Ketegangan Internal di Tubuh PSI Ketapang
KETAPANG | DETIKREPORTASE.COM – Isu dualisme kepemimpinan tengah mengguncang tubuh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Perselisihan internal ini menjadi topik hangat di kalangan kader akar rumput partai berlambang bunga mawar merah besutan Kaesang Pangarep tersebut.
Informasi yang beredar di kalangan internal menyebutkan bahwa terdapat dua nama yang sama-sama mengklaim telah mendapatkan mandat sah dari pimpinan pusat untuk memimpin DPD PSI Ketapang. Situasi ini menimbulkan kebingungan di antara kader dan simpatisan, terutama menjelang konsolidasi politik lokal menjelang tahun 2026.
Dua Kubu, Dua Legitimasi
Berdasarkan penelusuran detikreportase.com, salah satu kubu disebut-sebut mendapatkan dukungan kuat dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Kalimantan Barat, sementara kubu lainnya mengklaim mendapat dukungan mayoritas kader akar rumput dengan jumlah mencapai 85 persen.
Salah seorang kader PSI Ketapang yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa konflik ini sudah berlangsung sejak beberapa bulan terakhir, setelah adanya perbedaan tafsir terhadap surat keputusan (SK) dari DPP PSI.
> “Masalahnya bermula dari SK DPP yang beredar dalam dua versi. Kami bingung harus mengikuti yang mana, karena masing-masing pihak mengaku memiliki dasar hukum dan surat resmi,” ungkap sumber tersebut saat ditemui di Ketapang, Jumat (24/10/2025).
Kondisi ini dinilai berpotensi memperlemah soliditas internal partai, apalagi di tengah upaya PSI membangun konsolidasi politik di daerah pasca Pemilu 2024.
DPW dan DPP Diminta Segera Bertindak
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari DPW maupun DPP PSI terkait polemik ini. Sikap diam dua lembaga ini justru memperpanjang spekulasi di kalangan kader, yang sebagian besar berharap adanya penyelesaian cepat agar aktivitas politik partai tidak terhambat.
Salah satu kader muda PSI Ketapang menilai, situasi ini telah membuat banyak anggota kehilangan arah dan semangat juang.
> “Kami berharap DPP segera turun tangan untuk memperjelas siapa sebenarnya yang sah memimpin DPD PSI Ketapang. Kalau dibiarkan berlarut, kader bisa buyar dan kehilangan kepercayaan terhadap struktur partai,” ujarnya dengan nada prihatin.
Menurutnya, partai yang dikenal progresif dan mengusung semangat politik bersih seharusnya mampu memberi contoh penyelesaian konflik secara terbuka dan demokratis, bukan justru larut dalam perebutan legitimasi.
Dampak Terhadap Kesiapan Politik PSI di Daerah
Dualisme ini tidak hanya menimbulkan kegaduhan internal, tetapi juga mengancam persiapan PSI Ketapang dalam menghadapi agenda politik mendatang. Sejumlah kegiatan partai, termasuk konsolidasi kader dan penjaringan bakal calon legislatif untuk Pilkada 2025, dilaporkan tertunda akibat konflik kepemimpinan tersebut.
Seorang pengamat politik lokal, Abdul Rasyid, menilai bahwa perpecahan seperti ini sering terjadi di partai-partai muda yang tengah mencari bentuk struktur organisasi di tingkat daerah.
> “Dualisme seperti ini biasanya muncul karena lemahnya komunikasi vertikal antara DPP dan DPW dengan pengurus daerah. Jika tidak segera diselesaikan, dampaknya bisa panjang dan merusak citra partai di mata publik,” kata Rasyid.
Ia juga menekankan pentingnya kepemimpinan DPP PSI untuk segera memediasi kedua kubu, agar partai kembali solid dan fokus pada program pembangunan politik yang pro-rakyat, sesuai visi awal PSI sebagai partai anak muda yang membawa nilai integritas dan keterbukaan.
Situasi internal ini menjadi ujian serius bagi PSI Ketapang dalam mempertahankan eksistensinya di tingkat daerah. Apakah konflik ini berujung pada rekonsiliasi atau justru melahirkan perpecahan permanen, waktu yang akan menjawab.
✍️ Slamet | detikreportase.com | Ketapang – Kalimantan Barat
DETIKREPORTASE.COM : Suara Independen, Tegas Menyuarakan Fakta, Demi Demokrasi yang Sehat
