Ketapang | Bupati Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Apa Makna Raihan WTP ke-12 bagi Tata Kelola Daerah?
Sebarkan artikel ini
Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyampaikan pidato pengantar dalam Rapat Paripurna DPRD terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat Paripurna DPRD Bahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025
KETAPANG | DETIKREPORTASE.COM – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si menghadiri sekaligus menyampaikan pidato pengantar dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ketapang terkait penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ketapang, Senin (8/6/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Ketapang H. Achmad Sholeh, ST., M.Sos didampingi para wakil ketua DPRD serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
Dalam pidatonya, Bupati menegaskan bahwa penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang wajib dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini merupakan kewajiban konstitusional yang harus disampaikan kepada DPRD sebagai bagian dari mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Bupati.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Ketapang juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Ketapang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-12 yang berhasil diraih oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang.
Menurut Bupati, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Meski demikian, hasil pemeriksaan BPK juga memuat sejumlah catatan dan rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan daerah.
Realisasi APBD dan Komitmen Peningkatan Pendapatan Daerah
Dalam paparannya, Bupati menjelaskan bahwa Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah disusun berdasarkan hasil audit BPK RI dan realisasi pelaksanaan anggaran selama tahun berjalan.
Dari sisi pendapatan daerah, realisasi pendapatan Kabupaten Ketapang mencapai sekitar 98,09 persen dari target yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sementara itu, realisasi belanja daerah dan transfer mencapai sekitar 91,86 persen dari total anggaran yang tersedia. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik melalui belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer.
Bupati menegaskan bahwa dokumen pertanggungjawaban APBD tidak hanya memuat laporan keuangan, tetapi juga menggambarkan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025.
Sebagai langkah menghadapi tantangan pembangunan ke depan, Pemerintah Kabupaten Ketapang juga berkomitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mendukung target tersebut, Bupati telah menunjuk Wakil Bupati sebagai pimpinan satuan tugas peningkatan PAD.
Bupati Imbau Waspada Musim Kemarau dan Perkuat Sinergi Pembangunan
Selain menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD, Bupati juga mengingatkan masyarakat mengenai kondisi cuaca yang diperkirakan mulai memasuki musim kemarau pada pertengahan Juni 2026 berdasarkan informasi dari BMKG.
Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai risiko yang dapat muncul akibat perubahan cuaca, termasuk ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Bupati juga mengajak masyarakat menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan, serta meningkatkan kepedulian terhadap upaya pencegahan penyakit yang berpotensi meningkat selama musim kemarau.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Ketapang terus menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat untuk membuka peluang pendanaan pembangunan melalui berbagai program nasional.
Menurut Bupati, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah berbagai tantangan fiskal yang dihadapi.
Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi dan semangat kebersamaan dalam membangun Kabupaten Ketapang yang maju, mandiri, dan sejahtera.
“Mari kita terus bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan Kabupaten Ketapang yang maju, mandiri, dan sejahtera. Dengan kebersamaan, saya yakin berbagai tantangan dapat kita hadapi dan berbagai peluang pembangunan dapat kita raih untuk kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
✍️ Slamet | detikreportase.com | Ketapang – Kalimantan Barat
DETIKREPORTASE.COM : Mengawal Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
