JAKARTA | DETIKREPORTASE.COM
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12,5 triliun dalam pagu indikatif RAPBN 2025. Tambahan anggaran ini diajukan guna menjalankan dua tugas baru dari Presiden Prabowo Subianto: percepatan renovasi Sekolah Rakyat dan pembangunan serta penguatan irigasi pertanian nasional.
Usulan tersebut disampaikan Menteri PUPR Dody Hanggara dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Selasa (9/7/2025). Dengan adanya usulan tambahan, total anggaran pagu indikatif Kementerian PUPR meningkat dari Rp73,76 triliun menjadi Rp86,28 triliun.
“Kami mengajukan tambahan sebesar Rp12,5 triliun untuk menindaklanjuti program baru berdasarkan Inpres, yakni rehabilitasi Sekolah Rakyat dan penguatan irigasi pertanian,” ujar Dody dalam pemaparannya.
Renovasi Sekolah Rakyat: Pemerataan Akses Pendidikan Dasar di Daerah 3T
Salah satu fokus utama dari tambahan anggaran ini adalah renovasi dan rehabilitasi Sekolah Rakyat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program ini merupakan respons terhadap kebutuhan mendesak akan fasilitas pendidikan dasar yang layak dan aman, khususnya di pelosok Indonesia.
Pemerintah menilai, peningkatan infrastruktur pendidikan menjadi dasar utama dalam mencetak generasi unggul di masa depan. Dengan kondisi banyaknya sekolah yang rusak berat atau tidak layak digunakan, percepatan renovasi menjadi salah satu prioritas utama yang ditugaskan langsung oleh Presiden.
“Peningkatan kualitas sarana pendidikan dasar ini penting agar anak-anak di wilayah 3T tidak tertinggal dalam hal akses pendidikan yang layak,” ujar Dody.
Infrastruktur Irigasi Jadi Tulang Punggung Swasembada Pangan
Selain sektor pendidikan, penguatan jaringan irigasi pertanian menjadi fokus berikutnya dari usulan anggaran tambahan. Pemerintah menilai infrastruktur irigasi yang kuat adalah fondasi penting untuk mendukung program swasembada pangan nasional.
Dalam kerangka besar ketahanan pangan yang digalakkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, Kementerian PUPR diberi mandat untuk mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Hal ini bertujuan agar produktivitas lahan pertanian meningkat secara signifikan dan petani tidak bergantung pada cuaca semata.
“Program irigasi yang kami usulkan menyasar daerah-daerah yang selama ini mengalami kekurangan pasokan air saat masa tanam. Dengan irigasi yang baik, produksi pangan bisa optimal,” jelas Menteri Dody.
Tambahan Anggaran Juga untuk Proyek Tertunda dan Pemeliharaan Jalan Nasional
Di luar dua program prioritas tersebut, Menteri PUPR juga menjelaskan bahwa sebagian dana tambahan akan dialokasikan untuk menyelesaikan proyek-proyek lama yang tertunda. Sejumlah pembangunan infrastruktur seperti jembatan, perbaikan jalan nasional, dan fasilitas publik lainnya sempat tertahan karena keterbatasan anggaran.
Pemerintah juga tetap menjaga keberlanjutan pemeliharaan jalan nasional di berbagai daerah, termasuk di kawasan perbatasan, daerah industri baru, dan jalur distribusi logistik.
“Kami berharap dukungan anggaran ini bisa mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur strategis yang sempat tertunda serta menjaga kualitas jalan nasional kita,” tambahnya.
DPR Sambut Baik, Tapi Minta Realisasi Transparan dan Tepat Sasaran
Usulan tambahan anggaran tersebut mendapat respons positif dari sebagian besar anggota Komisi V DPR RI. Mayoritas fraksi menyatakan mendukung program prioritas nasional, khususnya yang menyasar pendidikan dan ketahanan pangan.
Namun demikian, DPR juga menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan program. Mereka mengingatkan agar jangan sampai dana besar tersebut tidak tepat sasaran atau tersendat karena hambatan birokrasi.
“Kami mendukung penuh, tapi pelaksanaannya harus terukur, tepat waktu, dan transparan. Jangan sampai sekolah di desa-desa terpencil tetap rusak karena anggaran tidak sampai,” ujar salah satu anggota Komisi V dari Fraksi PKB.
Mengapa Irigasi dan Sekolah Rakyat Jadi Sorotan Pemerintahan Baru?
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal menekankan pentingnya dua hal mendasar dalam pembangunan nasional: pendidikan dasar dan pangan. Dalam banyak kesempatan, Presiden menyatakan bahwa Indonesia tidak akan kuat jika dua fondasi ini terus mengalami ketimpangan.
Sekolah Rakyat adalah simbol dari gerakan pemerataan pendidikan, dan irigasi adalah simbol dari semangat membangun dari desa ke kota. Keduanya merupakan wajah dari arah kebijakan pembangunan ke depan yang lebih fokus pada kebutuhan dasar rakyat.
Target Dimulai pada Kuartal I Tahun 2025, Proyek Siap Jalan di 34 Provinsi
Dalam dokumen perencanaan awal, Kementerian PUPR menargetkan pengerjaan proyek dimulai paling lambat kuartal I tahun 2025. Renovasi Sekolah Rakyat akan menjangkau lebih dari 2.000 lokasi di seluruh Indonesia, sementara proyek irigasi difokuskan pada lahan-lahan produktif di 34 provinsi.
Pendataan lokasi dan kebutuhan teknis telah dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Menteri PUPR optimistis bahwa percepatan ini dapat terlaksana jika dukungan anggaran disetujui oleh Badan Anggaran DPR RI.
✍️ Tim | DetikReportase.com | Jakarta – DKI Jakarta
