Dorongan DPRD untuk percepatan KMP di seluruh desa
MAUMERE | DETIKREPORTASE.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sikka secara tegas mendorong Pemerintah Kabupaten Sikka untuk segera mempercepat pembentukan dan pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh desa dan kelurahan. Langkah ini dinilai strategis dalam upaya memperkokoh ekonomi desa sekaligus menggerakkan kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua DPRD Sikka, Stefanus Sumandi, S.Fil., saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Sikka di ruang sidang utama Gedung Kulababong DPRD, Jalan El Tari, Maumere, Kamis (15/1/2026).
“Koperasi Merah Putih ini punya tujuan yang sangat baik, yakni memperkokoh ekonomi desa. Karena itu DPRD mendorong agar Pemerintah Daerah sungguh-sungguh mendampingi desa-desa, memfasilitasi, dan mencarikan solusi atas berbagai kendala agar KMP bisa dibangun sesuai jadwal yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat,” tegas Stefanus Sumandi.
RDP tersebut secara khusus membahas pemanfaatan lahan eks Koperasi Unit Desa (KUD) serta kesiapan pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari program strategis nasional.
RDP libatkan pemerintah daerah dan lintas sektor
Rapat Dengar Pendapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sikka Stefanus Sumandi, S.Fil., didampingi Wakil Ketua DPRD Herlindis Donatha da Rato, S.Si., serta dihadiri sejumlah anggota DPRD dari berbagai fraksi.
Dari unsur Pemerintah Kabupaten Sikka, hadir Sekretaris Daerah Sikka Adrianus Firminus Parera, S.E., M.Si., Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Valerianus Samador, SP., para camat se-Kabupaten Sikka, serta undangan lainnya.
Dalam forum tersebut, DPRD menekankan pentingnya sinergi antarlembaga agar program KMP tidak berhenti sebatas perencanaan, melainkan benar-benar berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Kendala lama KUD dan target 194 KMP di Sikka
Menanggapi dorongan DPRD, Sekda Sikka Adrianus Firminus Parera mengungkapkan bahwa Kabupaten Sikka saat ini masih memiliki 10 Koperasi Unit Desa (KUD) yang sejak era otonomi daerah belum mendapatkan perhatian optimal.
“Upaya revitalisasi sebenarnya sudah pernah dilakukan pada 2015 melalui penganggaran, dan pelantikan pengurus baru pada 2016. Namun sampai hari ini, sebagian besar KUD tersebut belum berjalan optimal,” jelas Sekda Adrianus.
Lebih lanjut, Sekda menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sikka menargetkan pembangunan sebanyak 194 Koperasi Merah Putih yang tersebar di seluruh kecamatan. Dari jumlah tersebut, 152 koperasi telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sementara 32 lainnya masih dalam proses administrasi.
Tak hanya itu, pembangunan 16 gerai koperasi juga tengah dikerjakan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Gerai-gerai tersebut direncanakan berdiri di sejumlah wilayah strategis, antara lain Kelurahan Kota Uneng, Mawdawat, Kota Baru, Wuring, hingga Desa Tilang dan Geliting.
Namun demikian, Sekda mengakui adanya kendala utama dalam realisasi pembangunan KMP, yakni keterbatasan lahan.
“Persyaratan minimal luas lahan antara 600 sampai 1.000 meter persegi masih menjadi hambatan di banyak desa dan kelurahan,” ungkapnya.
Sebagai solusi, Pemerintah Daerah saat ini tengah melakukan inventarisasi lahan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis nasional tersebut.
Peringatan DPRD soal legalitas aset koperasi
Sementara itu, Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Sikka, Valerianus Samador, SP., menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah desa terkait kesiapan lahan dan administrasi pendukung pembangunan KMP.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten menjadi kunci keberhasilan program ini agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Peringatan keras juga disampaikan Anggota DPRD Sikka dari Fraksi Perindo, Marthen Luther Aji, S.E. Ia mengingatkan Pemerintah Daerah agar sangat berhati-hati dalam mengelola legalitas aset koperasi.
“Kita harus belajar dari pengalaman koperasi sebelumnya. Sering terjadi rebutan aset karena status hukumnya tidak jelas. Padahal itu aset pemerintah, tapi legalitasnya lupa diurus. Ini jangan sampai terulang,” tegas Marthen.
Dorongan DPRD Sikka ini menjadi sinyal kuat bahwa Koperasi Merah Putih tidak hanya dipandang sebagai proyek administratif, melainkan sebagai instrumen penting dalam membangun ekonomi desa yang berkelanjutan. Pertanyaannya kini, mampukah KMP benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi rakyat jika persoalan lahan dan legalitas tidak segera dituntaskan?
✍️ Yuven Fernandez | detikreportase.com | Maumere – Nusa Tenggara Timur
DETIKREPORTASE.COM : Ekonomi Desa Kuat, Koperasi Berdaulat
