Bungkam 120 Hari, Pemda Ketapang Diduga Membiarkan Rakyat Danau Buntar Tercekik Kuasa Korporasi
Ketapang, DetikReportase.com kalbar – Negara seolah absen di Desa Danau Buntar, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Selama lebih dari empat bulan, laporan resmi warga terkait sengketa lahan ribuan hektare menguap tanpa jawaban. Di saat rakyat kecil berjuang mempertahankan hak hidupnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang justru memilih membisu.
Jalur resmi sebenarnya telah ditempuh. Pada 15 Juli 2026, warga melalui Lembaga Pembelaan Hak Pertanahan Masyarakat dan Kepentingan Negara (LPHPN-DB) mengirimkan surat bernomor 05/LPHPN-DB/VII/2026 kepada Bupati dan Wakil Bupati Ketapang. Laporan itu membeberkan fakta, bukti, dan tuntutan atas lahan seluas lebih dari 6.141 hektare yang dikuasai PT Usaha Agro Indonesia, lahan yang disebut belum diselesaikan dan dibayarkan haknya kepada pemilik asli sejak 2007.
Namun, lebih dari 120 hari berlalu, surat itu seakan jatuh ke jurang tak berdasar. Tidak ada balasan, tidak ada panggilan klarifikasi, apalagi langkah nyata untuk menengahi konflik. Sikap acuh tak acuh ini membuat nasib ratusan keluarga seolah tidak punya harga di hadapan pemegang kebijakan daerah.
”Ini bukan sekadar tidak ada jawaban. Ini seolah-olah kami diabaikan, seolah suara masyarakat tidak berarti di mata pemerintah daerah. Padahal kami hanya meminta satu hal: hukum ditegakkan dengan adil, hak kami diakui, dan penyelesaian yang layak diberikan,” ujar pengurus LPHPN-DB Jumat(20/11/2026).
Bagi warga, diamnya pemda selama berbulan-bulan di tengah sengketa yang telah berjalan sejak 2007 mempertebal dugaan keberpihakan dan pembiaran terhadap tekanan korporasi. Pintu mediasi di tingkat kabupaten terasa dikunci rapat dari dalam.
Tak ingin terus digantung tanpa kepastian, LPHPN-DB membawa perlawanan ini ke tingkat provinsi dengan melapor ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat, serta instansi terkait lainnya. Warga menaruh harapan pada aparat penegak hukum dan lembaga pengawas di tingkat atas agar kebenaran tidak kalah oleh kekuatan modal.
Hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan resmi dari Pemkab Ketapang atau instansi terkait (Verry)
DetikReportase.com kalbar





