GPI Subang laporkan Kadis PUPR ke KPK buntut dugaan gagal konstruksi dan penyimpangan.
SUBANG — DETIKREPORTASE.COM | Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Subang kini tengah berada di bawah sorotan tajam publik. Gelombang kritik tersebut memuncak pasca merebaknya laporan resmi terhadap Kepala Dinas PUPR ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bersanding dengan temuan dugaan gagal konstruksi pada sejumlah proyek infrastruktur daerah.
Kondisi ini memicu desakan publik yang menunggu langkah tegas Bupati Subang untuk segera mengevaluasi jajaran kepemimpinan Dinas PUPR demi menjaga marwah dan integritas Pemerintah Kabupaten Subang.
Proyek Trotoar dan Pengaspalan Diduga Gagal Konstruksi
Sorotan publik salah satunya tertuju pada dua kegiatan pembangunan di lokasi yang sama, yakni proyek perbaikan trotoar dan pengaspalan jalan (hotmix) di Jalan Emo Kurniaatmadja, Subang.
Fakta di lapangan menunjukkan pengerjaan trotoar yang baru sebulan selesai dikerjakan sudah mengalami retak-retak serta plesteran yang mengelupas. Sementara itu, mutu pekerjaan pengaspalan hotmix turut dipertanyakan terkait tingkat ketebalan yang diragukan sesuai spesifikasi.
Kondisi tersebut diduga kuat akibat lemahnya pengawasan serta kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lapangan, yang berpotensi membuka celah terjadinya penyimpangan anggaran publik.
Ormas GPI Subang Resmi Layangkan Laporan ke KPK
Aduan masyarakat semakin menguat setelah Ormas Gerakan Pemuda Indonesia (GPI) Kabupaten Subang melayangkan berkas laporan resmi ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ketua GPI Subang, Pidi, mengonfirmasi bahwa materi laporan tersebut menyoroti dugaan kejanggalan pada proses penentuan penyedia jasa serta pelaksanaan pekerjaan jalan di lingkungan Dinas PUPR Subang.
“Laporan kami ke KPK berkaitan dengan dugaan ketidakwajaran dalam proses pelaksanaan dan penentuan pihak pelaksana pekerjaan perbaikan jalan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Subang,” tegas Pidi.
Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi DetikReportase.com masih terus berupaya menghubungi pihak Kepala Dinas PUPR Subang serta PPK terkait guna mendapatkan klarifikasi dan hak jawab resmi secara berimbang.
Urgensi Evaluasi Transparan Demi Menjaga Kualitas Pembangunan
Munculnya laporan ke lembaga antirasuah serta kerusakan fisik pada proyek yang baru selesai dikerjakan menjadi alarm penting bagi tata kelola pembangunan di Kabupaten Subang. Ketegasan Bupati Subang dalam mengevaluasi kinerja dinas terkait sangat dinantikan agar penggunaan APBD benar-benar tepat sasaran dan berkualitas. Langkah pengawasan yang ketat dan transparan harus diutamakan guna memastikan setiap pembangunan infrastruktur memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat.
✍ Reportase : Ujang Suryana | Editor : Redaksi | Subang – Jawa Barat.
DETIKREPORTASE.COM — Mengawal Uang Rakyat, Mendorong Transparansi Infrastruktur Daerah.
