Penindakan Korupsi Tambang Bauksit Menguat: Kejati Kalbar Geledah Rumah di Pontianak, Bukti Penting Diamankan
Sebarkan artikel ini
Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat saat melakukan penggeledahan di sebuah rumah di Pontianak terkait penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan bauksit.
Penggeledahan resmi jadi bagian strategi penyidikan kasus tambang bauksit
PONTİANAK, DETİKREPORTASE.COM KALİMANTAN BARAT – Langkah penegakan hukum dalam dugaan tindak pidana korupsi sektor pertambangan bauksit di Kalimantan Barat memasuki fase penting. Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut, Rabu (18/02/2026).
Penggeledahan dilakukan di sebuah kediaman di Jalan Pak Benceng, Komplek Kumia 1A Nomor 5B, Kota Pontianak. Kegiatan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan berlangsung hingga pukul 12.00 WIB. Tindakan ini dilakukan berdasarkan surat perintah resmi Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi penyidikan yang bertujuan mengamankan alat bukti serta memperkuat konstruksi hukum perkara. Penyidik berupaya menelusuri dokumen, data elektronik, dan barang lain yang memiliki relevansi dengan dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan bauksit di wilayah tersebut.
Dalam sistem hukum nasional, tindakan penggeledahan merupakan instrumen sah dalam proses penyidikan untuk mengungkap dugaan tindak pidana, termasuk perkara yang berkaitan dengan potensi kerugian keuangan negara.
Dokumen dan barang elektronik diamankan sebagai alat bukti penyidikan
Dari hasil penggeledahan, tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen dan perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Barang-barang tersebut langsung dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk dilakukan analisis lebih lanjut serta proses penyitaan sesuai prosedur hukum.
Barang bukti yang diamankan diyakini memiliki keterkaitan dengan proses perizinan, pengelolaan operasional, hingga aspek administratif pertambangan bauksit. Penyidik akan mendalami seluruh informasi yang diperoleh guna mengidentifikasi peran masing-masing pihak serta kemungkinan adanya pelanggaran hukum.
Penyidikan perkara ini dinilai penting mengingat sektor pertambangan merupakan salah satu sumber daya strategis nasional yang memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan negara dan pembangunan daerah.
Dalam berbagai kasus nasional, sektor sumber daya alam, termasuk pertambangan, menjadi salah satu sektor yang rentan terhadap praktik penyimpangan apabila pengawasan dan tata kelola tidak berjalan optimal.
Kejati Kalbar tegaskan penyidikan dilakukan profesional dan objektif
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, I Wayan Gedin Arianta, SH, MH, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh tindakan penyidik dilakukan dalam koridor hukum dan bertujuan untuk kepentingan pembuktian perkara.
Menurutnya, penyidik akan terus menelusuri fakta hukum yang ditemukan selama proses penyidikan berlangsung. Pendalaman dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyidik tidak hanya menelusuri aspek administratif, tetapi juga hubungan kewenangan, proses pengambilan keputusan, serta kemungkinan adanya perbuatan melawan hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Kasus tata kelola sumber daya alam juga menjadi perhatian luas karena berkaitan langsung dengan kepentingan publik, transparansi, serta integritas pengelolaan kekayaan negara.
Komitmen penegakan hukum diperkuat, publik diminta hormati proses hukum
Dengan dilaksanakannya penggeledahan ini, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menunjukkan komitmen untuk mengungkap perkara secara menyeluruh. Langkah pengumpulan alat bukti menjadi bagian krusial dalam memastikan perkara dapat diproses secara transparan dan akuntabel.
Penyidikan masih terus berlangsung, dan tidak menutup kemungkinan akan berkembang seiring ditemukannya alat bukti baru. Aparat penegak hukum juga mengingatkan masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak berspekulasi sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Upaya penegakan hukum di sektor pertambangan diharapkan dapat memperkuat tata kelola sumber daya alam, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan pengelolaan kekayaan negara berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
✍️ Slamet | detikreportase.com | Pontianak – Kalimantan Barat
DETIKREPORTASE.COM : Mengawal Transparansi Sumber Daya Alam
