Kuasa Hukum Resmi Laporkan Dugaan Pelanggaran Pasal 420 KUHP Baru ke Polda DIY
YOGYAKARTA — DETIKREPORTASE.COM | Perkara hukum terkait dugaan penyediaan sarana atau tempat untuk mempermudah perbuatan perzinahan resmi memasuki babak baru. Laporan formal kini telah diserahkan secara langsung kepada jajaran Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) untuk diusut secara tuntas.
Laporan polisi tersebut tercatat dibuat pada Senin, 10 Agustus 2026, oleh Gani Wibisono, S.H., M.H., yang bertindak selaku kuasa hukum pelapor, menyusul aduan awal yang telah disampaikan kepada Piket Reskrim Ditreskrimum Polda DIY sejak 8 April 2026.
Gani menjelaskan bahwa landasan hukum laporan ini merujuk pada ketentuan Pasal 420 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana penyediaan fasilitas atau tempat untuk mempermudah perzinahan.
“Laporan ini terkait dugaan tindak pidana penyediaan tempat untuk mempermudah perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 420 KUHP,” ujar Gani dalam keterangan resminya.
Dari Tahap Aduan Menuju Proses Penyidikan Formal
Lebih lanjut, Gani mengungkapkan bahwa rangkaian penegakan hukum ini turut bersinggungan dengan dugaan tindak pidana perzinahan pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dengan ditingkatkannya status dari pengaduan masyarakat menjadi Laporan Polisi (LP), perkara ini kini resmi bergulir ke ranah formil di bawah koridor penyidikan kepolisian.
Pihak kuasa hukum menyatakan komitmennya untuk bersikap kooperatif serta menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada aparat penegak hukum yang berwenang.
“Kami sangat menghormati dan menghargai kinerja seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Unit Renakta Ditreskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah menangani perkara ini secara profesional dan teliti sejak awal proses aduan,” puji Gani.
Ia menegaskan bahwa timnya mempercayakan penuh mekanisme penyelidikan lanjutan kepada penyidik untuk menguji seluruh alat bukti secara objektif.
Publik Menanti Kejelasan Hukum di Ruang Publik
Perkembangan penanganan kasus ini menarik perhatian luas dari masyarakat. Pasalnya, isu yang diangkat menyangkut norma kesusilaan serta ketertiban sosial yang berdampak langsung pada tatanan kehidupan bermasyarakat di wilayah hukum Yogyakarta.
Penerapan hukum yang transparan dan profesional diharapkan mampu memberikan kejelasan berkeadilan bagi semua pihak, serta memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum diproses berdasarkan fakta empiris dan alat bukti yang sah—bukan sekadar asumsi belaka.
Sebagai catatan penting dalam penegakan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), pelaporan resmi di kepolisian tidak serta-merta menyatakan bahwa pihak terlapor telah terbukti bersalah. Seluruh proses pembuktian, penentuan unsur pidana, hingga penetapan subjek hukum sepenuhnya berada di tangan kewenangan penyidik Polda DIY melalui prosedur hukum yang berlaku.
Kini, publik menanti langkah tegas dan transparan dari aparat kepolisian dalam membongkar perkara ini hingga tuntas.
✍️ Penulis : Tim Redaksi | Editor : Redaksi | Yogyakarta – D.I. Yogyakarta.
DETIKREPORTASE.COM — Laporan diproses, bukti diuji, kepastian hukum dinanti masyarakat.
