Rapat Penetapan RKA-K/L Berlangsung di Gedung DPR
JAKARTA – DetikReportase.com – Sidang Komisi V DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2025), menjadi penentu arah pembangunan sektor infrastruktur, perhubungan, dan transmigrasi tahun anggaran 2026. Suasana Ruang Sidang Komisi V riuh oleh tepuk tangan begitu Ketua Komisi, **Lasarus**, mengetok palu tanda disahkannya **Pagu Indikatif RKA-K/L Tahun 2026** untuk seluruh mitra kerja Komisi V.Rapat ini dihadiri oleh para Menteri dan Wakil Menteri dari berbagai kementerian terkait, di antaranya Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa-PDTT, hingga Kementerian Transmigrasi (Kementrans). Hadir pula Kepala BMKG dan Kepala Basarnas. Dalam forum ini, angka-angka strategis untuk masing-masing kementerian dibacakan secara resmi oleh pimpinan sidang.
Wamen Viva Yoga: Anggaran Dimaksimalkan untuk Program Prioritas
**Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi**, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyampaikan bahwa **Pagu Indikatif Kementrans tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp1,902 triliun** dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp2,231 triliun.> “Pasti semua kementerian dan lembaga ada backlog (selisih kebutuhan dan pagu). Namun kami sepakat bersama Komisi V DPR untuk berjuang meningkatkan anggaran ini demi mendukung program prioritas nasional berbasis masyarakat,” tegas Viva Yoga saat diwawancarai usai rapat.
Ia juga menyebut bahwa telah disepakati mekanisme sinkronisasi anggaran berdasarkan fungsi dan program dalam RAPBN 2026, sebagaimana hasil masukan dan usulan yang telah dikaji bersama oleh Komisi V DPR RI.
Kemitraan Eksekutif dan Legislatif untuk Bangun Bangsa
Menurut Viva Yoga, penetapan Pagu Indikatif ini merupakan bagian dari kerja sama harmonis antara lembaga eksekutif dan legislatif untuk mendorong pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan.> “Kemitraan antara Kementrans dan Komisi V DPR adalah bentuk tanggung jawab bersama dalam membangun bangsa. Kita bersyukur atas pagu yang telah ditetapkan dan berkomitmen untuk mempertanggungjawabkannya dengan maksimal,” ujar Wakil Ketua Umum PAN itu.
Ia juga menambahkan bahwa meskipun pagu yang disetujui belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan riil di lapangan, angka tersebut sudah cukup signifikan untuk mendukung berbagai program strategis Kementerian Transmigrasi.
Program 5T Jadi Prioritas: Turunan dari Asta Cita Presiden
Dalam kesempatan tersebut, Viva Yoga memaparkan bahwa **program unggulan Kementrans** akan tetap menjadi fokus utama dalam pelaksanaan anggaran 2026. Kelima program itu dikenal dengan istilah **5T**, yaitu:1. Transmigrasi Lokal
2. Transmigrasi Patriot
3. Trans Tuntas
4. Trans Gotong Royong
5. Trans Karya Nusa
Program ini, kata Viva, merupakan turunan langsung dari visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah, mengurangi kemiskinan, serta membuka akses ekonomi baru di daerah tertinggal dan terluar.
> “Kelima program ini akan menjadi penggerak utama dalam pemerataan pembangunan, terutama untuk membuka kawasan baru dan memberdayakan masyarakat melalui skema transmigrasi modern,” katanya.
Anggaran akan Dikelola Akuntabel dan Transparan
Menutup pernyataannya, Viva Yoga menegaskan bahwa anggaran yang telah disetujui akan dikelola secara **akuntabel, transparan, dan sesuai target program**. Ia juga berkomitmen melakukan pengawasan dan pelaporan berkala agar setiap rupiah benar-benar berdampak pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.> “Semua akan kami pertanggungjawabkan. Ini adalah amanah rakyat dan harus digunakan untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Rapat Komisi V DPR RI hari itu menjadi langkah awal dalam rangkaian panjang penyusunan RAPBN 2026, yang nantinya akan dibahas secara lintas komisi dan lintas kementerian. Kementrans menjadi salah satu kementerian yang diharapkan mampu memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan wilayah melalui program-program inovatif berbasis transmigrasi.
✍️ Tim Redaksi | detikreportase.com | Jakarta – DKI Jakarta
DETIKREPORTASE.COM : Dari Transmigrasi, Menuju Pemerataan dan Keadilan Pembangunan
