Pemda dituntut tingkatkan kapasitas SDM
JAKARTA | DETIKREPORTASE.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong aparatur pemerintah daerah (Pemda) agar memanfaatkan secara maksimal program beasiswa pelatihan dari Pemerintah Australia. Program yang difasilitasi melalui Australia Awards Indonesia (AAI) ini dinilai strategis untuk memperkuat kapasitas aparatur, terutama dalam tata kelola dan perumusan kebijakan publik di tingkat daerah.
Meski hanya berlangsung selama dua minggu, Bima menegaskan program ini harus benar-benar dijadikan sarana belajar optimal. Ia menekankan agar seluruh peserta mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh ke dalam praktik nyata di sektor pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Ekspektasi pertama dari program ini tentu Bapak-Ibu punya pengalaman yang lebih baik untuk meningkatkan kemampuan dalam perencanaan, penganggaran, dan berbagai aspek lainnya,” ujar Bima dalam acara The Pre-Course of Australia Awards Indonesia’s Governance and Public Policy Making for Subnational Governments di Hotel Mercure Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Kebijakan publik yang kuat butuh aparatur andal
Menurut Bima, salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah bagaimana memperkuat kapasitas fiskal. Pemda membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya cakap secara administratif, tetapi juga mampu menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran dengan tepat sasaran.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan publik yang berkualitas akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan fiskal daerah. Dengan demikian, program beasiswa semacam ini bisa menjadi jembatan untuk melahirkan aparatur yang andal, berwawasan global, dan mampu mengadopsi praktik terbaik dari negara lain.
“Pemda tidak cukup hanya bekerja rutin. Dibutuhkan kapasitas lebih, agar kita benar-benar bisa menghadirkan pemerintah di tengah masyarakat, memberikan kemudahan layanan, dan memperkuat kepercayaan publik,” tegasnya.
Belajar dari praktik tata kelola di Australia
Lebih lanjut, Bima menjelaskan bahwa Australia memiliki banyak praktik tata kelola pemerintahan yang patut dicontoh. Salah satunya adalah keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembangunan.
Di Australia, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi rencana pembangunan pemerintah setempat. Bahkan, transparansi diwujudkan melalui public expose yang dilakukan di pusat-pusat keramaian, seperti mal atau area publik lain.
“Di sana (Australia) peserta akan melihat dan menyaksikan bagaimana kepemimpinan lokal begitu dekat dengan warga. Setiap hierarki pemerintahan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya untuk masyarakat,” kata Bima.
Ia menilai pengalaman ini sangat berharga, karena aparatur Indonesia dapat belajar langsung bagaimana membangun kedekatan pemerintah dengan rakyat, sekaligus menguatkan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan.
Inklusivitas dan kesetaraan jadi perhatian
Selain keterbukaan informasi, Bima menyoroti bagaimana pemerintah Australia memberi perhatian besar terhadap aspek inklusivitas. Pemenuhan hak penyandang disabilitas, kesetaraan gender, hingga pembangunan yang merata bagi semua lapisan masyarakat menjadi nilai penting yang bisa diadopsi ke dalam kebijakan di daerah.
Menurutnya, pelayanan publik bukan hanya soal teknis birokrasi, melainkan juga menyangkut penghargaan terhadap martabat manusia. Aparatur daerah diharapkan tidak hanya menyalin praktik di Australia, tetapi juga menyesuaikan dengan konteks dan kebutuhan lokal di daerah masing-masing.
“Yang terpenting, pembelajaran ini harus dikaitkan dengan persoalan konkret di lapangan. Jangan sampai hanya menjadi pengalaman luar negeri tanpa dampak nyata di kabupaten dan kota kita,” jelasnya.
Hadirnya dukungan internasional
Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier, Course Leaders dari University of Queensland Ken Smith dan Rachel Nolan, Tim AAI, serta perwakilan dari program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA).
Kehadiran mereka menegaskan komitmen bersama antara Indonesia dan Australia untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Dukungan internasional semacam ini diharapkan menjadi peluang emas bagi aparatur Pemda untuk bertransformasi menuju birokrasi yang lebih profesional, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.
Harapan untuk masa depan daerah
Menutup sambutannya, Bima Arya berharap kunjungan ke Australia membawa manfaat nyata, bukan sekadar gelar pelatihan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pengalaman global dan kebutuhan lokal.
“Semoga sepulang dari Australia, para peserta bisa menghadirkan solusi konkret. Mulai dari perencanaan anggaran yang tepat, pelayanan publik yang inklusif, hingga penguatan transparansi dalam kebijakan. Itu semua akan berdampak langsung bagi masyarakat di daerah,” pungkasnya.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan otonomi daerah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dikelola, tetapi juga dari kualitas kebijakan publik yang dihasilkan. Dengan aparatur yang visioner dan berkompetensi global, daerah diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang semakin dekat dengan rakyat.
✍️ Tim | detikreportase.com | Jakarta – DKI Jakarta
DETIKREPORTASE.COM : Belajar dari Dunia, Membangun Daerah untuk Indonesia
