Rencana Aksi Besar-Besaran Puluhan Ribu PPPK dan PPPK Paruh Waktu di Jakarta Batal Digelar Usai Dilakukan Dialog Tertutup dengan Pimpinan DPR RI
JAKARTA — DETIKREPORTASE.COM | Rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang digawangi oleh puluhan ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu mendadak dibatalkan. Padahal, gelombang mobilisasi massa ke ibu kota yang dijadwalkan berlangsung pada 7 September 2026 tersebut telah menarik minat masif dengan lebih dari 20 ribu orang terdaftar dari target awal mencapai 35 ribu peserta.
Keputusan pembatalan secara mendadak ini diambil setelah 10 pimpinan forum PPPK dan PPPK Paruh Waktu menggelar pertemuan strategis dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi titik balik dari rangkaian konsolidasi yang telah dilakukan para tenaga honorer dan ASN tersebut selama hampir tiga pekan terakhir.
Dari Target 20 Ribu Pendaftar hingga Empat Tuntutan Utama
Sebelum kesepakatan dialog tercapai, Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP), Fadlun Abdillah, memastikan bahwa persiapan aksi 7 September terus berjalan matang. Animo pendaftar dari berbagai latar belakang profesi—mulai dari tenaga teknis, tenaga kesehatan, hingga guru—terus melonjak hingga menembus angka 20 ribu peserta per Kamis (3/9/2026).
Di balik rencana aksi turun ke jalan tersebut, massa menuntut empat poin krusial kepada pemerintah:
Pengangkatan PPPK Paruh Waktu: Menuntut perubahan status menjadi PPPK penuh waktu untuk seluruh jabatan pada tahun 2026.
Transformasi Menjadi PNS: Pengangkatan ASN PPPK dari seluruh jabatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2027 tanpa batasan usia.
Pengembangan Karier: Realisasi sistem pengembangan karier yang jelas bagi seluruh ASN PPPK mulai tahun 2026.
Sentralisasi Sumber Gaji: Pengalihan pembiayaan sumber gaji ASN PPPK dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sepenuhnya beralih ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Titik Balik Usai Bertemu Dasco dan Tahap Baru Pengawalan Kebijakan
Pertemuan tertutup dengan Sufmi Dasco Ahmad mengubah peta jalan perjuangan para forum PPPK. Fadlun menjelaskan bahwa keempat tuntutan utama tersebut telah diterima secara resmi, dan pihak pimpinan DPR meminta waktu selama kurang lebih satu bulan untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut ke instansi pemerintah terkait.
Sebagai wujud iktikad baik dan menghormati ruang dialog, forum akhirnya memutuskan untuk membatalkan aksi demonstrasi besar-besaran di Jakarta.
Kendati demikian, pembatalan aksi ini tidak lantas berarti seluruh tuntutan otomatis disetujui menjadi kebijakan negara. Perjuangan kini memasuki fase baru yang tak kalah berat, yakni proses pengawalan data. Forum PPPK diminta untuk segera menyiapkan data pembanding yang valid guna disandingkan langsung dengan data pemerintah.
Keputusan ini membawa implikasi ganda. Di satu sisi, langkah tersebut berhasil mered potensi kemacetan lalu lintas serta gangguan keamanan di ibu kota akibat mobilisasi massa masif. Namun di sisi lain, kredibilitas pimpinan forum kini menjadi pertaruhan di hadapan puluhan ribu anggotanya yang telah lama menuntut kejelasan nasib kepegawaian, kepastian kesejahteraan, hingga jaminan masa depan keluarga mereka.
Kini, tanggal 7 September yang semula dipersiapkan sebagai hari pergerakan massa di jalanan, bertransformasi menjadi tenggat waktu krusial untuk penyerahan data dan pembuktian komitmen politik para pemangku kebijakan.
✍️ Penulis : Tim Redaksi | Editor : Redaksi | Jakarta.
DETIKREPORTASE.COM — Mengawal Aspirasi, Menguji Komitmen, Menjaga Kepentingan Publik.
