Polres Jember Bersama Satreskrim Serta Jajaranya Ungkap Penyalahgunaan BBM Subsidi Pertalite Dengan Menggunakan Mobil modifikasi Dan Beberapa Jurigen
Sebarkan artikel ini
Jember, Detikreportase.com 09/11/2026 Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Jember berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di wilayah Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam praktik penyalahgunaan BBM subsidi jenis pertalite tersebut
Kapolres Jember AKBP Alaiddin mengatakan, bahwa pengungkapan kasus ini dilakukan oleh Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Jember pada Rabu (4/11/2026) sekitar pukul 15.30 WIB. Penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan BBM bersubsidi yang menjadi perhatian dan atensi Kapolri.
serta pengungkapan berada di sebuah pekarangan di wilayah Dusun Onjur, Desa Sempolan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Petugas yang melakukan penyelidikan kemudian menemukan aktivitas yang diduga berkaitan dengan praktik penyelewengan BBM bersubsidi jenis Pertalite,” kata Kapolres Jember AKBP Alaiddin. Senin (9/11/2026)
AKBP Alaiddin menyampaikan, dalam pengungkapan perkara tersebut, polisi mengamankan dua orang tersangka berinisial SD dan HR. Keduanya diduga bekerja sama menjalankan aktivitas pembelian dan pengumpulan BBM bersubsidi dengan tujuan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan
“Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para tersangka diduga menggunakan modus pembelian Pertalite dengan memanfaatkan kendaraan roda empat merek Daihatsu yang telah mengalami modifikasi sedemikian rupa ,
Kendaraan tersebut disiapkan untuk menampung BBM dalam jumlah lebih banyak dibandingkan kapasitas penggunaan normal,” ujarnya.
Modifikasi kendaraan itu diduga menjadi bagian dari strategi untuk mempermudah pengangkutan BBM sekaligus menghindari pengawasan petugas maupun pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Praktik tersebut berpotensi mengganggu distribusi BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
AKBP Alaiddin mengungkapkan, dari hasil penindakan, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk menjalankan aktivitas tersebut. Barang bukti itu meliputi satu unit mobil Daihatsu, satu buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta 14 jeriken dengan kapasitas berbeda rata rata masing-masing 35 liter an.
“Selain itu, polisi turut mengamankan dua buah selang dengan panjang sekitar satu meter, satu unit telepon genggam, dan uang tunai sebesar Rp250 ribu. Seluruh barang bukti tersebut telah diamankan guna mendukung proses penyidikan dan memperkuat pembuktian perkara,” tuturnya.
AKBP Alaiddin menambahkan, polisi menduga para tersangka tergiur dengan potensi keuntungan yang cukup besar dari hasil praktik penyalahgunaan BBM subsidi.
Dengan memanfaatkan kendaraan yang telah dimodifikasi dan sejumlah jurigen, mereka diduga berupaya mengumpulkan Pertalite untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Pengungkapan ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Polres Jember dalam mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Kepolisian juga terus melakukan penindakan terhadap berbagai modus penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat serta mengganggu ketersediaan energi bersubsidi.
Saat ini, kedua tersangka beserta barang bukti masih dalam penanganan Satreskrim Polres Jember untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut. Polisi juga melakukan pendalaman guna mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak pihak lain maupun jaringan didalam praktik dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut.
“Atas dugaan perbuatannya, kedua tersangka dapat dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Dalam ketentuan tersebut, pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah maupun BBM yang pendistribusiannya mendapat penugasan pemerintah terancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.”
