MANADO, SULAWESI UTARA – Aktivitas penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) nomor 74.951.09 kawasan Winangun, Kota Manado, menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya penampungan solar subsidi yang kemudian diperjualbelikan kembali dengan harga non-subsidi.
Berdasarkan keterangan seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan privasi, aktivitas kendaraan yang diduga berkaitan dengan pengangkutan solar tersebut disebut berlangsung hampir setiap hari di area SPBU.
Sumber tersebut mengungkapkan bahwa pada Rabu, 11 November 2026, sejumlah kendaraan, di antaranya mobil dump truck, kendaraan ekspedisi, serta kendaraan pengangkut LPG ukuran 3 kilogram, diduga keluar masuk area SPBU untuk melakukan pengisian BBM jenis solar.
“Menurut pengamatan kami, ada kendaraan yang keluar masuk hingga beberapa kali dalam sehari. Bahkan, satu unit kendaraan disebut dapat melakukan pengisian sampai tiga kali,” ungkap sumber tersebut.
Sumber juga memperkirakan volume solar yang diduga disalurkan melalui aktivitas tersebut dapat mencapai sekitar 1000 liter per hari.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai mekanisme pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, khususnya di SPBU 74.951.09 Winangun.
Selain itu, sumber menyampaikan dugaan adanya aktivitas yang berlangsung tanpa pengawasan efektif dari aparat penegak hukum (APH) setempat. Dugaan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut dan tidak dapat dianggap sebagai bukti keterlibatan ataupun pembiaran oleh pihak kepolisian.
Sehubungan dengan persoalan tersebut, perhatian publik diarahkan kepada Bpk Kapolda Irjen Pol.Yuhdo Hermanto S,I,K, M,M Sulawesi Utara, Dan Bpk Kapolres Manado, serta Polsek Malalayang sesuai kewenangan dan wilayah hukumnya agar melakukan pengecekan serta penyelidikan apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Penyaluran BBM bersubsidi harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai penyediaan dan pendistribusian BBM serta pengawasan oleh BPH Migas dan Pertamina. Penyalahgunaan pengangkutan maupun niaga BBM bersubsidi dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila unsur pelanggarannya terbukti.
Publik juga berharap aparat melakukan pemeriksaan terhadap data transaksi pengisian, volume penyaluran, kendaraan yang melakukan pengisian berulang, serta kesesuaian penggunaan BBM dengan ketentuan yang berlaku.
Hal ini sejalan dengan semangat program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mengenai pemberantasan penyalahgunaan kewenangan dan penegakan hukum terhadap praktik ilegal.
HAK JAWAB DAN KLARIFIKASI
Hingga rilis ini disusun, dugaan yang disampaikan sumber belum merupakan fakta hukum yang telah dibuktikan. Pihak pengelola atau pemilik SPBU 74.951.09, termasuk pihak yang disebut bernama Ronal Sumilat, perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.
Redaksi juga membuka ruang bagi pihak Pertamina, BPH Migas, maupun aparat penegak hukum untuk memberikan penjelasan resmi demi menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan berdasarkan fakta.
Team





