Sumatra Utara

Penjaga POS BPBD Kota Binjai Halang-Halangi Reporter Meliput Renovasi Gudang, Wajibkan Bawa Surat Perintah dari Kantor Pers.

×

Penjaga POS BPBD Kota Binjai Halang-Halangi Reporter Meliput Renovasi Gudang, Wajibkan Bawa Surat Perintah dari Kantor Pers.

Sebarkan artikel ini

Binjai Sumatera Utara | detikreportase.com
Penjaga pos gedung BPBD Kota Binjai kembali menghalang-halangi reporter / pers saat hendak meliput kegiatan renovasi Gudang BPBD Kota Binjai, Jumat (20/11/2026).

Dengan lantang, penjaga pos tersebut melarang media pers untuk meliput dan mengambil dokumentasi kegiatan renovasi gudang tersebut.

Saat ditanya, atas dasar apa saudara menghalangi reporter pers untuk meliput, padahal sesuai UU Pers yang melarang meliput dapat dikenakan pasal, penjaga pos tersebut menjawab dengan alasan perintah atasan.

“Kami diperintahkan oleh atasan kami, setiap pers / wartawan yang ingin meliput wajib membawa surat perintah dari kantor persnya,” ucap salah satu penjaga yang tidak ingin menyebut namanya.

Pernyataan tersebut dinilai mengada-ada dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sesuai UU Pers No 40 Tahun 1999, pers dinyatakan bebas meliput selagi menyangkut anggaran negara, pemerintah dan kemanusiaan.

Padahal, dalam peliputan tersebut pers sudah membawa identitas diri berupa Kartu Tanda Anggota (KTA). KTA tersebut dapat dicek keabsahannya di situs website media berita online masing-masing.

Tidak ada satupun aturan dalam UU Pers yang mewajibkan wartawan harus membawa surat perintah dari kantor persnya untuk bisa meliput kegiatan pemerintah yang menggunakan anggaran negara.

Adapun proyek yang hendak diliput tersebut, berdasarkan data website / situs PPID / LPSE Kota Binjai, Paket Dinyatakan Selesai, dengan kode RUP 67470795.

Data paket tersebut adalah:
– Nilai Pagu: Rp 139.000.000,00
– Nilai HPS: Rp 198.933.583,13
– Nama Pemenang Kontrak: CV ADITIA

Status paket yang dinyatakan selesai dan adanya selisih antara nilai pagu dan nilai HPS membuat awak media ingin melihat langsung kondisi fisik bangunan gudang tersebut. Namun justru dihalangi dengan alasan harus membawa surat perintah.

Tindakan menghalang-halangi wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik jelas melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam Pasal 18 Ayat (1) UU Pers disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Insan pers mendesak Kepala Pelaksana BPBD Kota Binjai dan Wali Kota Binjai untuk segera memberikan penjelasan resmi, siapa atasan yang memerintahkan penjaga untuk mewajibkan surat perintah kepada wartawan, dan apa yang ditutupi dari proyek renovasi Gudang BPBD tersebut.

“Kalau proyeknya benar dan sudah selesai sesuai spek, kenapa harus takut diliput. Kami hanya menjalankan tugas sesuai UU Pers. Jangan buat aturan sendiri yang bertentangan dengan Undang-Undang,” tegas salah seorang wartawan di lokasi.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak BPBD Kota Binjai belum memberikan keterangan resmi terkait pelarangan peliputan dan kondisi terkini proyek renovasi Gudang BPBD tersebut.
Reporter DANI / ARIFIN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 728x250Example 728x250