Ahli waris dan masyarakat adat Batin Mudo Genduang sampaikan protes atas dugaan aktivitas di areal makam
PELALAWAN — DETIKREPORTASE.COM | Aktivitas pengerukan yang diduga kuat terjadi di kawasan pemakaman leluhur Kopung Kompe—yang terletak di Dusun Taye Bandung (dahulu dikenal sebagai SP8), Desa Genduang, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Riau—kini memicu polemik serta perhatian luas dari masyarakat. Ahli waris bersama perwakilan masyarakat adat Batin Mudo Genduang menyampaikan desakan agar aparat penegak hukum memberikan atensi khusus terhadap aktivitas yang diduga berdampak langsung pada kawasan situs sakral tersebut.
Perwakilan ahli waris Kopung Kompe, Ruslan, mengungkapkan bahwa lokasi tersebut diyakini merupakan makam leluhur keluarga yang menurut keterangan warga telah ada jauh sebelum tahun 1970-an. Bagi pihak keluarga dan masyarakat adat, kawasan tersebut dipandang bukan sekadar sebidang tanah, melainkan ruang historis yang seharusnya dihormati serta dilindungi dari potensi kerusakan.
“Kami mendesak agar pihak berwenang memberikan perhatian dan menelusuri dugaan aktivitas penggalian di kawasan makam leluhur kami. Kami juga berharap BPN dapat menindaklanjuti rekomendasi terkait pengukuran ulang lahan agar status dan batasnya menjadi jelas, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan,” ungkap Ruslan.
Sengketa Lahan 36 Hektare dan Pertanyaan Seputar Rekomendasi
Persoalan ini diduga beririsan langsung dengan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit yang hingga kini masih berproses. Berdasarkan keterangan ahli waris, dari sekitar 179 hektare lahan plasma yang sebelumnya dikabarkan telah dibahas dalam mekanisme Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) bersama Pemkab Pelalawan, masih menyisakan sekitar 36 hektare yang belum sepenuhnya memperoleh kejelasan administratif.
Kawasan pemakaman leluhur Kopung Kompe disinyalir berada di dalam zonasi lahan yang masih dipersoalkan tersebut. Guna mengurai persoalan ini, Bupati Pelalawan sebelumnya dilaporkan telah menerbitkan rekomendasi agar dilakukan pengukuran ulang di lokasi sengketa.
Namun, upaya tersebut tampak menemui kendala. Saat mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), pihak ahli waris mendapatkan penjelasan lisan bahwa proses pengukuran ulang masih memerlukan permohonan formal serta estimasi biaya operasional tertentu. Kondisi inilah yang kemudian memicu pertanyaan dari pihak warga adat mengenai mekanisme lanjutan dari rekomendasi kepala daerah tersebut.
Dokumentasi Visual dan Kebutuhan Verifikasi Menyeluruh
Di sisi lain, pihak ahli waris turut memegang dokumentasi bertanggal 18 April 2026 dan 20 Juni 2026. Rekaman visual tersebut menampilkan adanya perubahan kondisi topografi serta keberadaan alat berat di sekitar area yang dipersoalkan.
Masyarakat berharap agar instansi berwenang dan aparat penegak hukum dapat melakukan penelusuran secara obyektif untuk memastikan legalitas operasional, pihak yang bertanggung jawab, serta mengantisipasi potensi kerusakan lebih lanjut pada situs yang dikeramatkan warga.
Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi lebih lanjut dari pihak BPN Pelalawan, Pemkab Pelalawan, maupun korporasi terkait masih sangat diperlukan. DetikReportase.com senantiasa membuka ruang hak jawab, klarifikasi, serta asas praduga tak bersalah bagi seluruh pihak guna menjaga keberimbangan pemberitaan.
✍ Reportase : Tim Redaksi | Editor : Redaksi | Pelalawan — Riau.
DETIKREPORTASE.COM — Mengawal Aspirasi Warga, Mendorong Transparansi dan Kepastian Hukum yang Berkeadilan.
