Mahasiswa Desak Transparansi Stok BBM Serta Beri Tenggat Waktu 3×24 Jam
PANGKALAN KERINCI — DETIKREPORTASE.COM | Fenomena antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kawasan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, Pimpinan Komisariat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PK Hima Persis) PNP PSDKU Pelalawan secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap langkah pengawasan ketat yang sebelumnya disuarakan oleh PD Hima Persis Pelalawan.
Ketua Komisariat Hima Persis PNP PSDKU Pelalawan, Muhammad Farma Chaniago, menilai bahwa antrean panjang demi mendapatkan bahan bakar minyak jenis Bio Solar ini perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut hak pelayanan publik serta kenyamanan para pengguna jalan lainnya.
Desak Transparansi Stok dan Distribusi BBM Subsidi
Menurut Muhammad Farma, keterbukaan informasi menjadi kunci utama agar masyarakat tidak merasa dirugikan ketika harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre. Pihaknya mendorong instansi terkait untuk membeberkan data riil mengenai ketersediaan stok, jumlah pasokan yang masuk, volume penyaluran harian, hingga mekanisme distribusi di tingkat SPBU.
“Ketika masyarakat sudah mengantri berjam-jam kemudian stok habis, tentu muncul pertanyaan. Berapa stok yang masuk, berapa yang disalurkan, bagaimana mekanisme distribusinya, dan apakah penyalurannya sudah sesuai dengan ketentuan. Hal-hal seperti ini perlu dijelaskan secara transparan,” ujar Muhammad Farma.
Selain itu, pengawasan di lapangan diminta agar tidak sekadar mengecek ketersediaan fisik BBM di dalam tangki timbun, melainkan mencakup verifikasi data transaksi, pola pembelian, serta potensi penyimpangan yang perlu diperiksa secara objektif berdasarkan bukti.
Soroti Dampak Kemacetan di Jalan Maharaja Indra
Selain persoalan pasokan, sorotan juga diarahkan pada lokasi antrean yang kerap memicu kemacetan, khususnya di kawasan Jalan Maharaja Indra, Pangkalan Kerinci Kota.
Organisasi mahasiswa tersebut mengingatkan bahwa kebutuhan warga akan BBM harus berjalan seimbang dengan hak pengguna jalan umum lainnya agar arus lalu lintas tetap aman dan lancar. Pengaturan lalu lintas yang terpadu dinilai mendesak agar penumpukan kendaraan di sekitar SPBU tidak melumpuhkan aktivitas publik.
Beri Tenggat Waktu 3×24 Jam dan Siap Turun ke Lapangan
Sebagai bentuk komitmen nyata dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, PK Hima Persis PNP PSDKU Pelalawan bersama PD Hima Persis Pelalawan secara tegas memberikan tenggat waktu kepada pihak berwenang.
“Kami akan mengawal persoalan ini sampai tuntas. Kami memberikan ruang waktu 3 x 24 jam kepada pihak terkait untuk menunjukkan langkah konkret dalam merespons persoalan antrean, transparansi stok, dan pengawasan distribusi BBM subsidi di Pangkalan Kerinci,” tegas Muhammad Farma.
Pihaknya memperingatkan bahwa apabila dalam kurun waktu tersebut tidak ada langkah penanganan yang konkrit dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan maupun pihak Polres Pelalawan, mereka siap mengerahkan massa untuk melakukan pemantauan langsung sebagai bentuk aksi kontrol sosial di lapangan.
Catatan Redaksi: Tuntutan ini merupakan bentuk aspirasi dan dorongan pengawasan dari elemen mahasiswa. Portal DetikReportase.com tetap membuka ruang konfirmasi seluas-luasnya bagi pihak Pemkab Pelalawan, jajaran kepolisian, maupun manajemen SPBU terkait untuk memberikan penjelasan berimbang.
✍️ Penulis : Red | Editor : Redaksi | Pangkalan Kerinci – Pelalawan.
DETIKREPORTASE.COM — Suara Publik, Menembus Batas Kebijakan.
