Aksi Unik Open Donasi Dua Hari di Jeneponto: Aliansi Amarah Rakyat Soroti Temuan BPK Rp1 Miliar dan Krisis Energi
JENEPONTO — DETIKREPORTASE.COM | Gelombang gerakan moral kembali bergulir di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Mengusung tajuk “Aliansi Amarah Rakyat Jilid II”, massa aksi turun ke jalan dengan menggelar aksi penggalangan dana terbuka (open donasi) yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari pada Selasa hingga Rabu, 15–16 September 2026.
Aksi yang digawangi oleh Aliansi Amarah Rakyat ini membawa deretan isu krusial yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik, mulai dari dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan negara hingga persoalan ketersediaan energi dasar yang masih dikeluhkan warga setempat.
Open Donasi Simbolis untuk Bantu Kembalikan Temuan BPK Rp1 Miliar
Salah satu sorotan paling tajam yang diangkat dalam aksi Jilid II ini berkaitan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mengenai dugaan kelebihan pembayaran anggaran makan dan minum pada Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Jeneponto.
Berdasarkan seruan aksi aliansi, nilai dugaan kelebihan pembayaran tersebut ditaksir mencapai kurang lebih Rp1 miliar.
Sebagai bentuk kritik satir sekaligus partisipasi aktif, aliansi memutuskan menggelar open donasi di tengah masyarakat. Dana sosial yang berhasil dikumpulkan dari warga nantinya direncanakan bakal diserahkan secara simbolis kepada pemerintah daerah melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto sebagai bentuk “bantuan” pengembalian kerugian uang negara.
“Kami melakukan penggalangan dana ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk membantu mengembalikan uang negara yang menjadi temuan BPK,” tegas perwakilan Aliansi Amarah Rakyat dalam aksinya.
Aliansi menilai persoalan pengelolaan keuangan negara tidak boleh sekadar berhenti pada temuan administratif semata, melainkan harus dikawal hingga tuntas sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Kendati demikian, publik tentu tetap menantikan penjelasan komprehensif serta kepastian hukum dari pihak berwenang terkait status resmi temuan BPK tersebut dan progres tindak lanjutnya.
Krisis Energi: Pertalite, LPG, hingga Pemadaman Listrik
Tidak hanya fokus pada isu tata kelola keuangan lembaga legislatif, massa aliansi juga menyuarakan jeritan masyarakat terkait peliknya problem pelayanan energi di Jeneponto.
Dalam tuntutannya, aliansi menyoroti kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, sulitnya warga mengakses tabung gas bersubsidi LPG 3 kg, hingga persoalan pemadaman listrik yang masih kerap terjadi. Berbagai persoalan energi ini dinilai sangat memukul kestabilan ekonomi rumah tangga dan pelaku usaha mikro.
Dengan mengusung tagline tegas “Gerakan Penumpasan Mafia Migas & Kejahatan Korupsi,” Aliansi Amarah Rakyat menegaskan bahwa gerakan ini murni merupakan wujud nyata fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.
Melalui aksi Jilid II ini, aliansi berharap pemerintah dan aparat penegak hukum tidak menutup mata dan segera memberikan tindak lanjut nyata. Sebab, baik kejelasan pengelolaan anggaran keuangan negara maupun jaminan ketersediaan energi yang stabil sama-sama memegang peranan vital bagi kesejahteraan masyarakat Jeneponto.
✍️ Penulis : Tim DetikReportase | Editor : Redaksi | Jeneponto – Sulawesi Selatan.
DETIKREPORTASE.COM — Membuka Fakta, Menjaga Integritas Pelayanan Publik.
