Aktivitas Pengisian Pertalite Tengah Malam di SPBU Lubuk Terap Disorot Warga
PELALAWAN | DETIKREPORTASE.COM – Dugaan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara tidak wajar kembali mencuat di Kabupaten Pelalawan. Sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum bernomor SPBU 14-283-624 yang berada di Desa Lubuk Terap, Kecamatan Bandar Petalangan, diduga melayani pengisian BBM jenis Pertalite kepada pihak yang disebut oleh warga sebagai mafia BBM.
Informasi ini diperoleh dari Pantauan lansung di lokasi dan keterangan warga setempat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan demi alasan keamanan. Kepada wartawan, mereka mengungkapkan bahwa aktivitas pengisian BBM dalam jumlah besar tersebut kerap terjadi pada malam hingga dini hari.
Menurut keterangannya, pengisian BBM biasanya berlangsung dalam waktu cukup lama setiap malam.
“Pengisian biasanya berlangsung sekitar empat jam setiap malam. Total Pertalite yang diisi diperkirakan dalam jumlah besar,” ungkap salah seorang sumber.
Warga tersebut juga mengaku khawatir karena antrean kendaraan yang melakukan pengisian dalam jumlah besar itu kerap memanjang hingga keluar area SPBU.
“Kadang antreannya sampai ke jalan raya. Kami khawatir bisa menimbulkan dampak lain seperti kemacetan atau risiko keselamatan bagi pengguna jalan,” ujar sumber lainnya yang juga meminta namanya dirahasiakan.
Menurut warga, jika aktivitas tersebut terus terjadi tanpa pengawasan, bukan hanya distribusi BBM subsidi yang terganggu, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan lalu lintas dan keamanan di sekitar lokasi SPBU.
Dugaan Pengisian Massal dan Keterlibatan Oknum Operator
Sumber warga tersebut juga menyebutkan bahwa saat aktivitas pengisian berlangsung terdapat sekitar tiga operator yang bertugas di SPBU tersebut. Salah satu operator yang disebut mengetahui aktivitas tersebut bahkan disebut berinisial O.
Peristiwa terakhir yang terpantau awak media dan warga terjadi pada Sabtu dini hari, 14 Maret 2026 sekitar pukul 01.30 WIB, ketika pengisian Pertalite kembali berlangsung.
Jika dugaan ini terbukti benar, maka praktik tersebut berpotensi melanggar sejumlah regulasi yang mengatur distribusi BBM bersubsidi di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 55 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dikenakan sanksi pidana.
Selain itu, distribusi BBM subsidi juga berada dalam pengawasan PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan bahan bakar kepada masyarakat.
Baca selengkapnya di sini:
https://detikreportase.com/kuhp-baru-berlaku-2-januari-2026-di-indonesia-apa-dampaknya-bagi-kehidupan-warga-ini-aturan-kunci-yang-wajib-dipahami-publik/
Penyimpangan Distribusi Subsidi dan Pola Pengawasan Nasional
Kasus dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi di daerah bukanlah persoalan baru. Dalam sejumlah kasus di berbagai wilayah Indonesia, praktik penimbunan maupun penyaluran BBM subsidi secara tidak sah sering kali melibatkan jaringan distribusi yang memanfaatkan celah pengawasan.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena BBM subsidi yang seharusnya dinikmati publik justru beralih kepada pihak tertentu untuk kepentingan bisnis ilegal.
Fenomena ini juga menunjukkan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi energi agar subsidi pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Untuk memahami bagaimana berbagai kasus penyimpangan tata kelola di Indonesia pernah terungkap, publik dapat membaca:
https://detikreportase.com/peta-besar-ott-kpk-di-indonesia-dari-pajak-hingga-kepala-daerah-begini-wajah-korupsi-yang-terbongkar/
Harapan Warga dan Pentingnya Pengawasan Distribusi Subsidi
Warga berharap aparat penegak hukum serta instansi terkait dapat segera turun tangan melakukan pengecekan dan investigasi terhadap aktivitas yang terjadi di SPBU tersebut.
Pasalnya, BBM jenis Pertalite merupakan bahan bakar yang mendapat subsidi pemerintah sehingga distribusinya harus benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
Dalam berbagai kasus nasional, tata kelola subsidi sering menjadi sorotan karena menyangkut kepentingan ekonomi masyarakat luas.
Baca juga laporan berikut:
https://detikreportase.com/skandal-pupuk-subsidi-di-pelalawan-riau-cermin-rapuhnya-tata-kelola-subsidi-dan-ujian-ketahanan-pangan-nasional/
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola SPBU 14-283-624 Desa Lubuk Terap belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penyaluran BBM bersubsidi tersebut.
Redaksi DetikReportase menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus ini. Apabila terdapat data terbaru, klarifikasi resmi, maupun hak jawab dari pihak terkait, redaksi akan memuat pemberitaan lanjutan secara berimbang sebagai bagian dari komitmen terhadap jurnalisme yang transparan dan akuntabel.
Kasus dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi di Pelalawan ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap program subsidi pemerintah memerlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, instansi pengawas, hingga partisipasi masyarakat. Dengan pengawasan yang kuat dan transparan, diharapkan distribusi BBM bersubsidi dapat benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak serta mencegah potensi praktik penyalahgunaan yang dapat merugikan kepentingan publik.
✍️ Tim | detikreportase.com | Pelalawan – Riau
DETIKREPORTASE.COM : Mengawal Distribusi Subsidi untuk Rakyat
