Jeneponto, Detikreportase.com
– Petani jagung kuning dan gabah di Jeneponto menghadapi kenyataan pahit. Harga jual hasil panen mereka anjlok, jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), membuat mereka merugi.
Situasi ini menjadi perhatian serius dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Jeneponto, Kamis (27/3/2025). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Jeneponto, Imam Taufik, dihadiri oleh Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, serta Perum Bulog Cabang Bulukumba.
Rapat tersebut digelar atas permintaan Gerakan Pemuda Mahasiswa Jeneponto (GPMJ), yang menyoroti belum diterapkannya HPP, terutama pada komoditas jagung kuning. Saat ini, harga jagung kuning di tingkat petani hanya Rp 3.200/kg, jauh dari HPP pemerintah yang ditetapkan sebesar Rp 5.500/kg untuk kadar air 14 persen.
Bulog Klaim Serap Gabah, Aktivis Minta Transparansi
Dalam RDP, Kepala Bulog Cabang Bulukumba, Farid Nur, menyatakan bahwa pihaknya telah menyerap gabah petani Jeneponto sesuai HPP, yakni Rp 6.500/kg, dengan total pembelian mencapai 3.000 ton di Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat.
Namun, klaim tersebut mendapat bantahan dari aktivis GPMJ, Subair Deta, yang meminta transparansi data.
“Jika benar ada pembelian sebanyak itu, kami minta bukti dan transparansi data. Faktanya, petani di banyak wilayah masih mengeluh karena harga jual yang jauh dari HPP,” ujar Subair dalam rapat.
Sementara itu, Bulog juga mengakui belum menyerap jagung kuning dari petani Jeneponto dengan alasan panen raya baru akan terjadi pada April. Namun, pernyataan ini kembali dipertanyakan oleh aktivis, mengingat panen telah berlangsung di beberapa kecamatan dan hasilnya dijual ke gudang di Makassar dengan harga jauh di bawah HPP.
Dinas Perdagangan Dianggap Pasif, Petani Rugi
Peran Dinas Perdagangan dalam pengawasan harga turut menjadi sorotan dalam rapat ini. Kepala Dinas Perdagangan Jeneponto, A. Manrancai Sally, mengakui bahwa pihaknya selama ini hanya menerima laporan harga dari pasar tanpa melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
“Kami memang belum turun langsung ke petani, selama ini hanya menerima laporan harga,” katanya.
Ketidakaktifan Dinas Perdagangan dalam mengawasi harga dan timbangan dinilai memperburuk kondisi petani, yang sering kali terjebak dalam permainan harga oleh tengkulak.
Rice Milling Unit (RMU) Tidak Berfungsi Optimal
Persoalan lain yang mencuat dalam RDP adalah belum maksimalnya pemanfaatan Rice Milling Unit (RMU) di Jeneponto. Berdasarkan data dari GPMJ, terdapat tujuh unit RMU yang seharusnya dapat membantu petani dalam proses pengolahan hasil panen. Namun, hingga kini, fasilitas tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
DPRD Dorong Langkah Konkret
Menutup rapat, Ketua Komisi II DPRD Jeneponto, Imam Taufik, menegaskan bahwa pihaknya akan mendesak Bulog untuk segera menyurati pihak berwenang, termasuk Kanwil dan Polda Sulsel, guna memastikan harga jagung tidak dipermainkan.
“Kami akan memastikan harga jagung tidak dipermainkan. Selain itu, kami juga akan mengidentifikasi kembali RMU yang ada dan mendorong pengadaan alat pengering jagung kuning agar petani bisa lebih mandiri,” tegasnya.
Petani Masih Menunggu Solusi Nyata
Sementara berbagai janji telah disampaikan dalam rapat, petani di Jeneponto masih berjuang menghadapi ketidakstabilan harga yang merugikan mereka. Mereka berharap keputusan dalam RDP ini benar-benar diwujudkan dan tidak hanya menjadi wacana tanpa tindakan nyata.
Rapat ini dihadiri oleh Ketua Komisi II DPRD Jeneponto, Imam Taufik, bersama anggotanya, Kepala Bulog Cabang Bulukumba, Farid Nur, Kepala Dinas Pertanian Ahmad Tunru, Kabid Penyuluh Noer Ibrah Ibrahim, Kepala Dinas Perdagangan A. Manrancai Sally, serta perwakilan dari GPMJ.
Reporter:Rusli
Editor: Redaksi DetikReportase.com
