Purbaya Ungkap Cara Bayar Utang Whoosh, Kemenkeu Ambil Alih 60% Saham, Apa Dampaknya?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Pastikan Kemenkeu Ambil Alih 60 Persen Saham Whoosh Tanpa Perlu Cari Investor Baru

​JAKARTA — DETIKREPORTASE.COM | Polemik penyelesaian kewajiban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh kini memasuki babak baru yang krusial. Pemerintah secara resmi memastikan bahwa penanganan beban proyek strategis nasional tersebut akan diambil alih langsung melalui Kementerian Keuangan pasca-proses pengalihan saham yang dijadwalkan berlangsung pada 15 September 2026.

​Menariknya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak perlu repot mencari investor swasta baru demi melunasi kewajiban finansial yang selama ini menjadi sorotan publik.

​“Nggak, sudah ada uangnya,” ujar Purbaya saat ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

​Pernyataan optimistis tersebut sontak meredakan spekulasi liar sekaligus menjawab keraguan publik terkait beban keuangan proyek kereta cepat berkecepatan tinggi tersebut.

​Skema Special Mission Vehicle (SMV) dan Proyeksi Laba Perusahaan

​Dalam keterangannya, Purbaya memaparkan bahwa pendanaan untuk menopang kewajiban Whoosh nantinya akan bersumber dari perusahaan di bawah naungan Kementerian Keuangan yang beroperasi melalui skema Special Mission Vehicle (SMV) atau Badan Layanan Umum (BLU). Pemerintah menilai kapasitas finansial dari instrumen tersebut sudah memadai untuk menanggung beban yang ada.

​Selain itu, Purbaya menegaskan bahwa pengalihan kendali ini murni penataan ulang struktur internal tanpa adanya pengeluaran kas tunai dari pemerintah kepada pihak Danantara.

​“Yang jelas kami nggak bayar, kami nggak bayar ke Danantara untuk penyerahan ini,” tegas Purbaya.

​Pemerintah sendiri memiliki landasan rasa percaya diri yang kuat karena entitas SMV yang ditunjuk mampu membukukan laba bersih berkisar antara Rp3 triliun hingga Rp4 triliun per tahun. Di samping itu, kinerja operasional harian Whoosh secara mandiri juga dihitung berpotensi mendatangkan laba operasional sekitar Rp800 miliar setiap tahunnya.

​Kendati demikian, angka-angka fantastis tersebut perlu dicermati secara objektif. Proyeksi laba tersebut bukanlah wujud uang tunai fresh money yang langsung mengendap di dalam satu rekening khusus pelunasan utang, melainkan proyeksi kapasitas aliran kas dan kemampuan finansial perusahaan penopang ke depannya. Kementerian Keuangan sendiri masih terus melakukan kalkulasi mendalam terkait struktur kewajiban dan mekanisme arus kas final setelah proses transisi tuntas.

​Pengalihan 60 Persen Saham KCIC ke Kemenkeu

​Berdasarkan struktur kepemilikan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebelumnya menguasai mayoritas saham sekitar 60 persen, sementara sisa 40 persen dipegang oleh konsorsium asal China.

​Seluruh porsi kepemilikan 60 persen milik Indonesia inilah yang rencananya akan dialihkan ke entitas di bawah lingkup Kementerian Keuangan pada pertengahan September 2026. Meskipun opsi pelibatan satu atau beberapa SMV masih dalam tahap finalisasi pematangan model pengelolaan, kepastian arah kebijakan fiskal ini menandai babak baru penataan aset negara.

​Langkah strategis ini dinilai penting agar pemerintah dapat memegang kendali penuh dalam mengurai benang kusut utang sekaligus merapikan tata kelola aset Whoosh tanpa harus mengorbankan pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung.

​Publik kini tentu menaruh harapan besar sekaligus bersikap kritis: apakah skema baru berbasis laba SMV ini benar-benar mampu menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang, atau justru memunculkan tantangan fiskal baru di masa mendatang? Yang terang, Purbaya telah memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah siap menuntaskan persoalan ini dengan kendali penuh di tangan.

​✍️ Penulis : Tim Redaksi | Editor : Redaksi | Jakarta.

​DETIKREPORTASE.COM — Mengawal Masa Depan Whoosh dan Keuangan Negara.