Puluhan Tahun Dilanda Genangan hingga Sedada Orang Dewasa, Pa Kus Mewakili Warga Desak Normalisasi Sungai Cibereum dan Penuntasan Turap
BOGOR | DETIKREPORTASE.COM – Warga Kampung Bambu Kuning, RT 003/RW 06, Kelurahan Bojong Baru, Kecamatan Bojong Baru, Kabupaten Bogor, menyampaikan permohonan bantuan yang mendalam kepada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Gubernur Jawa Barat. Warga dengan penuh kerendahan hati berharap adanya perhatian serta kebijakan strategis dari para pemimpin daerah guna membantu menuntaskan permasalahan banjir menahun yang telah dirasakan selama puluhan tahun, Rabu (6/8/2026).
Berdasarkan keterangan warga setempat, kawasan permukiman yang berada tidak jauh dari Perumahan Pondok Bambu, Bojong Gede (kurang lebih berjarak 100 meter dari perumahan tersebut) ini mulai mengalami banjir sejak tahun 1990-an. Padahal, sebelum adanya pembangunan jalan oleh pemerintah di masa lalu, wilayah ini dikenal sebagai lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari ancaman genangan air.
Penting Diketahui: Memahami regulasi tata kelola lingkungan hidup, penanganan bencana banjir regional, and perlindungan infrastruktur permukiman warga merupakan pilar fundamental dalam menjamin keselamatan publik. Simak aturan selengkapnya di sini: https://detikreportase.com/kuhp-baru-berlaku-2-januari-2026-di-indonesia-apa-dampaknya-bagi-warga-ini-aturan-kunci-wajib-dip
Kronologi, Akar Permasalahan, dan Kondisi Infrastruktur
Berdasarkan penuturan warga asli Kampung Bambu Kuning, pemicu utama terjadinya banjir adalah penyempitan saluran air atau sungai akibat pembangunan infrastruktur jalan pada masa lampau. Aliran air yang ada menyempit melalui gorong-gorong dengan lebar penampang hanya sekitar 50 meter.
Di sisi lain, debit air dari arah hulu—yang meliputi Kampung Muara, Kampung Gedong, Kampung Balong, hingga berbagai perumahan di sekitarnya—seluruhnya bermuara ke Sungai Cibereum. Perlu diketahui bahwa Sungai Cibereum merupakan saluran irigasi peninggalan zaman Belanda yang hingga kini belum pernah mendapatkan penataan kapasitas aliran secara menyeluruh. Tanpa adanya solusi teknis seperti pembuatan sudetan atau pelebaran saluran yang memadai, air selalu meluap merendam permukiman setiap kali curah hujan meningkat.
Permasalahan ini semakin kompleks akibat minimnya perawatan berkala pada aliran sungai. Warga mencatat bahwa perawatan sungai hampir tidak pernah dilakukan secara komprehensif sejak era kolonial Belanda. Upaya pembangunan turap (dinding penahan tanah agar pinggiran sungai tidak terkikis) baru pernah dikerjakan satu kali pada tahun 2019.
Kendati demikian, pengerjaan turap pada tahun 2019 tersebut hanya mencakup panjang sekitar 200 meter dan belum tuntas. Padahal, kebutuhan ideal pengerjaan turap di sisi kanan dan kiri memerlukan panjang minimal 500 meter hingga tembus ke area jalan baru. Akibat terbatasnya pembangunan tersebut, warga merasakan belum ada perubahan berarti; banjir tetap terjadi bahkan dengan ketinggian air yang kini mencapai lebih dari satu meter (sedada orang dewasa).
Dampak Sosial dan Harapan Warga
Banjir rutin ini berdampak langsung pada sedikitnya 50 Kepala Keluarga (KK), dengan estimasi total warga terdampak mencapai kurang lebih 200 jiwa, di mana seluruh 50 rumah di lokasi tersebut terendam air secara bersamaan saat banjir melanda.
Warga mengungkapkan kekhawatiran mendalam apabila tidak segera mendapatkan intervensi dan perbaikan infrastruktur dari pemerintah. Tanpa adanya tindakan nyata dalam waktu dekat, dikhawatirkan ketinggian air dapat meningkat hingga mencapai 1,5 hingga 2 meter di masa mendatang.
Analisis Pengawasan dan Tata Kelola Instansi: Penguatan akuntabilitas penanganan infrastruktur publik serta respons cepat pemerintah daerah terhadap bencana lingkungan menjadi tolok ukur utama keberhasilan pelayanan masyarakat. Pelajari bagaimana pola pengawasan tata kelola instansi diulas dalam laporan mendalam kami: https://detikreportase.com/peta-besar-ott-kpk-di-indonesia-dari-pajak-hingga-kepala-daerah-wajah-korupsi-terbongkar/
Melalui rilis berita ini, warga Kampung Bambu Kuning sama sekali tidak bermaksud menyudutkan pihak manapun, baik jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebaliknya, warga mengetuk pintu hati Bapak Bupati Bogor dan Bapak Gubernur Jawa Barat untuk berkenan meninjau langsung kondisi di lapangan serta menghadirkan solusi konkret berupa normalisasi sungai, penambahan panjang turap, serta pembenahan sistem drainase.
Warga sangat mendambakan penyelesaian jangka panjang agar anak-cucu mereka dapat tumbuh di lingkungan yang aman, sehat, dan terbebas dari bayang-bayang banjir setiap musim penghujan, sejalan dengan komitmen pengawasan ketat terhadap berbagai program pembangunan daerah: https://detikreportase.com/skandal-pupuk-subsidi-di-pelalawan-riau-cermin-rapuhnya-tata-kelola-subsidi-ujian-pangan/
✍️ Reporter : Ardiansyah, S.H. | Editor : Redaksi | detikreportase.com | Bogor – Jawa Barat
DETIKREPORTASE.COM : “Suarakan Fakta, Tegakkan Keadilan.”





