Ketum AMP Fadlun Abdillah Suarakan Empat Tuntutan Utama ASN
JAKARTA — DETIKREPORTASE.COM | Gelombang ketidakpuasan atas kepastian status dan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali memuncak. Sekitar 35 ribu orang dari kalangan PPPK dan PPPK Paruh Waktu dijadwalkan turun ke jalan untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di kawasan Istana Negara, Jakarta, pada 7 September 2026.
Aksi akbar ini dikoordinasikan langsung oleh Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP), Fadlun Abdillah, dengan melibatkan massa dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari tenaga teknis, tenaga kesehatan (nakes), hingga tenaga pendidik atau guru.
Berdasarkan konsolidasi internal, gerakan ini merupakan hasil kesepakatan bulat dari 16 organisasi yang menaungi para PPPK di seluruh Indonesia. Hingga 31 Agustus 2026, tercatat lebih dari 20 ribu peserta telah resmi mendaftarkan diri, dan angka tersebut diprediksi akan terus melonjak hingga mencapai target 35 ribu massa jelang hari pelaksanaan.
“Empat tuntutan ini menjadi poin utama perjuangan AMP. Saat ini sudah lebih dari 20 ribu orang yang mendaftar untuk ikut aksi 7 September 2026,” tegas Fadlun Abdillah.
Fadlun: PPPK Bukan Sekadar Guru, Pemerintah Harus Adil ke Semua Sektor
Dalam keterangannya, Fadlun menyoroti masih sempitnya cara pandang pemangku kebijakan yang kerap mengidentikkan persoalan PPPK sebatas pada urusan tenaga pendidik semata. Padahal, kontribusi tenaga teknis dan nakes di berbagai lini instansi pemerintah juga memegang peranan krusial bagi pelayanan publik.
Oleh karena itu, AMP mendesak pemerintah pusat agar memberikan perhatian yang merata terhadap seluruh formasi aparatur tanpa terkecuali.
“Presiden Prabowo harus melihat PPPK dan PPPK paruh waktu bukan cuma guru. Ada nakes dan teknis yang belum tersentuh oleh kebijakan,” ujar Fadlun menyuarakan aspirasi anggotanya.
Peningkatan status kepegawaian dinilai menjadi harga mati untuk menghapus disparitas serta memberikan jaminan kepastian masa depan karier bagi para pegawai non-PNS tersebut.
Empat Tuntutan Utama AMP di Depan Istana Negara
Dalam aksi damai yang akan dihelat di jantung ibu kota nanti, Aliansi Merah Putih membawa empat poin tuntutan strategis kepada pemerintah pusat:
Pengangkatan Penuh Waktu: Menuntut agar seluruh PPPK Paruh Waktu diangkat menjadi PPPK penuh waktu untuk semua jabatan—meliputi tenaga teknis, kesehatan, dan guru—pada tahun 2026.
Pengalihan Status ke PNS: Meminta pemerintah membuka jalur pengangkatan PPPK dari seluruh jabatan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2027 tanpa batasan usia.
Pengembangan Karier ASN: Mendesak pemerintah untuk merealisasikan regulasi dan kepastian pengembangan karier bagi seluruh ASN berstatus PPPK pada tahun 2026.
Sentralisasi Pembiayaan Gaji: Menuntut pengalihan sumber pembiayaan gaji ASN PPPK dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sepenuhnya beralih ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) demi keadilan fiskal daerah.
Menanti Respons Konkret dari Istana Negara
Aksi pada 7 September 2026 ini dirancang sebagai bentuk penyampaian aspirasi secara konstitusional dan damai. Fadlun mengajak seluruh kekuatan massa PPPK dan PPPK Paruh Waktu untuk tetap solid menjaga ketertiban demi memperjuangkan nasib bersama.
Bagi puluhan ribu aparatur tersebut, perjuangan ini bukan sekadar urusan status administratif lembaran kertas pengangkatan, melainkan menyangkut harkat, martabat, kesejahteraan keluarga, serta masa depan pengabdian mereka kepada negara.
Kini, seluruh mata tertuju ke Istana Negara: akankah derap langkah dan suara ribuan massa di bawah komando Fadlun Abdillah ini berbuah manis dan mendatangkan solusi nyata dari pemerintah?
✍️ Penulis : Tim Redaksi | Editor : Redaksi | Jakarta
DETIKREPORTASE.COM — Ketika kepastian status menjadi harapan, suara PPPK menunggu jawaban negara.
