Solar Langka di Riau, DPRD dan Edy Natar Dorong Pembentukan Satgas untuk Bongkar Dugaan Mafia BBM
Sebarkan artikel ini
Ilustrasi kondisi SPBU yang kenderaan banyak antri solar, DPRD Riau bersama Edy Natar mendesak pembentukan Satgas lintas instansi guna membongkar dugaan penyimpangan dan mafia distribusi Solar bersubsidi di Riau.
Kelangkaan solar dan desakan Edy Natar agar aparat bertindak dorong DPRD Riau minta pembentukan Satgas.
PEKANBARU — DETIKREPORTASE.COM | Kelangkaan dan antrean panjang Solar bersubsidi di sejumlah wilayah Riau mendorong DPRD Riau dan organisasi masyarakat meminta pembentukan satuan tugas (Satgas) untuk mengawasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Desakan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Riau bersama sejumlah organisasi masyarakat, Pertamina, Forkopimda dan instansi terkait di Pekanbaru, Rabu (23/9/2026).
Salah satu yang menyuarakan pembentukan Satgas adalah Koordinator Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat (GMKR) Riau, Brigadir Jenderal TNI (Purn) Edy Afrizal Natar Nasution. Menurut Edy, persoalan kelangkaan Solar tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan stok. Ia menyebut adanya kesenjangan harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi dapat membuka peluang penyalahgunaan.
“Tadi sudah bisa disimpulkan, stok BBM seharusnya cukup, tapi ada disparitas (kesenjangan) harga yang ini bisa terjadi karena ada mafia. Kita ada kepolisian, Kodam, kejaksaan, POM, ini segera bentuk Satgas untuk memberantas mafia ini,” ujar Edy.
DPRD Riau Dorong Pembentukan Satgas
Usulan tersebut mendapat perhatian dari DPRD Riau. Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan menyebut pihaknya akan segera menyurati Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dan instansi terkait mengenai pembentukan Satgas Solar. Menurut Parisman, Satgas nantinya dapat melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum serta pihak-pihak terkait untuk memastikan distribusi Solar bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.
Ketua Komisi IV DPRD Riau Ma’mun Solikhin juga menilai pembentukan Satgas perlu segera direalisasikan karena antrean dan kelangkaan Solar masih dirasakan masyarakat. DPRD Riau turut menyoroti disparitas harga Solar subsidi dengan BBM nonsubsidi yang dinilai dapat menjadi celah penyalahgunaan. Selain itu, rapat juga membahas dugaan rembesan Solar subsidi ke sektor industri dan praktik pelangsiran.
Edy Natar Desak Aparat Bertindak
Edy Natar meminta Satgas nantinya tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi benar-benar mengawasi rantai distribusi BBM bersubsidi. Ia bahkan melontarkan pernyataan keras kepada pimpinan aparat keamanan di Riau agar mampu menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kalau tidak bisa, ya Kapolda suruh pindah dari Riau, gitu lho. Kalau enggak bisa, Pangdam suruh pindah dari Riau. Mereka ditunjuk untuk bisa menyelesaikan tugas, kalau ga bisa pindah saja, tidak ada gunanya di sini,” tegasnya.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian dan desakan Edy Natar. Sementara dugaan keberadaan “mafia Solar” sendiri masih perlu dibuktikan melalui penyelidikan aparat penegak hukum.
Kelangkaan Solar Jadi Sorotan Masyarakat
Persoalan Solar bersubsidi sebelumnya juga mendapat perhatian Pemerintah Kota Pekanbaru karena antrean dan kelangkaan dinilai berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan biaya distribusi. Dengan adanya dorongan dari DPRD Riau dan organisasi masyarakat, pembentukan Satgas kini menjadi salah satu opsi yang didorong untuk mengurai persoalan distribusi Solar bersubsidi di Riau.
Yang menjadi perhatian berikutnya adalah bagaimana pemerintah dan aparat menindaklanjuti usulan tersebut, termasuk memastikan kecukupan pasokan, ketepatan sasaran penerima, pengawasan distribusi serta menelusuri dugaan penyalahgunaan apabila ditemukan bukti.
