Warga Takalar Soroti Aksi Berisiko di SPBU Aktif
TAKALAR, SULAWESİ SELATAN | DETIKREPORTASE.COM — Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Kabupaten Gowa di depan SPBU Kalampa, Jalan Poros Takalar, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Sabtu (14/2/2026), memicu gelombang kritik dari warga.
Pasalnya, aksi tersebut dilakukan saat SPBU masih aktif melayani pengisian bahan bakar, bahkan diwarnai pembakaran ban di area yang sangat dekat dengan dispenser BBM — sebuah tindakan yang dinilai warga membahayakan keselamatan publik dan fasilitas vital negara.
Beberapa warga menyebut aksi tersebut bukan sekadar penyampaian aspirasi, melainkan diduga berkaitan dengan kepentingan distribusi solar subsidi yang tengah dipersoalkan pihak SPBU.
Seorang karyawan SPBU Kalampa menuturkan bahwa pembakaran ban di area SPBU membuat pekerja dan masyarakat sekitar berada dalam situasi rawan.
“Kami melayani BBM untuk masyarakat. Saat ban dibakar di area SPBU, itu sangat berbahaya. Kalau tidak segera dipindahkan, bisa terjadi kebakaran besar,” ujarnya.
Distribusi Solar Subsidi Jadi Sumbu Konflik
Menurut keterangan karyawan, sebelum aksi terjadi, pihak SPBU telah menghentikan pelayanan pengisian solar menggunakan jeriken kepada seorang pengusaha bernama Daeng Jiwa karena dianggap tidak mematuhi ketentuan resmi distribusi BBM bersubsidi.
SPBU menegaskan bahwa setiap pengisian solar dilakukan hanya berdasarkan:
Surat rekomendasi desa atau kelurahan
Barcode yang terdaftar dalam sistem distribusi
Tidak lama setelah pembatasan itu diberlakukan, penanggung jawab SPBU Kalampa, Basir, disebut menerima pesan WhatsApp bernada tekanan yang mengisyaratkan pengerahan massa dari Makassar jika persoalan tidak diselesaikan.
Situasi ini memunculkan dugaan bahwa aksi massa yang dilakukan SAPMA PP Gowa memiliki keterkaitan dengan konflik distribusi solar tersebut, terutama setelah diketahui bahwa salah satu pengurus SAPMA PP memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang sebelumnya mengambil solar di SPBU itu.
Risiko Hukum di Balik Aksi di Fasilitas Vital
Dalam konteks hukum nasional, aksi yang dilakukan di objek vital seperti SPBU memiliki konsekuensi serius.
Baca selengkapnya di sini:
https://detikreportase.com/kuhp-baru-berlaku-2-januari-2026-di-indonesia-apa-dampaknya-bagi-kehidupan-warga-ini-aturan-kunci-yang-wajib-dipahami-publik/
Di bawah KUHP Baru, tindakan yang mengganggu layanan publik, membahayakan keselamatan umum, atau menghalangi distribusi kebutuhan vital masyarakat dapat masuk kategori tindak pidana — terlebih bila disertai ancaman, tekanan, atau pengerahan massa.
SPBU bukan sekadar tempat usaha, melainkan bagian dari infrastruktur distribusi energi nasional yang dilindungi negara.
Pola Nasional: Solar Subsidi & Jaringan Kepentingan
Apa yang terjadi di Takalar tidak berdiri sendiri. Secara nasional, distribusi BBM dan solar subsidi telah lama menjadi titik rawan konflik, penyalahgunaan, dan praktik rente.
Baca selengkapnya di sini:
https://detikreportase.com/peta-besar-ott-kpk-di-indonesia-dari-pajak-hingga-kepala-daerah-begini-wajah-korupsi-yang-terbongkar/
Banyak operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi selama satu dekade terakhir berakar pada penguasaan distribusi komoditas strategis — dari pupuk, BBM, hingga proyek infrastruktur — yang diperebutkan oleh jejaring kepentingan.
Pola yang sama juga terlihat dalam tata kelola subsidi.
Baca selengkapnya di sini:
https://detikreportase.com/skandal-pupuk-subsidi-di-pelalawan-riau-cermin-rapuhnya-tata-kelola-subsidi-dan-ujian-ketahanan-pangan-nasional/
Distribusi pupuk dan solar sama-sama bergantung pada:
Surat rekomendasi
Kuota
Sistem barcode
Aparat pengawas
Ketika satu mata rantai ditekan atau dimanipulasi, konflik sosial kerap meledak.
Warga Pertanyakan Motif dan Etika Organisasi
Sejumlah warga Takalar mempertanyakan mengapa hanya SPBU Kalampa yang menjadi sasaran, padahal terdapat beberapa SPBU lain di wilayah yang sama.
Seorang warga, Daeng Tangnga, menyatakan kekecewaannya.
“Kalau memang untuk kepentingan rakyat, kenapa tidak semua SPBU? Ini terlihat seperti ada kepentingan tertentu. Organisasi jangan sampai dipakai sebagai alat tekanan,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SAPMA PP Gowa belum memberikan klarifikasi resmi atas dugaan keterkaitan antara aksi massa dan konflik distribusi solar tersebut.
✍️ Daeng Gassing | detikreportase.com | Takalar – Sulawesi Selatan
DETIKREPORTASE.COM : Mengawal Distribusi Energi Rakyat





