JAKARTA | DETIKREPORTASE.COM
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan anggaran sebesar Rp604 miliar untuk Tahun Anggaran (TA) 2026. Usulan tersebut naik drastis dibandingkan pagu anggaran tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp215 miliar. Namun Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan, lonjakan anggaran ini tidak akan membebani APBN, karena pembiayaannya akan bersumber dari dividen BUMN itu sendiri.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI pada Rabu (9/7/2025), Erick menyampaikan bahwa pagu indikatif dari Kementerian Keuangan hanya sebesar Rp150 miliar untuk 2026. Angka tersebut disebutnya hanya cukup untuk menutup belanja pegawai dan operasional minimum kementerian.
“Hal seperti ini kami melihat Kementerian BUMN memerlukan pendanaan kurang lebih Rp604 miliar,” ungkap Erick di hadapan anggota dewan.
Dana Tambahan Rp454 Miliar Akan Diambil dari Dividen, Bukan APBN
Menjawab kekhawatiran DPR terkait pembengkakan anggaran, Erick menegaskan bahwa tambahan Rp454 miliar yang diusulkan tidak bersumber dari APBN. Dana tersebut akan berasal dari dividen perusahaan BUMN, terutama dari kontribusi Danantara, Perum, dan juga porsi 1 persen dari pemegang saham Seri A.
Ia menyebut mekanisme ini tidak hanya menjaga efisiensi APBN, tetapi juga menjamin bahwa dana yang digunakan akan kembali ke negara dalam bentuk dividen tambahan.
“Ini bukan beban APBN. Justru kami memastikan dana ini kembali ke negara, karena ujungnya akan masuk kembali sebagai setoran dividen,” jelas Erick.
Alokasi Anggaran: Pengawasan dan Operasional Jadi Prioritas
Kementerian BUMN merinci rencana penggunaan anggaran Rp604 miliar tersebut dalam lima kategori utama:
Fungsi Regulator: Rp111 miliar
Fungsi Pengawasan: Rp118 miliar
Pemegang Saham Seri A dan Perum: Rp101 miliar
Belanja Pegawai: Rp117 miliar
Administrasi dan Operasional: Rp157 miliar
Erick menegaskan bahwa peningkatan anggaran ini bertujuan memperkuat peran kementeriannya dalam mengawasi BUMN, terutama dalam konteks transformasi, efisiensi, dan transparansi kinerja perusahaan milik negara.
Transformasi BUMN Butuh Penguatan Fungsi Regulator dan Pengawas
Menurut Erick, dalam beberapa tahun terakhir BUMN telah menjadi ujung tombak ekonomi nasional, mulai dari sektor energi, logistik, hingga pangan. Untuk itu, fungsi kementerian sebagai regulator dan pengawas perlu diperkuat agar mampu menjamin akuntabilitas kinerja BUMN yang kini berperan ganda: sebagai pelayan publik dan motor pertumbuhan ekonomi.
“Kami tidak hanya sebagai pemegang saham, tapi juga pengawas. Maka kami butuh struktur dan anggaran yang memadai untuk memastikan tidak ada penyimpangan dan program pemerintah bisa dieksekusi dengan optimal oleh BUMN,” tegasnya.
DPR Akan Telaah Usulan Sebelum Dibawa ke Banggar dan Kemenkeu
Komisi VI DPR RI menerima penjelasan tersebut dan menyatakan akan menelaah usulan Kementerian BUMN lebih lanjut. Beberapa anggota menyatakan apresiasi terhadap pendekatan yang tidak membebani fiskal negara, namun tetap meminta agar alokasi anggaran benar-benar disusun dengan prinsip efisiensi dan transparansi.
Usulan ini akan masuk dalam pembahasan lanjutan di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Kementerian Keuangan saat penyusunan final RAPBN 2026.
Jejak Transformasi: Dari Holding BUMN hingga Efisiensi Operasional
Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, Kementerian BUMN telah melakukan sejumlah reformasi struktural, mulai dari pembentukan holding BUMN, penyederhanaan anak usaha, hingga digitalisasi operasional. Langkah-langkah ini telah menghasilkan kenaikan signifikan pada laba BUMN, bahkan dividen yang disetorkan ke negara mencapai rekor tertinggi pada 2024.
Dengan basis tersebut, Erick berharap tambahan anggaran dapat menjadi katalis untuk menjaga momentum transformasi tersebut.
“BUMN sudah terbukti memberikan kontribusi besar, dari dividen hingga program sosial. Sekarang tinggal bagaimana kita bisa mengawalnya secara profesional,” imbuhnya.
Pentingnya Dana Non-APBN untuk Reformasi Berkelanjutan
Kementerian BUMN menjadi salah satu dari sedikit kementerian yang aktif mencari pembiayaan mandiri dari dividen, alih-alih mengandalkan APBN. Pendekatan ini dinilai sejalan dengan semangat reformasi fiskal nasional dan pengelolaan keuangan negara yang sehat.
Jika usulan ini disetujui, Erick meyakini reformasi BUMN bisa terus dijalankan tanpa membebani keuangan negara, tetapi justru memperkuat penerimaan negara di masa mendatang.
✍️ Tim | DetikReportase.com | Jakarta – DKI Jakarta
