Perjalanan politik Bupati Bolmut Sirajudin Lasena diuji setelah terjaring OTT KPK terkait dugaan korupsi proyek infrastruktur.
BOSAROKO — DETIKREPORTASE.COM | Di Boroko, sebuah wilayah pesisir di utara Sulawesi yang menghadap laut lepas, perjalanan menuju kekuasaan tidak selalu dimulai dari panggung politik. Kadang ia bermula dari rumah, dari keluarga besar, meja belajar, dan angka-angka yang harus dihitung dengan teliti.
Sirajudin Lasena tumbuh dari sana. Ia lahir pada 8 Januari 1975 sebagai anak kedelapan dari sembilan bersaudara. Ayahnya, Ismet Lasena, dikenal sebagai imam besar masjid di Kaidipang, sementara ibunya, Dariman Lauma, menjaga kehidupan keluarga.
Dari Boroko, Sirajudin merantau ke Palu. Ia menempuh pendidikan akuntansi di STIE Panca Bhakti dan kemudian melanjutkan pendidikan magister ekonomi pembangunan di Universitas Gadjah Mada. Pendidikan akademiknya berlanjut hingga doktoral Administrasi Publik di Universitas Negeri Gorontalo.
Bagi seseorang yang belajar akuntansi, angka bukan sekadar angka. Di baliknya ada pertanggungjawaban, pemasukan, pengeluaran, serta keseimbangan yang harus dijelaskan ketika angka-angka itu tidak lagi berada pada tempatnya.
Dari Birokrat hingga Kursi Bupati Bolmut
Sirajudin kemudian memilih jalan birokrasi, meniti karier pemerintahan hingga dipercaya memegang sejumlah jabatan, termasuk Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Utara.
Pada 2023, ia kembali ke daerah kelahirannya sebagai Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Jalan birokrasi itu kemudian membawanya ke panggung politik. Dalam Pilkada 2024, Sirajudin berpasangan dengan Mohammad Aditya Pontoh, meraih 18.479 suara, dan resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bolmut periode 2025–2030 pada 20 Februari 2025.
Dari anak Boroko, ia sampai ke kursi tertinggi pemerintahan daerahnya sendiri. Sebuah perjalanan yang, jika dilihat dari kejauhan, tampak seperti jalan yang terus menanjak. Tetapi kekuasaan selalu memiliki persimpangan.
Ketika Jalan Itu Berbelok di Hadapan KPK
September 2026 menjadi titik baru dalam perjalanan tersebut. Pada 21 September, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah lokasi terkait Pemkab Bolmut. Sebanyak 14 orang diamankan, termasuk Sirajudin yang diamankan di Jakarta, dalam perkara dugaan penerimaan uang dari proyek di lingkungan pemerintah daerah, termasuk proyek infrastruktur jalan. KPK kemudian menetapkan Sirajudin sebagai tersangka.
“Di titik inilah judul tulisan ini menemukan maknanya: jalan yang patah. Bukan berarti seluruh perjalanan hidup seseorang tiba-tiba kehilangan arti, bukan pula berarti perkara telah selesai, melainkan proses hukum baru memasuki tahap pembuktian,” tulis Yodi Alexander Marendes dalam esainya.
Ada ironi dalam perjalanan Sirajudin—seorang sarjana akuntansi dan birokrat yang akrab dengan tata kelola, kini namanya berada dalam pusaran perkara lembaga antikorupsi. Kendati demikian, status hukum tetap harus ditempatkan secara proporsional; penetapan sebagai tersangka bukanlah putusan bersalah, karena fakta, bukti, serta proses hukumlah yang akan menentukan akhir dari perkara ini.
Dampak Langsung dan Harapan Nyata bagi Kesejahteraan Masyarakat Turatea
Peristiwa hukum yang menjerat pucuk pimpinan daerah ini tentu membawa implikasi besar bagi stabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Ketika roda pemerintahan tersendat akibat persoalan hukum, masyarakat bawah dan berbagai program pembangunan strategis daerah berpotensi dirugikan. Publik kini menaruh harapan besar agar proses hukum berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel, demi memastikan integritas pelayanan publik serta masa depan pembangunan di Bumi Boroko tetap terjaga di atas rel keadilan.
✍️ Penulis : Yodi Alexander Marendes | Editor : Redaksi | Bolaang Mongondow Utara – Sulawesi Utara.
DETIKREPORTASE.COM — Membuka Fakta, Menjaga Integritas Pelayanan Publik.
