jalan berdampak langsung pada pembengkakan biaya transportasi, lamanya waktu tempuh, hingga merosotnya nilai ekonomi hasil pertanian dan perkebunan warga.
“Distribusi barang menjadi lebih lama dan nilai ekonomi hasil produksi masyarakat berpeluang menurun. Infrastruktur jalan yang buruk pada akhirnya ikut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kalau situasi ini tidak berubah, Pemprov Riau juga memiliki andil terhadap menurunnya kesejahteraan masyarakat di daerah terluar Kabupaten Pelalawan,” tegasnya.
Hambat Potensi Wisata Dunia Gelombang Bono
Selain menekan sektor ekonomi warga, buruknya akses jalan dinilai turut menghambat pengembangan pariwisata unggulan Kabupaten Pelalawan yang telah mendunia, yakni fenomena alam Gelombang Bono di Sungai Kampar, Kecamatan Teluk Meranti.
Ali menyindir bahwa Pemprov Riau semestinya tidak kesulitan mengalokasikan anggaran peningkatan infrastruktur pada jalur strategis tersebut apabila memiliki keberpihakan nyata kepada masyarakat.
“Kita mendesak Pemprov Riau untuk serius. Jangan mencla-mencle lagi terkait pembangunan infrastruktur Jalan Lintas Bono. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji. Membangun jalan ini berarti membangun harapan, membuka peluang, dan mendekatkan kesejahteraan bagi masyarakat Pelalawan, khususnya Kecamatan Teluk Meranti dan Kuala Kampar,” tandasnya.
Pemkab Pelalawan Sudah Surati Gubernur, Tegaskan Domain Provinsi
Menanggapi keresahan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pelalawan, M. Tengku Syukron, menyatakan bahwa pemerintah kabupaten telah mengambil langkah administratif dengan menyurati Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas PUPRPKPP.
Dalam surat tertanggal 6 Juli 2026, Bupati Pelalawan secara resmi memohon kepada Gubernur Riau agar mengarahkan sekaligus mengoordinasikan percepatan penanganan Jalan Lintas Bono, baik melalui skema anggaran APBN, APBD, maupun optimalisasi dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR).
“Kenapa kita menyurati Pemprov Riau? Karena Jalan Lintas Bono itu merupakan jalan provinsi. Memang domain-nya provinsi untuk menyelesaikannya,” jelas Syukron.
Syukron memaparkan, Jalan Lintas Bono memiliki total panjang mencapai 232,72 kilometer yang sebagian besar membentang di wilayah Kabupaten Pelalawan dan terbagi ke dalam tiga ruas utama:
- Ruas Bunut–Teluk Meranti: Masih membutuhkan pemeliharaan jalan sepanjang sekitar 5 kilometer.
- Ruas Teluk Meranti–Sebekek (50,8 km): Pemerintah provinsi tercatat baru merealisasikan pembangunan sepanjang sekitar 9 kilometer.
- Ruas Sebekek–Sokoi (54 km): Sudah terbangun sekitar 50 kilometer, namun masih menyisakan pekerjaan krusial berupa pembangunan timbunan yang sangat dinantikan warga.
Menurut Syukron, apabila seluruh ruas tersebut tersambung secara utuh, konektivitas darat menuju kawasan Kuala Kampar hingga Pulau Mendol akan terbuka lebar dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat di sekitar 24 desa.
Kini, publik pesisir Pelalawan menanti langkah konkret dari Pemprov Riau guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan membuka isolasi wilayah terluar. Redaksi DetikReportase.com membuka ruang konfirmasi dan hak jawab resmi bagi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau terkait progres dan rencana penganggaran Jalan Lintas Bono tersebut.
✍ Reportase : Tim Redaksi | Editor : Redaksi | Pelalawan — Riau.
DETIKREPORTASE.COM — Mengawal Pemerataan Infrastruktur Daerah, Menuntut Kepastian Pembangunan Wilayah Pesisir.





