Wakil Bupati ketapang Jamhuri Amir Saya Tak Ingin Masyarakat Dipersulit Dalam.Mengurus Dokumen Kependudukan
Sebarkan artikel ini
Wakil Bupati ketapang Jamhuri Amir Saya Tak Ingin Masyarakat Dipersulit Dalam.Mengurus Dokumen Kependudukan
Ketapang, Detik Reportase.com kalbar – Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, melantik dan mengambil sumpah jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ketapang, Rudy di Ruang Rapat Utama, kantor bupati Kabupaten Ketapang, Jumat (3/7/2026).
Rudi sebelumnya adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Ketapang.
Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.
Wakil Bupati menyatakan , jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia.
Proses pengangkatan Kepala Disdukcapil , kata Jamhuri bukan merupakan proses yang sederhana. Tahapan seleksi dilakukan secara terbuka, melalui mekanisme seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, mendapatkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara, mengikuti tahapan wawancara yang melibatkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, hingga akhirnya ditetapkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri.
Jamhuru menegaskan, Disdukcapil merupakan salah satu wajah pelayanan publik yang paling sering berhubungan dengan masyarakat. Hampir seluruh warga akan berinteraksi dengan pelayanan Disdukcapil, mulai dari pengurusan akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), KTP elektronik, Kartu Keluarga, pencatatan perkawinan, perpindahan penduduk, hingga penerbitan akta kematian.
“Administrasi kependudukan bukan sekadar pelayanan administratif. Dokumen kependudukan menjadi dasar masyarakat memperoleh berbagai layanan seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, perbankan, pertanahan, pelayanan perizinan, hingga hak-hak sebagai warga negara,” jelasnya.
Oleh sebab itu, Wakil Bupati meminta agar pelayanan administrasi kependudukan terus ditingkatkan sehingga semakin cepat, mudah diakses, dekat dengan masyarakat, transparan, dan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat.
“Saya tidak ingin masyarakat dipersulit ketika mengurus dokumen kependudukan. Jangan sampai pelayanan menjadi lambat hanya karena persoalan administrasi internal. Hindari praktik-praktik yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wakil Bupati mendorong Disdukcapil memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal untuk mempercepat pelayanan. Ia juga meminta agar pelayanan jemput bola terus diperluas hingga menjangkau desa-desa dengan membangun sinergi bersama rumah sakit, puskesmas, pemerintah desa, kecamatan, tokoh agama, serta berbagai instansi terkait.
Menurutnya, setiap peristiwa penting kependudukan harus dapat segera tercatat sehingga masyarakat memperoleh dokumen kependudukan secara cepat dan tepat.
Selain pelayanan, Wakil Bupati juga menyoroti pentingnya kualitas data kependudukan. Ia mengatakan bahwa data kependudukan saat ini telah menjadi fondasi utama dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan daerah.
“Data kependudukan bukan hanya menjadi urusan administrasi, tetapi menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan, penyaluran bantuan sosial, layanan pendidikan, layanan kesehatan, penanggulangan kemiskinan, investasi hingga berbagai kebijakan strategis lainnya. Karena itu kualitas data harus benar-benar dijaga,” katanya.
Dalam arahannya kepada pejabat yang baru dilantik, Wakil Bupati meminta agar mampu membangun organisasi yang solid, disiplin, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Seorang pemimpin, menurutnya, harus hadir di tengah-tengah pegawai dan masyarakat, bukan hanya bekerja dari balik meja.
Wakil Bupati turut menyampaikan evaluasi terhadap pelayanan yang masih ditemui di lapangan. Ia mengaku masih menerima keluhan masyarakat terkait proses pengurusan dokumen kependudukan yang dinilai berbelit-belit dan menyulitkan warga, khususnya masyarakat yang berasal dari wilayah kecamatan yang jauh dari pusat pemerintahan.
Ia mencontohkan pengalaman masyarakat yang harus datang berkali-kali hanya untuk mengambil dokumen karena kurangnya informasi atau pelayanan yang belum optimal.
“Hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai masyarakat yang datang dari daerah jauh harus bolak-balik hanya karena persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan pelayanan yang lebih baik. Kita harus benar-benar hadir memberikan kemudahan bagi masyarakat,” pesannya.
Jamhuri berharap Kepala Disdukcapil mampu membawa perubahan positif melalui inovasi pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola organisasi, serta membangun pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.
