Proyek Baru, Sudah Rusak Sebelum Satu Bulan
KETAPANG | DETIKREPORTASE.COM – Jalan rabat beton di kawasan Tentemak, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang baru saja rampung dibangun, kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, jalan yang belum genap sebulan selesai dikerjakan itu sudah tampak mengalami kerusakan di beberapa titik.
Pantauan tim DetikReportase.com di lapangan memperlihatkan adanya tambalan pada badan jalan dan sejumlah bagian yang mulai retak. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat: mengapa proyek baru dengan anggaran hampir satu miliar rupiah bisa cepat rusak?
> “Padahal baru beberapa minggu selesai, tapi sudah kelihatan pecah-pecah dan ada bagian yang ditambal. Kami warga jadi heran, masa hasil pekerjaan pemerintah cepat rusak begini,” ujar Arifin, warga Tentemak, saat ditemui di lokasi.
Situasi ini membuat banyak pihak menduga bahwa ada kelemahan dalam proses pengawasan dan pelaksanaan proyek, yang berujung pada rendahnya kualitas hasil pekerjaan.
Proyek Senilai Hampir Satu Miliar Rupiah
Proyek peningkatan Jalan Tentemak ini diketahui dibiayai dari Dana Insentif Fiskal (DIF) APBD Kabupaten Ketapang Tahun 2025 dengan total anggaran mencapai Rp963.993.000. Proyek tersebut tercatat dalam kontrak bernomor P/1930/APBD-DIF/DPUTR-B/600.1.9.3/VIII/2025, dan dimulai pada tanggal 12 Agustus 2025, dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender.
Pelaksana kegiatan adalah CV Nanda Orion, yang beralamat di BTN Villa Ketapang Regency A.24, Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang.
Meski proyek ini termasuk dalam kategori peningkatan infrastruktur strategis daerah, namun fakta di lapangan menunjukkan kualitas yang tidak sesuai harapan. Sebagian warga menduga pengerjaan dilakukan secara terburu-buru tanpa memperhatikan aspek teknis seperti kualitas campuran beton dan daya tahan jalan terhadap beban kendaraan.
> “Kalau kualitasnya bagus, tidak mungkin cepat rusak. Kami menduga mungkin campuran materialnya kurang tepat atau pengerjaannya tidak maksimal,” tambah Suryanto, tokoh masyarakat setempat.
Lemahnya Pengawasan Jadi Sorotan
Sejumlah pihak menilai bahwa penyebab utama cepat rusaknya jalan tersebut adalah lemahnya sistem pengawasan proyek. Pengawasan yang tidak ketat memungkinkan pelaksana lapangan mengurangi kualitas bahan atau proses pengerjaan demi mengejar waktu dan keuntungan.
> “Setiap proyek yang menggunakan uang rakyat seharusnya diawasi secara ketat. Kalau pengawasan longgar, maka kualitas akan dikorbankan. Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi soal tanggung jawab moral,” ujar M. Rizal, pemerhati kebijakan publik Ketapang.
Menurutnya, proyek dengan dana hampir satu miliar rupiah seharusnya menghasilkan kualitas jalan yang mampu bertahan bertahun-tahun, bukan rusak dalam hitungan minggu. Ia juga mendorong agar Pemerintah Kabupaten Ketapang segera turun tangan melakukan evaluasi dan audit teknis terhadap pekerjaan proyek tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Ketapang maupun pelaksana proyek. Wartawan DetikReportase.com telah berupaya menghubungi pihak terkait untuk memperoleh klarifikasi, namun belum mendapatkan tanggapan.
Warga Harap Pemerintah Bertindak Tegas
Bagi masyarakat Tentemak, proyek ini seharusnya membawa manfaat besar untuk memperlancar mobilitas warga dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun dengan kondisi jalan yang cepat rusak, justru menimbulkan kekecewaan dan rasa tidak percaya terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah.
> “Kami hanya ingin jalan ini bisa awet dan bermanfaat untuk masyarakat. Kalau begini terus, kapan majunya? Pemerintah harus tegas menindak pihak yang lalai,” tegas Arifin, warga lainnya.
Selain merugikan pengguna jalan, kondisi ini juga berpotensi menyebabkan kerugian negara, karena anggaran publik digunakan untuk pekerjaan yang tidak sesuai mutu. Warga berharap agar dilakukan investigasi menyeluruh terhadap proyek tersebut, termasuk menelusuri proses pengadaan, kualitas bahan, dan pelaksanaan teknis di lapangan.
Tak hanya masyarakat, sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Ketapang juga mulai menyoroti kasus ini. Mereka menilai proyek rabat beton di Jalan Tentemak bisa menjadi gambaran lemahnya sistem kontrol terhadap pembangunan infrastruktur di daerah.
> “Kita tidak menuduh, tapi fakta di lapangan sudah cukup untuk meminta penelusuran. Pemerintah daerah perlu transparan, kalau ada yang salah ya harus diperbaiki,” ujar Hendri Pratama, koordinator LSM Mitra Transparansi Daerah (MTD) Ketapang.
Tuntutan Transparansi dan Akuntabilitas
Kasus Jalan Tentemak ini memperlihatkan pentingnya pengawasan publik dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas. Setiap rupiah dari uang negara harus digunakan dengan penuh tanggung jawab dan diawasi sejak tahap perencanaan hingga serah terima pekerjaan.
Transparansi menjadi kunci agar publik dapat ikut mengontrol pelaksanaan proyek pemerintah. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat bisa mengetahui siapa kontraktor pelaksana, sumber dana, serta batas waktu pelaksanaan proyek.
> “Kami berharap media dan masyarakat terus mengawal proyek-proyek seperti ini. Karena tanpa pengawasan, penyimpangan akan terus berulang,” kata Rizal menambahkan.
Jika pemerintah daerah mampu bersikap tegas dan terbuka, hal ini tidak hanya menyelamatkan anggaran publik, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi.
Di sisi lain, proyek Jalan Tentemak bisa menjadi pelajaran penting bagi instansi terkait agar memperketat mekanisme pengawasan lapangan, memastikan kualitas bahan, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
Karena pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari rampungnya proyek, tetapi dari seberapa lama hasil pembangunan itu dapat memberi manfaat bagi masyarakat.
✍️ Slamet | detikreportase.com | Ketapang – Kalimantan Barat
DETIKREPORTASE.COM : Infrastruktur Diawasi, Uang Rakyat Dijaga, Indonesia Maju
