KPK dikabarkan amankan Bupati Bolmut Sirajudin Lasena dan pasang tanda di empat kantor OPD.
BOLMUT — DETIKREPORTASE.COM | Aktivitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara, mendadak menjadi sorotan nasional pada Senin (21/9/2026). Bupati Bolmut Sirajudin Lasena dikabarkan turut diamankan dalam kegiatan penindakan yang dilakukan oleh lembaga antirasuah bersama sejumlah pihak lainnya. Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum memberikan konfirmasi resmi mengenai status hukum sang bupati maupun rincian perkara yang tengah diusut. Saat dikonfirmasi oleh awak media di Jakarta pada hari yang sama, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberikan tanggapan singkat, “Kami cek dulu.”
Empat Ruang Kepala Dinas Dipasangi Tanda KPK
Selain kabar pengamanan kepala daerah, gelombang aktivitas KPK juga terpantau di lingkungan pemerintahan daerah dengan menyasar sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Bolmut.
Berdasarkan laporan yang dihimpun, sedikitnya ada empat ruang kepala dinas yang telah dipasangi tanda khusus bertanggal 21 September 2026. Ruangan-ruangan tersebut meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Lingkungan Hidup. Meski demikian, belum ada penjelasan terperinci mengenai alasan spesifik maupun kaitan langsung ruangan-ruangan itu dengan operasi yang sedang dijalankan penyidik KPK, sehingga publik diimbau untuk tetap menunggu rilis resmi dari instansi berwenang.
Apa Dampaknya bagi Masyarakat Bolmut?
Perkembangan situasi yang cukup mengejutkan ini sontak menjadi perhatian luas masyarakat Bolmut. Mengingat OPD yang disorot berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak seperti pelayanan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup, kepastian birokrasi menjadi hal yang krusial.
Masyarakat tentu berharap roda pemerintahan serta pelayanan publik tetap berjalan normal tanpa ada gangguan berarti di tengah proses hukum yang berlangsung. Di sisi lain, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Bolmut, Sri Wahyuni Pontoh, turut mengimbau warga agar tetap tenang, tidak mudah berspekulasi, dan menunggu keterangan resmi langsung dari pihak KPK guna menghindari informasi yang keliru.
Menunggu Penjelasan Resmi KPK
Hingga pembaruan terakhir yang terverifikasi, KPK masih belum mengumumkan konstruksi perkara, temuan barang bukti, maupun status hukum definitif dari pihak-pihak yang dikabarkan terjaring. Publik kini menantikan konferensi pers atau penjelasan transparan dari lembaga antirasuah untuk menjawab tanda tanya besar di balik rangkaian peristiwa di Bolmut ini.
Segala pihak yang namanya diseret dalam pemberitaan tentu tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan berhak mendapatkan proses hukum yang adil sesuai ketentuan yang berlaku.
✍️ Penulis : Yanto | Editor : Redaksi | Bolmut – Sulawesi Utara.
DETIKREPORTASE.COM — Mengawal Fakta, Menjaga Transparansi untuk Kepentingan Publik.
