Dugaan Jual-Beli Proyek dan Latar Belakang AR yang Jadi Sorotan
Ketapang, DetikReportase.com Kalbar – Polemik dugaan jual-beli paket proyek di Dinas Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Ketapang kembali mencuat dan memantik reaksi keras dari publik. Sejumlah pihak mendesak Bupati Ketapang melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pejabat yang dinilai menimbulkan kegaduhan dan ketidakpercayaan di masyarakat.Sosok yang berada di pusat polemik adalah Kabid Perkim berinisial AR, yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ia diduga memperjualbelikan ratusan paket proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Temuan ini diungkapkan sejumlah sumber terpercaya yang mengaku mengetahui praktik tersebut.
Latar belakang AR turut memicu tanda tanya, sebab ia pernah tersangkut kasus hukum hingga menjalani hukuman penjara dalam perkara pelemparan molotov. Namun rekam jejak tersebut tidak menghalanginya menduduki jabatan strategis. Ia disebut-sebut memiliki kedekatan erat dengan mantan Bupati Martin Rantan sehingga memuluskan posisinya.
Sejumlah informasi lapangan juga menyebutkan dugaan aliran dana proyek yang digunakan untuk mendukung kampanye oknum calon legislatif hingga kepala daerah pada masa lalu. Meski begitu, belum ada penjelasan resmi mengenai arah dan sumber dana tersebut.
Kontraktor Mengeluh, Proyek Diduga Fiktif
Di tengah mencuatnya dugaan permainan proyek, beberapa kontraktor mengaku kecewa karena paket pekerjaan yang dijanjikan tak kunjung terealisasi. Mereka menduga sebagian proyek yang dikelola AR hanya sebatas janji tanpa kepastian.Untuk memperkuat posisinya, AR disebut menggandeng oknum anggota DPRD berinisial NS dari partai berwarna kuning. Keterlibatan NS menjadi pertanyaan publik, terlebih karena sejumlah sumber mengaitkannya dengan upaya membentengi kegiatan AR.
Di sisi lain, AR sempat melontarkan pernyataan bahwa dirinya menjadi sasaran intervensi. Ia bahkan mengancam akan melaporkan pihak tertentu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun sejumlah kontraktor menilai pernyataan itu hanya bagian dari upaya meredam tekanan media.
“Dia bilang mau lapor, tapi itu hanya untuk menenangkan situasi. Mana mungkin dia melapor, itu sama saja menjerat dirinya sendiri,” ujar seorang kontraktor, Sabtu (22/11/2025).
AR Membantah dan Menyalahkan Pihak Lain
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, AR membantah segala tuduhan. Ia menolak merespons pertanyaan lebih lanjut dan meminta media tidak mempublikasikan pemberitaan terkait dirinya.“Biarkan saja. Jangan tanggapi. Itu hanya asumsi dan opini menyerang pribadi. Saya tidak mau diekspos. Jika diberitakan, saya laporkan,” tegas AR, Jumat (07/11).
Terkait penentuan paket proyek, AR menyebut ranah tersebut bukan kewenangan dinas teknis. Menurutnya, seluruh penentuan berada di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Pihak dinas, lanjutnya, hanya menjalankan alur teknis dan mengeksekusi proyek yang sudah ditetapkan dalam sistem.
Namun, di bagian akhir penjelasannya, AR mengakui bahwa eksekusi proyek tetap berada pada dinas teknis yang dipimpin dirinya, termasuk peran PPK yang melekat secara struktural.
Bappeda Meluruskan: Penentu Paket adalah PPK
Pernyataan AR tersebut bertolak belakang dengan penjelasan Andri dari Bappeda Ketapang. Ia menegaskan bahwa Bappeda hanya mengompilasi usulan dari perangkat daerah, sementara penentu paket pekerjaan berada sepenuhnya di tangan PPK.“Kami di Bappeda hanya mengkompilasi usulan-usulan dari perangkat daerah karena input sistem dilakukan oleh Bappeda. Kewenangan penuh penetapan paket itu ada pada PPK yang dilimpahkan ke OPD,” jelas Andri.
Perbedaan penjelasan ini membuat polemik semakin rumit, sekaligus membuka ruang pertanyaan mengenai siapa sebenarnya yang memegang kendali penuh dalam distribusi dan penentuan paket proyek.
Publik menilai, ketidaksinkronan antara AR dan Bappeda justru menguatkan dugaan adanya praktik-praktik tidak sehat dalam pengelolaan anggaran proyek, sehingga perlu dilakukan audit dan investigasi oleh aparat penegak hukum.
Warga dan kontraktor berharap, pemerintah daerah serta APH bergerak cepat melakukan pemeriksaan, agar polemik tidak berlarut dan kepercayaan publik dapat kembali pulih.
✍️ Slamet | detikreportase.com | Ketapang – Kalimantan Barat
DETIKREPORTASE.COM : Mengungkap Fakta, Menjaga Transparansi
