RATATOTOK, MINAHASA TENGGARA, SULAWESI UTARA detikreportase.com Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, kembali menjadi sorotan publik.deti Pada Kamis malam, 19 November 2026, sejumlah alat berat jenis excavator diduga terlihat beroperasi di kawasan hutan konservasi Megawati dan Alason, Ratatotok.
Berdasarkan penelusuran tim awak media Detik,Reportase.com setelah menerima laporan dari sumber berita di lapangan, aktivitas pertambangan tersebut diduga masih berlangsung meskipun sebelumnya telah menjadi perhatian aparat penegak hukum Polda Sulawesi Utarah pekan Lalu
Salah satu sumber yang diwawancarai pada Kamis malam (19/11/2026) membenarkan adanya dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut. Namun, sumber yang bersangkutan meminta agar identitasnya tidak dipublikasikan.
Menurut sumber tersebut, kegiatan pertambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Minerba, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dipersyaratkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain persoalan perizinan pertambangan, aktivitas di dalam kawasan hutan juga perlu mendapat perhatian serius. Ketentuan mengenai perlindungan kawasan hutan diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahannya, termasuk melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.
Apabila terbukti dilakukan tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan dan melanggar ketentuan yang berlaku, kegiatan pertambangan di kawasan hutan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Sumber tersebut juga meminta Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Yudho Hermanto, S.I.K., M.M., bersama jajaran terkait agar memberikan perhatian serius dan melakukan pemeriksaan langsung terhadap dugaan aktivitas PETI di Ratatotok.
Menurutnya, aparat penegak hukum perlu menelusuri siapa pemilik alat berat, pemodal, penanggung jawab kegiatan di lapangan, hingga operator yang terlibat apabila ditemukan bukti pelanggaran.
Selain kepolisian, instansi yang membidangi penegakan hukum kehutanan juga diharapkan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah serta menindaklanjuti keberadaan alat berat yang digunakan dalam aktivitas tersebut sesuai kewenangannya.
Aktivitas Malam Hari Perlu Diusut
Hal lain yang menjadi perhatian adalah dugaan kembali beroperasinya alat berat pada malam hari, setelah sebelumnya kawasan tersebut disebut-sebut pernah menjadi sasaran penertiban aparat penegak hukum.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah Ratatotok.
Masyarakat dan lembaga pemantau meminta Polda Sulawesi Utara serta Mabes Polri agar menindaklanjuti informasi tersebut melalui penyelidikan secara profesional, transparan, dan menyeluruh.
Termasuk menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak tertentu maupun dugaan pembiaran terhadap aktivitas pertambangan ilegal tersebut.
Hingga berita ini disusun, dugaan aktivitas PETI dan identitas pihak-pihak yang bertanggung jawab masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Belum terdapat keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun instansi kehutanan terkait aktivitas yang dilaporkan tersebut.
Tim Redaksi Detik,Reportase.com





