KUPANG,DETIKREPORTASE.COM–
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur (WALHI NTT) turut hadir dalam audiensi bersama Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM RI, terkait Pengembangan Geothermal di Pulau Flores, pada Senin, 28 April 2025. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Gubernur NTT, Gedung Sasando, Kupang, dan dihadiri oleh berbagai perusahaan pengembang proyek geothermal serta pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak.
WALHI NTT Angkat Isu Lingkungan dan Sosial dalam Pengembangan Geothermal
Dalam diskusi yang dipimpin oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Lakalena, WALHI NTT menyampaikan sejumlah kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait pengembangan proyek geothermal di wilayah Flores dan sekitarnya. Gres Gracelia, Divisi Advokasi WALHI NTT, menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak melibatkan masyarakat NTT, khususnya di Pulau Flores, dalam proses perencanaan dan sosialisasi sejak awal.
“Proses penetapan 28 titik pengembangan geothermal di NTT, termasuk di Flores dan Lembata, tidak pernah melibatkan persetujuan masyarakat setempat. Hal ini berpotensi memicu ketegangan sosial, terutama di tengah masyarakat yang memiliki kearifan lokal yang kuat terhadap lingkungan mereka,” ujar Gracelia.
Kritik Terhadap Pemerintah Pusat dan PLN
WALHI NTT juga mengkritisi kebijakan Kementerian ESDM yang menetapkan Flores sebagai Pulau Geothermal tanpa mempertimbangkan potensi dampak ekologis yang besar. “NTT adalah provinsi dengan banyak pulau kecil yang berada di jalur Ring of Fire, sehingga segala bentuk pengembangan yang dilakukan harus mempertimbangkan dampak ekologis jangka panjang,” tegas Gracelia.
Lebih lanjut, WALHI NTT mengingatkan akan dampak sosial, budaya, dan ekonomi yang sering kali terabaikan dalam proyek-proyek geothermal. Di Poco Leok, Manggarai, misalnya, proyek geothermal yang dimulai sejak 1995 oleh PLN menyebabkan konflik sosial dan bahkan mempengaruhi kehidupan religius masyarakat. WALHI juga menyebutkan adanya manipulasi data terkait penolakan masyarakat terhadap proyek ini.
Pentingnya Transparansi dan Penghormatan terhadap Kearifan Lokal
Dalam audiensi tersebut, WALHI NTT juga mendesak agar PLN dan perusahaan pengembang geothermal lainnya lebih transparan terkait dampak sosial dan ekologis dari proyek-proyek mereka. “Dampak kerusakan lingkungan yang terjadi di Mataloko, Ulumbu, dan Sokoria harus menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar tak terulang lagi,” kata Gracelia.
Selain itu, WALHI NTT mengingatkan bahwa kebijakan pengembangan geothermal yang dilaksanakan tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat setempat dapat berisiko menggagalkan program hilirisasi non-tambang yang digagas oleh Pemerintah Provinsi NTT.
Penolakan Tegas terhadap Proyek Geothermal
Sebagai bentuk penegasan sikap, WALHI NTT menyatakan penolakan terhadap proyek geothermal di NTT. Beberapa tuntutan yang diajukan antara lain:
1. Menolak proyek geothermal di NTT yang dianggap bertentangan dengan prinsip pembangunan energi berkeadilan dan ramah lingkungan.
2. Meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi dan menghentikan semua proyek geothermal di NTT, serta mencabut Keputusan Menteri ESDM No. 2268/K/30/MEM/2017.
3. Meminta pemerintah pusat untuk menghormati kebijakan gubernur dan menghentikan kebijakan geothermal yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat.
4. Menuntut PLN untuk berhenti memaksakan proyek yang mengabaikan hak tolak rakyat dan kerusakan ekologis.
Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, Direktur WALHI NTT, menegaskan bahwa sikap pemaksaan kehendak oleh Kementerian ESDM dan PLN mencerminkan mentalitas sentralisasi yang tidak menghormati desentralisasi yang diamanatkan oleh reformasi. “Proyek geothermal ini tak boleh terus dilanjutkan tanpa persetujuan dari rakyat NTT,” ujarnya.
Umbu Wulang menambahkan, “Kami akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap proyek-proyek pemerintah di NTT, terutama yang berkaitan dengan kerusakan ekologis, karena NTT sedang menghadapi tantangan krisis air yang semakin berat.”
Yuven Fernandez|detikreportase.com | NTT
